Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

Konsekuensi Hukum Pembatalan Perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada Kasus PT. Mopoli Raya Ziyad, Ahmad; Tien F, Mas Anienda
Banua Law Review Vol 3, No 2 (2021): October
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (154.116 KB) | DOI: 10.32801/balrev.v3i2.45

Abstract

Tujuan pada penelitian ini mengetahui dasar pertimbangan hakim Pengadilan Niaga Medan dalam memberikan putusan perkara Nomor 17/Pdt.Sus-PKPU/2020 dan putusan kasasi Nomor 177 K/Pdt.Sus-Pailit/2021, serta sebagai akibat hukum yang ditimbulkan oleh keputusan pembatalan perjanjian perdamaian. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan mempelajari dan menelaah aturan-aturan terkait kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang telah berlaku di Indonesia. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan. Data yang telah diolah, dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dari kedua putusan, terdapat disparitas hakim dalam menimbang dan memutus perkara. Disparitas tersebut dapat dilihat pada Putusan Pengadilan Niaga Medan yang mengesahkan perjanjian perdamaian karena debitur dianggap mampu untuk menyelesaikan perjanjian perdamaian, sedangkan pada tingkat kasasi Mahkamah Agung memberikan putusan pembatalan perjanjian perdamaian karena pengesahan perjanjian tersebut dianggap melanggar persyaratan yang pada akhirnya membuat debitur pailit.
Perlindungan Hukum Atas Kerugian Nasabah yang Disebabkan Bobolnya Mobile Banking Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Rahmawati, Defi; Tien F, Mas Anienda
AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Vol 5 No 2 (2023)
Publisher : Fakultas Syariah INSURI Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37680/almanhaj.v5i2.2908

Abstract

Legal protection is an effort to protect the government with a number of existing regulations. The mobile banking breach phenomenon is an incident of cyber attack on a mobile banking application that results in illegal access to a user's account and causes significant losses, such as financial losses and one's personal data. This research aims to examine legal protection for customer losses caused by the breakdown of Mobile Banking according to Law Number 10 of 1998 concerning Banking. This type of research is normative juridical with data collection methods using literature/documents. Methods of data analysis using descriptive analytical method. The data used is secondary data. This research shows that legal protection for customer losses caused by the breakdown of Mobile Banking can be pursued by legal means to obtain customer rights by means of customer complaints, settlement through LAPSPI, adjudication, arbitration, civil lawsuits.
Legal Protection In Fulfilling The Rights And Obligations Of Workers Certain Time Work Agreement Putri, Shyva Syawa Permata; Tien F, Mas Anienda
JHSS (JOURNAL OF HUMANITIES AND SOCIAL STUDIES) Vol 8, No 1 (2024): JHSS (Journal of Humanities and Social Studies)
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/jhss.v8i1.8390

Abstract

This paper aims to know and analyze workers' rights and the implementation of legal protection in accordance with the Manpower Law. Empirical juridical type data and research using qualitative analysis methods, namely research obtained data through interviews, literature studies, legal journals, and legislation. In PKWT Hotel Sofia Juanda, there are several articles that have not been clearly regulated related to rights and obligations that are incomplete and many are not in accordance with the elaboration of the Manpower Law so that the fulfillment of their rights needs to be included in several new articles. The implementation of legal protection for PKWT workers does not always run well and experiences a number of obstacles caused by lack of awareness and understanding regarding the rights and obligations of each party. In addition, it is caused by limited information. Therefore, efforts to implement the legal protection of PKWT workers at the Sofia Juanda Hotel Surabaya can be carried out through 2 (two) efforts, namely preventive and repressive.
HARMONISASI PRINSIP PERLINDUNGAN MEREK TERKENAL KONVENSI PARIS DALAM UNDANG - UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS: Prinsip, Perlindungan Hukum, Merek Terkenal Alfarizi, Maolana; Tien F, Mas Anienda
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 10 No 2 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55129/jph.v10i2.1589

Abstract

Artikel ini membahas prinsip-prinsip perlindungan hukum merek terkenal berdasarkan Konvensi Paris dan penerapannya setelah diundangkannya UUMerek dan Indikasi Geografis Nomor 20 Tahun 2016 konsep landasan yuridis serta konstitusi yang berkaitan terhadap topik tulisan ini. dalam hal ini konvensi paris yang memuat prinsip-prinsip perlindungan hukum merek terkenal telah diakomodasi dengan baik oleh pemerintah Indonesia melalui legislasi nasional dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang menjelaskan melalui beberapa pasal dari pendaftaran maupun sampai penyelesaian sengketa serta penerapan perlindungan hukumnya dalam beberapa kasus sengketa merek terkenal juga sudah terlaksana menurut kaidah legal merek terkenal yang ada dalam konvensi paris.
Perlindungan Hukum Atas Kerugian Nasabah yang Disebabkan Bobolnya Mobile Banking Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Rahmawati, Defi; Tien F, Mas Anienda
AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Vol. 5 No. 2 (2023)
Publisher : Fakultas Syariah INSURI Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37680/almanhaj.v5i2.2908

Abstract

Legal protection is an effort to protect the government with a number of existing regulations. The mobile banking breach phenomenon is an incident of cyber attack on a mobile banking application that results in illegal access to a user's account and causes significant losses, such as financial losses and one's personal data. This research aims to examine legal protection for customer losses caused by the breakdown of Mobile Banking according to Law Number 10 of 1998 concerning Banking. This type of research is normative juridical with data collection methods using literature/documents. Methods of data analysis using descriptive analytical method. The data used is secondary data. This research shows that legal protection for customer losses caused by the breakdown of Mobile Banking can be pursued by legal means to obtain customer rights by means of customer complaints, settlement through LAPSPI, adjudication, arbitration, civil lawsuits.