Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.037
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP) Amsir Law Jurnal (ALJ) International Journal of Business, Law, and Education Innovative: Journal Of Social Science Research
Baharudin , Baharudin
Unknown Affiliation
Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Neuroscience Public Health Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Comparison of Verdicts in Handling Election Violations Through Coordination of Gakkumdu Center North Lampung Regency Baharudin , Baharudin; Sari, Putri Intan
Amsir Law Journal Vol 4 No 1 (2022): October
Publisher : Faculty of Law, Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36746/alj.v4i1.100

Abstract

Sovereignty is in the hands of the people as mandated in Article 1 Paragraph 2 of the 1945 Constitution of Republic Indonesia. The meaning of “sovereignty is in the hands of the people” in this case is that the people have sovereignty, responsibilities, rights and obligations to democratically elect a leader who will form a government to manage and serve all levels of society, as well as elect representatives of the people to oversee the running of the government. The research method used was normative and empirical juridical, using secondary and primary data, obtained from literature studies and field studies, and data analysis with qualitative juridical analysis. The suggestion is that the Gakkumdu Center at North Lampung Regency should provide concrete and important implementation rules to ensure legal certainty and justice.
Effectiveness and Challenges of Differentiated Learning in Secondary School: A systematic literature review review Farida, Kamelia Lu’lu’ul; Baharudin , Baharudin; Sai’dy, Sai’dy; Hasanah, Uswatun
International Journal of Business, Law, and Education Vol. 6 No. 1 (2025): International Journal of Business, Law, and Education
Publisher : IJBLE Scientific Publications Community Inc.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56442/ijble.v6i1.1131

Abstract

This systematic review of the literature discusses the effectiveness and challenges of implementing differentiated learning (DI) in secondary schools. This study analyzed 16 articles published between 2019 and 2023 using the PRISMA protocol. The study's results indicate that DI is effective in enhancing academic achievement and student engagement, particularly in the classroom among students with diverse abilities. However, the main challenges include a lack of teacher training, limited resources, large class sizes, and insufficient planning time. The success of DI is supported by collaboration between teachers, professional training, and a positive attitude towards inclusion. This study suggests that further research is needed for the practical training of teachers and the long-term evaluation of DI, particularly in developing countries, as well as for online learning.
Tinjauan Yuridis Nikah Siri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) Gistaloka, Angely; Baharudin , Baharudin; Jainah, Zainab Ompu
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 1 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i1.8162

Abstract

Perkawinan siri merupakan suatu bentuk perkawinan yang tidak sah, meskipun ada beberapa agama yang menganggapnya sah. Suatu perkawinan sah bila dilakukan menurut hukum adat dan adat istiadat. Pertanyaan: (1) Bagaimana pendapat anda mengenai perkawinan siri menurut hukum Islam dan apakah sah (UU No. 1 Tahun 1974)? (2) Sah sahnya nilai nikah siri menurut syariat Islam (UU No. 1 Tahun 1974) Pengumpulan data melalui survei sekolah dan survei lapangan. Analisis data yang digunakan dalam undang-undang ini sangat bagus. Pernikahan Suriah dalam Konteks Menurut hukum Islam dan Syariah yang ada (UU No. 1 Tahun 1974), pernikahan Suriah yang dilakukan oleh negara tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 2 ayat 1 dan 2. Ini bukan pernikahan agama. . UU 1 Tahun 1974 1974 artinya perkawinan batal demi hukum, oleh karena itu akad nikah dan keabsahannya tidak dapat didaftarkan menurut hukum Islam dan hukum yang baik (UU No. 1 Tahun 1974) berarti perkawinan. Kurangnya hak hidup atau cara pandang hidup, ketidakpastian kedudukan anak di hadapan hukum mempunyai dampak khusus terhadap hubungan antara anak dan ayah, dan apabila ayah tidak memahami hal tersebut maka menimbulkan masalah. mungkin saja. anak laki-laki. Oleh karena itu, anak yang lahir dari perkawinan ini tidak berhak menerima nafkah, pendidikan, atau warisan dari ayahnya.
TINJAUAN PUTUSAN HAKIM TENTANG GUGATAN SEORANG ISTRI AKIBAT PERSELISIHAN DALAM PERKAWINAN PADA TAHUN 2022 (STUDI PADA PENGADILAN NEGERI TANJUNG KARANG) Baharudin , Baharudin; Alfiyan, Angga; Mas’ud, Sonia
Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran Vol. 7 No. 1 (2024): Volume 7 No 1 Tahun 2024
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jrpp.v7i1.25603

Abstract

Perceraian, sebagai konflik rumit dalam perkawinan, diatur oleh hukum Indonesia, baik agama maupun sipil. Penelitian ini fokus pada faktor yang mendorong istri menggugat cerai suami di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, mencakup kekerasan rumah tangga, perselingkuhan, dan masalah ekonomi sebagai pemicu utama. Metode penelitian melibatkan yuridis normatif dan pendekatan empiris dengan data sekunder dan primer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan fakta hukum, seperti foto, saksi, dan surat, untuk menentukan apakah perbuatan melanggar hukum sesuai Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Saran melibatkan perlunya penyuluhan dari pihak penegak hukum dan berwenang mengenai perkawinan, khususnya untuk remaja guna mencegah pernikahan dini. Mahasiswa, terutama dari Fakultas Hukum, dapat ikut serta dalam sosialisasi pencegahan perceraian. Kepada masyarakat umum, ditekankan pentingnya komunikasi dalam rumah tangga untuk mencegah konflik. Bagi pasangan yang sudah bercerai, dianjurkan membangun hubungan harmonis demi kesejahteraan anak-anak. Sebagai penutup, selektivitas diperlukan dalam membangun hubungan baru.
Co-Authors Alfiyan, Angga Erlina B Farida, Kamelia Lu’lu’ul Gistaloka, Angely Mas’ud, Sonia Putri Intan Sari Sai’dy, Sai’dy Uswatun Hasanah Yunandar, Shopi Zainab Ompu Jainah