Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.879
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi Jurnal Aspirasi Abdi Masyarakat Jurnal Trias Politika MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Journal of Citizenship
Rhesa Anggara Utama
Universitas Warmadewa
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Energy Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 10 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search

 1 
Peranan DPRD Dalam Mengawasi Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Oleh Pemerintah Daerah Di Kota Bandung Rhesa Anggara Utama
ASPIRASI Vol 11 No 2 (2021): Agustus
Publisher : Unwir Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini secara spesifik mengkaji mengenai peran pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan kinerja Pemerintah Kota Bandung dalam pengelolaan dana bantuan sosial yang dalam prakteknya terjadi penyimpangan tindak pidana korupsi, hal tersebut mengakibatkan DPRD memiliki citra yang kurang baik dimasyarakat Kota Bandung. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan unit analisis aktor DPRD Kota Bandung yang terlibat dalam pengawasan dana bantuan sosial di Kota Bandung. Penentuan informan dilakukan berdasarkan kriteria, dimana pengumpulan data menggunakan teknik wawancara mendalam, pengamatan, dan dokumen Hasil penelitian menunjukan bahwa pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan kinerja Pemerintah Kota Bandung cenderung dipengaruhi oleh aspek politik, seperti kedekatan beberapa anggota dewan dengan walikota yang sama-sama satu partai politik, organisasi non partai politik atau kedekatan dalam artian hubungan pertemanan telah mengakibatkan pengawasan menjadi kurang objektif, sehingga terdapat beberapa anggota DPRD yang tidak berani mengawasi atau mengkritisi pelaksanaan kinerja walikota termasuk aparat pemerintah kota. Selain itu pemahaman para anggota DPRD mengenai fungsi pengawasan dinilai masih lemah disebabkan tidak adanya pedoman pengawasan yang secara detail menjelaskan fungsi pengawasan. Hal demikian mendorong ditingkatkannya kualitas pengawasan seluruh individu di DPRD baik itu unsur pimpinan maupun anggota, sehingga pengawasan secara individu maupun institusi yang objektif, produktif, progresif, dan revolusioner dapat terwujud.
Peranan DPRD Dalam Mengawasi Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Oleh Pemerintah Daerah Di Kota Bandung Rhesa Anggara Utama
ASPIRASI Vol. 11 No. 2 (2021): Agustus
Publisher : Unwir Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini secara spesifik mengkaji mengenai peran pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan kinerja Pemerintah Kota Bandung dalam pengelolaan dana bantuan sosial yang dalam prakteknya terjadi penyimpangan tindak pidana korupsi, hal tersebut mengakibatkan DPRD memiliki citra yang kurang baik dimasyarakat Kota Bandung. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan unit analisis aktor DPRD Kota Bandung yang terlibat dalam pengawasan dana bantuan sosial di Kota Bandung. Penentuan informan dilakukan berdasarkan kriteria, dimana pengumpulan data menggunakan teknik wawancara mendalam, pengamatan, dan dokumen Hasil penelitian menunjukan bahwa pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan kinerja Pemerintah Kota Bandung cenderung dipengaruhi oleh aspek politik, seperti kedekatan beberapa anggota dewan dengan walikota yang sama-sama satu partai politik, organisasi non partai politik atau kedekatan dalam artian hubungan pertemanan telah mengakibatkan pengawasan menjadi kurang objektif, sehingga terdapat beberapa anggota DPRD yang tidak berani mengawasi atau mengkritisi pelaksanaan kinerja walikota termasuk aparat pemerintah kota. Selain itu pemahaman para anggota DPRD mengenai fungsi pengawasan dinilai masih lemah disebabkan tidak adanya pedoman pengawasan yang secara detail menjelaskan fungsi pengawasan. Hal demikian mendorong ditingkatkannya kualitas pengawasan seluruh individu di DPRD baik itu unsur pimpinan maupun anggota, sehingga pengawasan secara individu maupun institusi yang objektif, produktif, progresif, dan revolusioner dapat terwujud.
RELASI KERJA SAMA PEMERINTAH DAN KOMUNITAS PUBLIK DALAM PENGELOLAAN MUSEUM KONFERENSI ASIA AFRIKA DI KOTA BANDUNG Rhesa Anggara Utama
Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 10 No 1 (2024): February 2024
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/moderat.v10i1.3630

