p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Lunggi Journal
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH SAMBAS NOMOR 07 TAHUN 2006 DALAM PENERTIBAN TENTANG KETERTIBAN UMUM STUDI KASUS PEDAGANG KAKI LIMA DI TAMAN LUNGGI DESA DALAM KAUM KECAMATAN SAMBAS KABUPATEN SAMBAS Yansah, Dedi
Lunggi Journal Vol. 2 No. 2 (2024): Lunggi Journal: Literasi Unggulan Ilmiah Multidisipliner
Publisher : Institut Agama Islam Sultan Muhammaad Syafiuddin Sambas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pedagang Kaki Lima (PKL) dapat diartikan sebagai pedagang yang tidak memiliki lokasi usaha yang permanen atau tetap. Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas memiliki Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang ketertiban umum Pasal 20 mengenai tertib bangunan dan jasa terdapat larangan khusus kepada Pedagang Kaki Lima (PKL) khususnya pada point c yang berbunyi, setiap orang atau badan hukum dilarang: mendirikan bangunan, kios-kios, tenda-tenda, atau sejenisnya di atas trotoar, sungai, parit, saluran pembuangan air di pinggir jalan dan atau di atas badan jalan, di atas tanah fasilitas sosial, fasilitas umum untuk berjualan/berdagang. Diketahui bahwa banyak pembeli yang tidak hanya berkunjung di Taman Lunggi untuk sekedar jalan-jalan di area taman atau refreshing, akan tetapi banyak pengunjung yang membeli jajanan tidak parkir di area yang disediakan, bahkan mereka membeli dan memberhentikan kendaraan bermotor di depan tempat berdagang, sedangkan pedagang berjualan di tepi jalan Taman Lunggi. Hal tersebutlah yang membuat jalan menjadi sempit dan tidak enak untuk berkendara dan mengganggu ketertiban umum, disebabkan banyak kendaraan bermotor yang parkir di depan tempat orang berdagang. Dalam pelaksanaan penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang bersifat penelitian lapangan (field research). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis adalah pendekatan yang mengacu pada penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan terjun langsung terhadap objek yang diteliti. Untuk memperoleh data, peneliti menggunakan pedoman wawancara dan obsevasi. Hasil dari penelitian dapat disimpulkan bahwa: (1) Implementasi Peraturan Daerah Sambas Nomor 07 Tahun 2006 dalam Penertiban Tentang Ketertiban Umum (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima di Taman Lunggi Desa Dalam Kaum Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas) ditinjau dari empat variabel yang dapat menentukan keberhasilan suatu kebijakan yaitu 1) komunikasi yang kurang memadai, 2) sumber daya yang dimiliki kurang memadai, 3) Disposisi atau sikap yang dimiliki pemerintah daerah masih kurang, contohnya pengawasan terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL), 4) Struktur birokrasi, Struktur birokrasi yang dimiliki para implementor sudah sangat baik, berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan publik akan tetapi dalam prakteknya kedua organisasi tersebut sangat kurang atau tidak kompak. (2) Kendala dalam implementasi Peraturan Daerah Sambas Nomor 07 Tahun 2006 dalam Penertiban Tentang Ketertiban Umum (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima di Taman Lunggi Desa Dalam Kaum Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas yaitu: Kurang maksimalnya Sosialisasi yang diberikan kepada Masyarakat, dan Tingkat kesadaran masyarakat masih kurang untuk dapat mentaati peraturan tertib bangunan dan jasa.
Implementasi Peraturan Daerah Sambas Nomor 07 Tahun 2006 Dalam Penertiban Tentang Ketertiban Umum (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima di Taman Lunggi Desa Dalam Kaum Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas) Yansah, Dedi
Lunggi Journal Vol. 2 No. 4 (2024): Lunggi Journal: Literasi Unggulan Ilmiah Multidisipliner
Publisher : Institut Agama Islam Sultan Muhammaad Syafiuddin Sambas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Street Vendors (PKL) can be defined as traders who do not have a permanent or fixed business location. The Regional Government of Sambas Regency has a Regional Regulation Number 7 of 2006 concerning public order Article 20 concerning orderly buildings and services there are special prohibitions on Street Vendors (PKL) especially in point c which reads, every person or legal entity is prohibited: erecting buildings, kiosks, tents, or the like on sidewalks, rivers, ditches, drains on the side of the road and or on the road body, on the land of social facilities, public facilities for selling / trading. It is known that many buyers do not only visit Lunggi Park for a walk in the park area or refreshing, but many visitors who buy snacks do not park in the area provided, even they buy and stop motorized vehicles in front of the trading place, while traders sell on the edge of the Lunggi Park road. This is what makes the road narrow and unpleasant to drive and disturbs public order, because many motorized vehicles park in front of where people are trading. In conducting this research, the type of research used is qualitative research which is field research. The approach used in this research is a juridical sociological approach, which refers to research that aims to obtain legal knowledge empirically by going directly to the object under study. To obtain data, researchers used interview and observation guidelines. The results of the research can be concluded that: (1) Implementation of Sambas Regional Regulation Number 07 of 2006 in Public Order (Case Study of Street Vendors in Taman Lunggi, Dalam Kaum Village, Sambas Sub-district, Sambas Regency) is viewed from four variables that can determine the success of a policy, namely 1) inadequate communication, 2) inadequate resources, 3) The disposition or attitude of the local government is still lacking, for example supervision of street vendors (PKL), 4) Bureaucratic structure, The bureaucratic structure owned by the implementers is very good, with regard to the suitability of the bureaucratic organization that organizes the implementation of public policy but in practice the two organizations are very lacking or not compact. (2) Constraints in the implementation of Sambas Regional Regulation Number 07 of 2006 in the Ordering of Public Order (Case Study of Street Vendors in Taman Lunggi, Dalam Kaum Village, Sambas District, Sambas Regency, namely: The lack of maximum socialization given to the community, and the level of public awareness is still lacking to be able to obey the orderly regulations of buildings and services