Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.659
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Abdimas Galuh: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Iskandar, Taopik
Unknown Affiliation
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Nursing

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
PENYULUHAN HUKUM DALAM UPAYA MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK DI KABUPATEN CIAMIS Iskandar, Taopik; Mulyanti, Dewi
Abdimas Galuh Vol 3, No 2 (2021): September 2021
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/ag.v3i2.6143

Abstract

Mitra dalam kegiatan ini adalah Panitia Pemilihan Kepala Desa Pusakanagara. Permasalahan yang dialami oleh mitra adalah menurunnya animo masyarakat dalam pemilihan kepala desa dikarenakan terjadinya penundaan pelaksaan pencoblosan yang mengakibatkan ketidakpastian pelaksanaanya di masa pandemi covid19, sehingga dimungkinkan dapat menyebabkan tidak tercapainya jumlah pemilih yang diharapkan. Solusi yang ditawarkan dalam menghadapi permasalahan mitra adalah: Penyuluhan Hukum dan Pendampingan. Kegiatan pengabdian ini memiliki tujuan untuk memberikan pemahaman akan pentingnya berpartisipasi dalam pemilihan kepala desa serentak agar terwujudnya sistem demokrasi dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil; dan tingginya angka keterlibatan pemilih dalam menggunakan hak pilihnya.
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) DAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT) DALAM PERPU CIPTA KERJA: REVIEW TERHADAP UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA Effendy, Muhammad Amin; Sukarman, Hendra; Perdana, Meisha Poetri; Iskandar, Taopik
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 11, No 2 (2023): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/justisi.v11i2.11769

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mereview undang-undang yang merupakan bentuk arah negara untuk berkembang atau sebaliknya. Kehadiran Negara dalam setiap persoalan bangsa cukup efektif ketika sebuah peraturan dibuat dapat mengatasi setiap permasalahan yang terjadi di  masyarakat. Undang-Undang yang dimaksud adalah UU 5 Tahun 2012 mengenai Aparatur Sipil Negara yang memuat mengenai perubahan-perubahan dalam sistem kepegawaian secara keseluruhan. Adapun permasalahan tersebut salah satunya yaitu kesalahpahaman mengenai istilah PPPK dan PKWT dalam system birokrasi SDM ASN di Indonesia. PPPK merupakan ASN yang membawa harapan reformasi SDM  bagi sistem birokrasi di Indonesia. Namun demikian terjadi tumpang tindih pemahaman antara PPPK dengan PKWT yang diatur dalam Perpu Cipta Kerja. Pembatasan masalah pada makalah ini akan membatasi sebuah penelitian dengan pendekatan kualitatif deskriptif, sehingga dalam pelaksanannya hanya memaparkan tentang PPPK dalam UU ASN, dan PKWT yang diatur dalam Perpu Cipta Kerja, penulis memulai penelitian dari persoalan yang melatarbelakangi UU tersebut dibentuk dan menjadi produk hukum Negara. Temuan/hasil dari penulisan ini adalah persamaan unsur dari PPPK dan PKWT, sehingga dapat disimpulkan dua hal tersebut adalah sama. Dalam hal ini peran pemerintah dalam mensosialisasikan UU ASN harus lebih di optimalkan lagi sehigga dapat menimalisir kesalahpahaman masyarakat mengenai istilah PPPK dan PKWT. 
ARAHAN POLITIK LEGISLASI DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF NEGARA HUKUM DEMOKRATIS Iskandar, Taopik; Prasetiya, Wildan Sany
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 14, No 1 (2026): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/justisi.v14i1.23090

Abstract

Politik legislasi merupakan elemen fundamental dalam menentukan arah, karakter, dan kualitas produk hukum di Indonesia. Sebagai negara hukum yang demokratis, pembentukan Undang-Undang tidak dapat dilepaskan dari konfigurasi politik yang memengaruhi proses legislasi. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis arah politik legislasi di Indonesia dalam perspektif negara hukum demokratis serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam praktik pembentukan Undang-Undang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa arah politik legislasi di Indonesia secara normatif telah berpijak pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, namun dalam praktik masih didominasi oleh kepentingan politik pragmatis dan cenderung mengabaikan partisipasi publik yang bermakna. Oleh karena itu, diperlukan penguatan politik legislasi yang berorientasi pada nilai-nilai konstitusional, demokrasi substantif, dan perlindungan hak asasi manusia guna mewujudkan produk legislasi yang responsif dan berkeadilan.
Co-Authors Effendy, Muhammad Amin Mulyanti, Dewi Perdana, Meisha Poetri Prasetiya, Wildan Sany Sukarman, Hendra