Abstract

This research is about the relationship between the government and the public community in managing the museum. This study seeks to uncover cooperative relationship between the government and the public community to achieve a goal that leads to the quality of museum management, the Museum of the Asian-African Conference in Bandung City. This study uses a qualitative method, determination of informants is done based on criteria, where data collection uses in-depth interviews, observation, and documentation techniques. The results showed that the government's cooperative relations through the Technical Implementation Unit (UPT) of the Directorate of Public Diplomacy of the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia and the public community through the Friends of the Asia-Africa Museum had been carried out with an equal position as an active partner. The collaboration contributed positively to increasing visit participation and interest in the community at large from year to year, as well as presenting positive responses from various parties through cooperative relationships that can be used as pilot models in the context of museum management in other areas. This study concludes that the practice of cooperative relations between the government and the public community in managing the Asia-Africa Conference Museum is considered not running optimally, which is closely related to the limitations of human resources, budget, and facilities that support the journey of cooperation. Therefore, it is recommended that the cooperative relations that have been going on continue to be developed and continuously improved.
PRAKTIK MANAJEMEN PEMERINTAHAN DESA DALAM PENGEMBANGAN DESA WISATA DI DESA BAHA KECAMATAN MENGWI KABUPATEN BADUNG PROVINSI BALI utama, rhesa anggara
JIPSI Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi Vol 13 No 1 (2023): JIPSi : Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Komputer Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34010/jipsi.v13i1.9275

Abstract

Penelitian ini secara spesifik mengkaji praktik manajemen pemerintahan dalam pengembangan desa wisata di Desa Baha Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Provinsi Bali, berlangsungnya pengembangan desa wisata di desa baha sudah dilakukan belasan tahun namun dinilai berbagai pihak belum dilakukan secara optimal, sehingga potensi wisata di desa baha belum terkelola dengan baik. Melalui penelitian ini diharapkan dapat menjawab pertanyaan bagaimana praktik manajemen pemerintahan dalam pengembangan desa wisata di desa baha berlangsung selama ini. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan unit analisis terhadap aktor-aktor yang terlibat dalam pengembangan desa wisata. Penentuan informan dilakukan berdasarkan kriteria, dimana pengumpulan data menggunakan teknik wawancara mendalam, pengamatan, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik manajemen pemerintahan dalam pengembangan desa wisata di Desa Baha Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Provinsi Bali melalui pemerintah desa serta kelompok pengelola desa wisata telah dilakukan dengan beberapa agenda diantaranya perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, kontrol pemerintahan serta telah menunjukan hasil positif diantaranya meningkatnya kualitas infrastruktur pendukung, terbangunya kesadaran aparatur dan masyarakat, alokasi dukungan pembiayaan pengembangan desa wsiata karena menjadi bagian unit Badan Usaha Milik Desa, meningkatnya kualitas lingkungan alam budaya setempat. Kesimpulan penelitian ini menunjukan adalah terjadinya praktik pengembangan desa wisata di Desa Baha Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Provinsi Bali telah memberikan dampak positif namun belum berjalan secara optimal, hal tersebut sangat terkait dengan keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, pembiayaan, partisipasi masyarakat, fasilitas pendukung, sehingga perlu dilakukan penguatan dan peningkatan terhadap segala aspeknya secara berkesinambungan dan berkala. Kata kunci : Manajemen Pemerintahan, Pengembangan Desa Wisata, Desa Baha
SECURING DEMOCRACY IN CYBERSPACE: VOTER DATA LEAKS IN INDONESIA'S 2024 ELECTION Pradnyana, I Putu Hadi; Utama, Rhesa Anggara; Sasmita, Ni Wayan Ditha
JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 8, No 2 (2024): Oktober 2024, Jurnal Trias Politika
Publisher : Universitas Riau Kepulauan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33373/jtp.v8i2.6541

