Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Cahaya Keadilan
Lebang, Moh. Andika Surya
Unknown Affiliation
Humanities

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
JCK EKSISTENSI ASAS PRESUMPTION OF INNOCENCE TERKAIT TINDAKAN TRIAL BY THE PRESS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI Zukriadi, Diki; Lebang, Moh. Andika Surya
Jurnal Cahaya Keadilan Vol 11 No 02 (2023): Jurnal Cahaya Keadilan Vol. 11 No. 02 Oktober 2023
Publisher : LPPM Universitas Putera Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33884/jck.v11i02.8172

Abstract

Tindakan "trial by the press" dalam sistem hukum merupakan kaedah yangbertentangan. Asas presumption of innocence sebagai fundamental principlemenegaskan bahwa seseorang dianggap tidak bersalah hingga terbukti sebaliknyaoleh proses hukum yang adil dan berkeadilan yang dalam praktiknya, tindakantrial by the press cenderung memengaruhi opini publik dan mengkondisikanmasyarakat untuk menganggap seseorang bersalah sebelum proses peradilanselesai. Dampak tindakan trial by the press terhadap pelaku tindak pidana korupsidalam perspektif hukum berupaya mengevaluasi bagaimana pemberitaan mediamassa yang tidak berimbang dapat mempengaruhi hak-hak pelaku tindak pidanakorupsi untuk mendapatkan proses peradilan yang adil sedangkan dari perspektifsosial, penelitian ini mengkaji bagaimana stigmatisasi dan tekanan publik dapatmempengaruhi kehidupan pribadi dan profesional pelaku tindak pidana korupsi,bahkan sebelum terbukti bersalah. Hasil penelitian ini mempertimbangkanberbagai upaya yang dapat dilakukan oleh sistem hukum dan media massa untukmemastikan bahwa asas presumption of innocence tetap terjaga, sementara tetapmenjaga transparansi dan akuntabilitas dalam kasus-kasus korupsi denganmenggarisbawahi pentingnya pendekatan yang berimbang dan profesional dalammeliput setiap kasus.
JCK INFORMED CONSENT PADA KASUS OPERASI BESAR BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM DI INDONESIA Lebang, Sartika Herawati; Lebang, Moh. Andika Surya; Zukriadi, Diki
Jurnal Cahaya Keadilan Vol 11 No 02 (2023): Jurnal Cahaya Keadilan Vol. 11 No. 02 Oktober 2023
Publisher : LPPM Universitas Putera Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33884/jck.v11i02.8174

Abstract

Dalam profesi kedokteran hal ini bukanlah hal yang baru, namun informedconsent merupakan perangkat hukum kedokteran yang sangat rumit untukdipahami, diterapkan, dan menjadi bukti pemahaman asisten pasien.Penghormatan terhadap hak asasi manusia di bidang kedokteran, atau hak-hakpasien, ditetapkan sebagai salah satu kewajiban etis yang harus dipatuhi olehsetiap anggota profesi kedokteran. Dalam rumusan Kode Etik KedokteranInternasional yang diadopsi oleh Majelis Umum Organisasi Kedokteran Dunia(World Medical Assembly) pada tahun 1949. Sejalan dengan perkembanganreformasi dalam kehidupan bermasyarakat, informed consent yang semula lebihterkait dengan kewajiban etik, berkembang menjadi kewajiban administratif danbahkan kewajiban hukum. Informed consent dalam profesi kedokteran adalahpersetujuan pasien terhadap tindakan medis yang akan dilakukan terhadap dirinya.Persetujuan diberikan setelah pasien menerima penjelasan secara lengkap danobyektif mengenai diagnosis penyakit, upaya penyembuhan, tujuan dan pilihantindakan yang akan dilakukan. Tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit,terutama yang berhubungan langsung dengan pasien adalah dokter, perawat dantenaga kesehatan lainnya. Dalam hal tindakan medis, yaitu tindakandiagnostik/terapeutik (penentuan jenis penyakit/penyembuhan) yang dilakukanterhadap pasien, dokter akan berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhitugas dan kewajibannya untuk memberikan pelayanan kuratif kepada pasien atasdasar pengetahuan, keterampilan dan kompetensi yang dimilikinya.
Co-Authors Lebang, Sartika Herawati Zukriadi, Diki