Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.659
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Aspirasi Public Policy: Jurnal Ilmu Sosial dan Kebijakan
Leli Salman Al-Farisi
Unknown Affiliation
Humanities Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
POLITIK HUKUM ISLAM DI INDONESIA; Membedah Kerancuan Bukan Negara Agama dan Bukan Negara Sekuler Leli Salman Al-Farisi
ASPIRASI Vol 11 No 2 (2021): Agustus
Publisher : Unwir Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Makalah ini akan mendeskripsikan hubungan antara dinamika politik hukum Islam dan kenyataan sosial di Indonesia dalam perspektif teori dan perspektif sejarah, serta lebih lanjut diajukan kerangka analisis politis aktual tentang dinamika politik hukum Islam di Indonesia pasca reformasi serta berbagai implikasi dan tantangannya terhadap eksistensi Negara Pancasila yang merupakan bukan Negara Agama, tetapi tidak juga sebagai Negara Sekuler. Politik hukum Islam menunjukkan dinamika seiring perubahan sosial politik masyarakat Indonesia, namun pasca reformasi menunjukkan gejala semakin menguatnya politik identitas dan aspirasi penerapan hukum Islam baik di tingkat nasional maupun lokal.
SOSIALISME ISLAM DI INDONESIA Leli Salman Al-Farisi
ASPIRASI Vol 12 No 1 (2022): Februari Tahun 2022
Publisher : Unwir Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

O. S. Tjokroaminoto merupakan salah seorang tokoh pergerakan politik nasional yang sangat berpengaruh dalam sejarah politik Indonesia, sebagai bapak politik Islam Indonesia dan pendiri Sarekat Islam, dan penggagas pertama tentang ide Sosialisme Islam di Indonesia. Melalui penelitian yang bertujuan untuk mengetahui: akar pemikiran Sosialisme Islam Tjokroaminoto; Aktualisasi gerakan politik Islam Tjokroaminoto; dan dialektika antara Sosialisme Islam dengan Sosialisme Komunis. Penelitian ini berdasarkan pada kajian literatur dengan menggunakan metode penelitian sejarah. Temuan hasil penelitian ini bahwa pemikiran politik Tjokroaminoto tentang Sosialisme Islam memberikan gambaran tentang sosialisme yang dibangun atas dasar nilai-nilai dan ajaran Islam, pemikirannya membuktikan ada kompatibilitas antara ide-ide sosialisme dengan Islam. Sosialisme Islam bukan Sosialisme Komunis karena perbedaan cara pandang yang fundamental tentang keberadaan agama dan Tuhan. Sosialisme Islam merupakan sosialisme yang telah berjalan sejak masa kepemimpinan Nabi Muhammad S.A.W. Dengan demikian, Tjokroaminoto menyatakan bahwa cita-cita sosialiasime dalam Islam yang waktu itu berumur 13 abad, tidak ada hubungan pengaruh dengan bangsa-bangsa Eropa.
BENTURAN IDEOLOGIS: Mungkinkah Harmonisasi Antara Pancasila dan Islam Politik Pasca-Reformasi? Leli Salman Al-Farisi
ASPIRASI Vol. 9 No. 2 (2019): Aspirasi
Publisher : Unwir Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pancasila sebagai ideologi Negara masih membutuhkan penguatan teoritis agar dapat secara ilmiah terus-menerus dapat dikaji dan dikembangakan ke dalam berbagai konsepsi sebagaimana ideologi-ideologi mainstream lainnya, seperti halnya ideologi sosialisme dan ideologi liberalisme yang telah dijadikan landasan teoritis dalam berbagai aspek praktis kehidupan bangsa-bangsa di dunia. Kondisi tersebut, menjadi salah satu faktor yang menyebabkan masih adanya sebagian kelompok masayarakat yang belum secara final menerima Pancasila sebagai ideologi tunggal dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama dari kelompok ideologi agama, dalam hal ini adalah kelompok Islam Politik. Negara harus berperan dalam melakukan harmonisasi antara kelompok nasionalis Pancasila dan Islam Politik, oleh karena itu sangat mendesak segera untuk merekonstruksi teori politik baru yang dapat melandasi format hubungan hubungan ideal antara Pancasila dan Islam sebagai ideologi negara.
BENTURAN IDEOLOGIS: Mungkinkah Harmonisasi Antara Pancasila dan Islam Politik Pasca-Reformasi? Leli Salman Al-Farisi
ASPIRASI Vol. 9 No. 2 (2019): Aspirasi
Publisher : Unwir Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pancasila sebagai ideologi Negara masih membutuhkan penguatan teoritis agar dapat secara ilmiah terus-menerus dapat dikaji dan dikembangakan ke dalam berbagai konsepsi sebagaimana ideologi-ideologi mainstream lainnya, seperti halnya ideologi sosialisme dan ideologi liberalisme yang telah dijadikan landasan teoritis dalam berbagai aspek praktis kehidupan bangsa-bangsa di dunia. Kondisi tersebut, menjadi salah satu faktor yang menyebabkan masih adanya sebagian kelompok masayarakat yang belum secara final menerima Pancasila sebagai ideologi tunggal dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama dari kelompok ideologi agama, dalam hal ini adalah kelompok Islam Politik. Negara harus berperan dalam melakukan harmonisasi antara kelompok nasionalis Pancasila dan Islam Politik, oleh karena itu sangat mendesak segera untuk merekonstruksi teori politik baru yang dapat melandasi format hubungan hubungan ideal antara Pancasila dan Islam sebagai ideologi negara.
Political Parties and Democracy: Are Political Parties Still the Main Pillar in the Democratization of the Indonesian Government? Leli Salman Al-Farisi
Public Policy: Jurnal Ilmu Sosial dan Kebijakan Vol. 2 No. 1 (2025): March
Publisher : Penerbit Hellow Pustaka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61166/policy.v2i1.10

Abstract

Theoretically and normatively, Political Parties are articulate organizations that are channels for the interests of the community to be fought for to become state policies. Democracy, with all its attributes, will not exist without the presence of Political Parties. Therefore, Political Parties must be able to build an effective and stable Indonesian Democracy, but in practice the personalization of Political Parties is increasingly strengthening, which gives rise to the latent danger of ideological fragmentation, hegemony and internal conflict. This condition has justified the assumption that Political Parties, which are de jure the main pillars of democracy, but de facto have no contribution to the Democratization of Government.
Co-Authors