Abstract

This research examines the impact of voter data leaks on the essence of democracy, focusing on participation, accountability, and transparency. Using a descriptive qualitative method and secondary data sources, this research analyzes voter data breach incidents in Indonesia’s 2024 general election as case studies. The findings reveal that voter data breaches threaten public participation by reducing voters' sense of security and trust. Additionally, government accountability is undermined due to the failure to protect citizens' personal data, diminishing legitimacy and public trust. The transparency of the electoral process is also negatively affected, hindering the necessary verification and validation for fair and trustworthy election outcomes. The study concludes that proactive measures from the government are essential to enhance cybersecurity, including the development of stringent regulations, investment in advanced security technologies, and increased public awareness. These steps are crucial to protecting voter data, maintaining the integrity of democracy, and ensuring that every vote is counted honestly and transparently. Therefore, the security of voter data is key to preserving public trust and the essence of democracy in the digital age.
POLA STRATEGI BAWASLU PROVINSI BALI DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PELANGGARAN SERTA KERAWANAN PEMILU TAHUN 2024 utama, rhesa anggara; Pradnyana, I Putu Hadi; Noersato, Toto
JIPSI Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi Vol 14 No 2 (2024): JIPSi : Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Komputer Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34010/jipsi.v14i2.14254

Abstract

Abstract This research discusses the strategic patterns of Bali's Provincial Election Supervisory Agency (Bawaslu) in preventing and handling violations and potential vulnerabilities in the 2024 elections. The study employs a qualitative method with informant selection based on specific criteria. Data collection was conducted through in-depth interviews, observations, and documentation. The findings reveal that this strategic pattern includes four stages: formulation, decision-making, implementation, and evaluation. All stages are collectively and collegially, involving all members and leaders. The designed strategy results in decisions to identify potential violations and vulnerabilities, area mapping, preparing work plans and budgets, organizing supervisory resources, and assigning tasks within structural working teams.This strategic pattern has been implemented in preventive and enforcement aspects. In the prevention stage, Bawaslu of Bali maps out potential violations and vulnerabilities, empowers supervisors at various levels, develops networks, and optimizes community participation through socialization activities. Meanwhile, in terms of enforcement, Bawaslu investigates violations such as the neutrality of civil servants, vote buying, and intimidation during campaigns, followed by recommendations for sanctions to relevant institutions. The evaluations indicate Bawaslu’s commitment to identifying weaknesses in the supervisory system.Other findings show supportive factors, such as the availability of human resources, financing, policies and legal frameworks, facilities, infrastructure, and institutional networks. However, several obstacles include limited human resources, regulatory complexity, lack of public supervisors, limited digital technology infrastructure, and political intervention. This study concludes that, overall, Bawaslu Bali’s strategy in preventing and enforcing election and regional election regulations has been relatively effective but is not yet optimal due to several challenges affecting the effectiveness of supervision. Therefore, it is recommended that the Provincial Bawaslu of Bali continue to develop and refine this strategic pattern sustainably from various aspects. Keywords: Strategic pattern, Prevention and handling, Election violations, Bali Province Abstrak Penelitian ini yaitu mengenai pola strategi Bawaslu Provinsi Bali dalam pencegahan dan penanganan pelanggaran serta kerawanan pemilu tahun 2024. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, penentuan informan dilakukan berdasarkan kriteria, dimana pengumpulan data menggunakan teknik wawancara mendalam, pengamatan, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya pola strategi yang meliputi empat tahapan yang dilakukan melalui tahap perumusan, pemutusan, pelaksanaan, dan evaulasi. Seluruh tahapan dilalukan secara kolektif kolegial melibatkan seluruh unsur anggota dan pimpinan. Strategi yang dirancang, menghasilkan keputusan untuk mengidentifikasi potensi pelanggaran dan kerawanan, pemetaan wilayah, rencana kerja, anggaran, pengorganisasian sumber daya pengawasan, pembagian tugas tim kerja struktural. Praktik pelaksanaan pola strategi tersebut sudah dilakukan dari sisi pencegahan dan penindakan. Pada praktik pencegahan, Bawaslu Provinsi Bali memetakan potensi pelanggaran dan kerawanan, memberdayakan pengawas di semua jenjang, mengembangkan jaringan serta mengoptimalkan partisipasi masyarakat melalui sosialisasi. Sementara di sisi penindakan, Bawaslu melakukan investigasi terhadap berbagai pelanggaran seperti netralitas ASN, politik uang, dan intimidasi dalam kampanye. diikuti dengan pemberian rekomendasi sanksi kepada lembaga terkait. Evaluasi yang dilakukan menunjukkan adanya komitmen Bawaslu dalam mengidentifikasi kelemahan sistem pengawasan. Sebagai temuan lainnya ada faktor pendukung yaitu ketersediaan sumber daya aparatur, pembiayaan, kebijakan dan kerangka hukum, sarana dan prasarana, jaringan kelembagaan, namun disisi lain terdapat hambatan, yaitu masih adanya keterbatasan sumber daya aparatur, kompleksitas regulasi, keterbatasan pengawas publik, keterbatasan infrasturukur teknologi digital, dan masih adanya intervensi politik. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa peraktek secara keseluruhan, strategi Bawaslu Bali dalam pencegahan dan penindakan Pemilu 2024 telah berjalan cukup baik, namun belum optimal karena berbagai kendala yang mempengaruhi praktik pengawasan sehingga direkomendasikan agar Bawaslu Provinsi Bali terus mengembangkan dan menyempurnakan pola strategi secara berkelanjutan dari berbagai aspkenya. kata kunci: pola strategi, pencegahan dan penanganan, pelanggaran pemilu, bali
ANALISIS PERUMUSAN KEBIJAKAN DESA BERBUDAYA KERANGKA OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN PURWAKARTA Anggara Utama, Rhesa
Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 11 No 2 (2025): Mei 2025
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/moderat.v11i2.4884

