Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.503
P-Index
This Author published in this journals
All Journal NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum JURNAL USM LAW REVIEW Jurnal Darma Agung Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)
Priandhini, Liza
Unknown Affiliation
Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Social Sciences

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)

 1 
Analisis Hukum Kebatalan Perkawinan Karena Adanya Poligami Tanpa Izin Berdasarkan Perundangan Perdata di Indonesia Zahara, Dwi Shinta; Priandhini, Liza
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 5 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i5.4675

Abstract

Penelitian ini mengkaji dan menganalisis tentang Hukum Kebatalan Perkawinan Karena Adanya Poligami Tanpa Izin Berdasarkan Perundangan Perdata di Indonesia. Dengan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menelaah ketentuan-ketentuan hukum yang tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan serta putusan pengadilan terkait poligami, serta implikasi hukum dari perkawinan yang tidak sah. Perkawinan merupakan institusi yang diatur secara ketat dalam hukum perdata Indonesia, termasuk mengenai praktik poligami, berdasarkan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan, poligami diperbolehkan dengan persyaratan tertentu, salah satunya adalah adanya izin dari pengadilan yang didasarkan pada persetujuan istri. Namun, seringkali poligami dilakukan tanpa memenuhi persyaratan hukum tersebut, yang berpotensi menimbulkan persoalan hukum terkait kebatalan perkawinan. Jurnal ini bertujuan untuk menganalisis kebatalan perkawinan yang terjadi akibat poligami tanpa izin berdasarkan perundangan yang berlaku di Indonesia. bahwa poligami tanpa izin pengadilan dapat berakibat pada pembatalan perkawinan, yang pada gilirannya berdampak pada status hukum para pihak, termasuk hak waris dan hak asuh anak.
Pewarisan Secara Lompat Tangan (Fidei Commissaire) Kepada Cucu Firdasari, Ardella; Priandhini, Liza
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 6 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (September - Oktober 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i6.2254

Abstract

Akta wasiat termasuk dalam akta notaris yang perlu diperhatikan dalam pembuatannya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan khususnya di dalam bidang waris. Pewarisan merupakan suatu perpindahan harta dan juga termasuk kewajiban dari pewaris kepada ahli warisnya yang mana pewarisan dapat terjadi berdasarkan Undang-Undang maupun terjadi karena adanya suatu testament atau wasiat. Wasiat dapat dibuat selama tidak menyalahi aturan yang diatur sebagaimana yang ada dalam KUHPerdata sebagai dasar dari aturan dan larangan mengenai pembuatan suatu wasiat. Oleh karena itu permasalahan yang diangkat adalah bagaimana wasiat mengenai pewarisan lompat tangan yang ditujukan langsung kepada cucu dikaitkan dengan konsep fidei commis. Guna menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan metode penelitian normatif dan bersifat deskriptif. Hasil penelitian ini adalah bahwa Fidei commis meskipun merupakan suatu hal yang dilarang, tetapi dalam hal fidei commis atau pewarisan lompat tangan kepada cucu adalah suatu pewarisan lompat tangan yang diperbolehkan. Namun pewarisan kepada cucu bisa dilaksanakan apabila tidak adanya anak atau ahli waris dari si pewaris yang bisa diangkat sebagai pihak ketiga sebagaimana pengecualian yang pertama yaitu fidei commis de residuo.
Co-Authors Chairunissa, Adessya Thalia Firdasari, Ardella Gia Anjani, Risa Handyani, Amita Fayzia Pratama, Radhyca Nanda Raihan, Dinda Zahara, Dwi Shinta