Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Strategi Dayah Perbatasan Safinatussalamah Terhadap Isu Pendangkalan Aqidah di Kecamatan Danau Paris Abi Hasan; Sarkawi, Sarkawi
Rausyan Fikr: Jurnal Studi Ilmu Ushuluddin dan Filsafat Vol. 17 No. 1 (2021): Januari - Juni 2021
Publisher : Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24239/rsy.v17i1.732

Abstract

Abstract Weak knowledge about religion can lead to something fatal, especially in diverse areas, which causes people to sometimes not be able to distinguish between religion and culture, between belief and society, including the Lake Paris sub-district which is a border area with North Sumatra, and is the gateway to The influx of migrants from outside the region, the issue of the shallowing of faith was a flashlight for the Acehnese community, so this needs to be the attention of all parties. To anticipate the occurrence of this silting of faith, several policies were launched by the Aceh government, including the birth of Aceh Qanun No. 8 of 2015 including the basis for consideration of this, as well as the establishment of Dayah in the Aceh border region, including in Aceh Singkil, to be precise, which is located in Danau Paris District its purpose includes fortifying the people from the shallowing of the creed. The strategy carried out by the Safinatussalamah Frontier Dayah on the issue of the shallowing of the creed is through improving the quality of dayah education, in the context of cadre of Da'I as the successor of the missionary struggle, as well as socio-religious activities for the community with the aim of providing religious understanding through Friday sermons and also provide motivation in terms of education through the provision of scholarships for the people of the Danau Paris sub-district, so that it can produce human resources who are knowledgeable and reliable in providing religious understanding for the people of the Danau paris sub-district in the future. Keywords: Strategy, Dayah, Silence of Faith Abstrak Lemahnya pengetahuan tentang agama dapat mengakibatkan sesuatu yang fatal apalagi pada daerah-daerah yang majmuk, yang menyebabkan masyarakat terkadang tidak mampu membedakan antara agama dan budaya, antara keyakinan dan sosial, termasuk kecamatan Danau Paris yang merupakan daerah perbatasan dengan sumatera utara, dan merupakan pintu masuknya pendatang dari luar daerah, Isu pendangkalan akidah ini sempat senter bagi kalangan masyarakat Aceh, sehingga hal ini perlu menjadi perhatian semua pihak. Untuk mengantisifasi terjadinya pendangkalan akidah ini, beberapa kebijakan sempat diluncurkan pemerintah aceh, termasuk lahirnya Qanun Aceh No 8 tahun 2015 termasuk dasar pertimbangan hal tersebut, begitu juga pendirian Dayah diwilayah perbatasan Aceh, termasuk di Aceh Singkil, tepatnya yang berada di Kecamatan Danau paris salah satu tujuannya termasuk membentengi umat dari pendangkalan Akidah. Strategi yang dilakukan Dayah Perbatasan safinatussalamah terhadap Isu pendangkalan Akidah ini, melalui peningkatan mutu pendidikan dayah, dalam rangka pengkaderan Da’I sebagai penerus perjuangan dakwah, begitu juga dengan kegiatan sosial keagamaan bagi masyarakat dengan tujuan untuk memberikan pemahaman agama melalui khutbah jum’at dan juga memberikan motivasi dalam hal pendidikan melalui pemberian beasiswa bagi masyarakat kecamatan Danau Paris, sehingga dapat melahirkan Sumber Daya Manusia yang berilmu dan handal dalam memberikan pemahaman keagamaan bagi masyarakat Kecamatan Danau paris pada masa akan datang. Kata Kunci : Strategi, Dayah, Pendangkalan Akidah
PANDANGAN ‘URF TERHADAP UANG PEKHANJANGAN DALAM PERKAWINAN MELANGKAHI KAKAK KANDUNG Abi Hasan; Khairuddin Khairuddin
istinbath Vol 20 No 1 (2021): Juni 2021
Publisher : Universitas Islam Negeri Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

artikel ini berisikan tentang pembayaran pekhanjangan pada perkawinaan melangkahi kakak kandung di Kecamatan Gunung Meriah dalam padangan ‘urf, dan bagaimana praktik pembayaran pekhenjangan, apa saja yang menyebabkan membayar pekhanjangan, berapa jumlah yang dibayarkan serta bagaimana pandangan ‘urf terhadap praktik pembayaran pekhanjangan tersebut. penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif dengan menggunakan pendekatan penelitian etnografi pada masyarakat Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembayaran pekhanjangan harus diikuti ketika seseorang menikahi seseorang yang masih memiliki kakak perempuan yang belum menikah, maka pihak keluarga berkewajiban membayar pekhanjangan (tambahan). Adapun jumlah yang harus dibayarkan maksimal dengan harga lima gram emas dan minimal dua gram emas. Jika dilihat dari segi hukumnya maka hukumnya tidak bertentangan hukum Islam, karena adat kebiasaan masyarakat yang baik dan tidak bertentang dengan al-Quran dan hadis, bisa dijadikan sebagai landasan hukum.
Analisis Perlindungan Terhadap Anak di Indonesia Abi Hasan
AT-TASYRI': JURNAL ILMIAH PRODI MUAMALAH Vol. 9 No. 2 (2017): At-Tasyri': Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syariah STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (275.137 KB) | DOI: 10.47498/tasyri.v9i2.84

Abstract

Law No. 23 of 2002 on Child Protection has been clearly defined about the protection of children to the rules of criminal sanctions for those who violate the rights of the child. The law also explains that the implementation of child protection is parents, family, government and state. Under Article 1, paragraph 2, the Child Protection Act provides that child protection is all activities to guarantee and protect children and their rights in order to live, grow, develop and participate optimally in accordance with human dignity and protection, Violence and discrimination. Therefore, protection efforts should be made to realize the welfare of children by providing guarantees for the fulfillment of their rights without any discriminatory treatment.