Abstract

ABSTRACT This study investigates the formulation process of local policies related to culturally-based villages in Purwakarta Regency. Utilizing a qualitative approach, informants were purposively selected based on predefined criteria, and data were collected through in-depth interviews, direct observation, and document analysis. The findings indicate that policy formulation commenced with the identification of ideas proposed by the Regent, followed by field surveys and literature reviews. The formulation process comprised several key stages: problem identification, agenda setting, selection of policy alternatives, and policy adoption. The study identified four enabling factors that facilitated policy development: (1) the availability of legal frameworks, (2) strong leadership commitment from the Regent and administrative institutions, (3) sufficient operational budget allocation, and (4) active community support. Conversely, the formulation process was hindered by challenges such as budgetary constraints and tight timeframes for completion. The study concludes that effective policy formulation in the context of local cultural governance requires collaborative engagement among stakeholders, particularly political leadership, bureaucratic structures, and civil society. Ensuring successful policy outcomes necessitates a well-structured formulation process supported by robust legal instruments, strong institutional commitment, and adequate resources. Addressing existing constraints is essential to enhance implementation efficacy and policy sustainability. Continuous refinement and adaptation of the policy are therefore recommended to improve its long-term impact Keywords: Policy Formulation, Cultural Villages, Purwakarta Regency
PRAKTIK MANAJEMEN PEMERINTAHAN DALAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG ZONA LINDUNG DI DESA ECATU KABUPATEN BADUNG Utama, Rhesa Anggara; Priantara, I Komang Triska Ananda Dilivianugraha
Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 11 No 4 (2025): November 2025
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/moderat.v11i4.5261

Abstract

This study examines spatial utilization within the dynamics of regional governance, focusing on the effectiveness of spatial control in the protected zone of Pecatu Village, Bali. Guided by the framework of local government management functions, the research analyzes how the four key governmental management functions planning, organizing, actuating, and controlling operate in regulating land use within this protected area. Employing a qualitative approach, data were collected through in-depth interviews, participatory observation, and document analysis, with informants selected purposively based on predefined criteria. The findings indicate that the Badung Regency Government has implemented the planning and organizing functions adequately, evidenced by the integration of spatial control into regional planning documents and the clear distribution of institutional roles. However, the actuating function, particularly the operationalization of monitoring and enforcement, remains suboptimal. Monitoring tends to be reactive, while enforcement is sporadic and lacks continuity, as illustrated by long-standing violations such as cliff-edge development at Bingin Beach, which was only addressed in 2025. The study concludes that although governmental management practices are in place, their effectiveness is significantly constrained by institutional limitations, resource shortages, and pressures from the tourism sector. Strengthening actuating and control functions, enhancing human resource capacity, improving cross-sectoral coordination, and engaging local communities in monitoring systems are recommended to ensure sustainable protection of the area.
Strengthening the Capacity of Customary Village Leaders in Local Values Based Tourism Governance: A Community Service Program in Darmasaba Village, Badung Regency, Bali, Indonesia Anak Agung Putu Sugiantiningsih; Rhesa Anggara Utama; Diah Rukmawati
Abdi Masyarakat Vol. 8 No. 1 (2026): Abdi Masyarakat
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/baj9x885

Abstract

The development of local values based rural tourism requires strong customary institutions to ensure that tourism development not only promotes economic growth but also preserves social sustainability, cultural heritage, and community harmony. Darmasaba Village, Badung Regency, Bali, possesses considerable socio cultural potential and a well-established customary village institution. However, the customary village leaders (Prajuru Desa Adat) continue to face challenges in implementing participatory, well-planned, and local values-based tourism governance. This community service program aimed to strengthen the capacity of customary village leaders in understanding, designing, and implementing local values-based tourism governance while promoting the integration of customary values into the management of the village's tourism potential. The program was implemented through a series of activities, including socialization, capacity building workshops, the introduction of appropriate technology, mentoring, evaluation, and the development of a sustainability plan. The results demonstrated significant improvements in the participants' understanding of the strategic role of customary institutions, enhanced capacity in tourism governance and organizational management, increased utilization of simple digital media for tourism promotion, and the formulation of guiding principles for local values-based tourism governance. The program also contributed to strengthening institutional capacity, fostering collaborative governance, and encouraging sustainable tourism management. In conclusion, strengthening the capacity of customary village leaders represents a strategic approach to promoting sustainable tourism governance rooted in local wisdom, reinforcing customary institutions, and improving the welfare of the Darmasaba Village community.
Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Mendorong Sistem Pertanian Organik Sebagai Transformasi Pertanian Berkelanjutan Masa Depan Di Bali I Komang Triska Ananda Dilivianugraha Priantara; Rhesa Anggara Utama
Journal of Citizenship Volume 4 Issue 1, 2025
Publisher : HK Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/joc.v4i1.543

Abstract

The agricultural sector in Bali faces severe challenges due to soil degradation from land conversion and excessive chemical use. Experts emphasize the urgency of immediate change to prevent the extinction of agricultural land. Responding to this issue, the Bali Provincial Government has prioritized agriculture through policies that accelerate the adoption of organic farming, as stated in Regional Regulation No. 8 of 2019 and Governor Regulation No. 15 of 2021. This study analyses the implementation of these policies, beginning with the rationale for selecting organic farming as an alternative solution for Bali. The research applies Stakeholder Analysis and the Advocacy Coalition Framework, using secondary data relevant to the issue. Findings reveal seven key stakeholders with varying roles, interests, and levels of influence in policy implementation. Within the advocacy coalition, the Bali Provincial Government is identified as the policy broker, facilitating interactions among stakeholders and ensuring alignment with policy objectives. The study concludes that organic farming represents a strategic pathway toward sustainable agriculture in Bali. By examining both stakeholder dynamics and coalition interactions, this research highlights the importance of collaboration and effective policy mediation. It also underscores the necessity of maintaining policy consistency to safeguard Bali’s agricultural future. Ultimately, the findings are expected to provide insight into the direction of organic farming development as a viable long-term strategy for sustainable agricultural practices in Bali.
Co-Authors Anak Agung Putu Sugiantiningsih Diah Rukmawati I Komang Triska Ananda Dilivianugraha Priantara Noersato, Toto Pradnyana, I Putu Hadi Priantara, I Komang Triska Ananda Dilivianugraha Sasmita, Ni Wayan Ditha