Hardiwinoto -
Unknown Affiliation

Published : 11 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 11 Documents
Search

KORELASI TIMBAL BALIK ANTARA GOOD GOVERMENT DENGAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE MENUJU PERTUMBUHAN EKONOMI YANG DINAMIS -, Hardiwinoto
VALUE ADDED | MAJALAH EKONOMI DAN BISNIS Vol 2, No 1 (2005): Vallue Added - Manajemen Unimus
Publisher : VALUE ADDED | MAJALAH EKONOMI DAN BISNIS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (176.789 KB)

Abstract

Governance dapat diartikan sebagai cara mengelola urusan–urusan publik. World Bank menekankan bagaimana cara pemerintah mengelola sumber daya sosial dan ekonomi untuk kepentingan pembangunan masyarakat, sedangkan UNDP pada aspek politik, ekonomi, dan administrasi dalam pengelolaan negara. Dari kedua definisi tersebut Governance didefinisikan “bagaimana proses pembuatan kebijaksanaan (policy/ strategy/formulation) dan proses pembuatan keputusan dibidang ekonomi”, yang berimplikasi pada masalah pemerataan, penurunan kemiskinan, dan peningkatan kualitas hidup. Good goverment governance adalah bentuk aplikasi dari prinsip-prinsip good governance di bidang perlakuan pemerintahan (goverment actions) secara luas di semua level. Ada kesamaan pandangan antara UNDP dan World Bank dalam pandangan atas good goverment governance yaitu antara lain: partisipasi, efisiensi dan efektifitas, keadilan, akuntabilitas, transparansi, responsitas, kesamaan, kepastian hukum dan profesionalisme.
STANDAR AKUNTANSI SYARI’AH (Paradigma Baru Sistem Akuntansi Di Indonesia) -, Hardiwinoto
VALUE ADDED | MAJALAH EKONOMI DAN BISNIS Vol 2, No 2 (2006): Vallue Added - Manajemen Unimus
Publisher : VALUE ADDED | MAJALAH EKONOMI DAN BISNIS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (218.49 KB)

Abstract

Munculnya lembaga keuangan berbasis syari’ah maupun semi syari’ah tak terbendung lagi. Bahkan bank-bank yang telah mapan sekalipun ikut memciptakan produk berbasis syariah, seperti BNI, Mandiri, BRI disamping Bank Mu’amalat dan Bank Perkreditan Rakyat Syari’ah, kemudian lembaga ekonomi mikro yang bernama BMT (Baitul Mal Wattamwil). Dengan tuntutan kebutuhan akan adanya standar akuntansi yang berbasis syari’ah, maka proses penyusunan PSAK tentang standar akuntansi syari’ah telah dimulai Agustus 1999, Publik Hearing 29 Agustus 2001, kemudian disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) pada 1 Mei 2002, kemudian berlaku sejak 1 Januari 2003. (Media Akuntansi. Edisi, 27 / Juli-Agustus / Tahun IX / 2002, hal. 29) Sementara ini standar akuntansi yang ada adalah adopsi dari negara-negara kapitalis, akibatnya standar-satandar tersebut sebagian kalangan menganggap bertentangan dengan kondisi negara berkembang khususnya nilai-nilai Islam. Karena ada beberapa nilai yang dianggap bertentangan dengan syari’at Islam tapi sudah berterima umum.
ANALISIS KESEIMBANGAN ANTARA BIAYA AKIBAT RISIKO MEROKOK DAN PENDAPATAN CUKAI ROKOK UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT -, Hardiwinoto
VALUE ADDED | MAJALAH EKONOMI DAN BISNIS Vol 5, No 1 (2008): Vallue Added - Manajemen Unimus
Publisher : VALUE ADDED | MAJALAH EKONOMI DAN BISNIS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (160.433 KB)

Abstract

Objective this research is comparative between cigarettes risk cost with income from cigarettes cukai.The tools used are comparative analysis. There are two variables, that income cukai and cigarettes risk. There are three hypothetic that, first income cukai < than cigarettes risk cost, second income cukai = cigarettes risk cost, and third, income cukai > cigarettes risk cost.This research result two concludes that first, if only account formal income and cost data founded income cukai > cigarettes risk cost. Second, if is accounted uncontrolled cost founded income cukai > cigarettes risk cost.
ANALISIS DESKRIPTIF KONDISI EKONOMI PENAMBANGAN MINYAK TANAH MENTAH (CRUDE OIL) TRADISIONAL DI KECAMATAN SAMBONG DAN KECAMATAN JEPON KABUPATEN BLORA Hardiwinoto -
PROSIDING SEMINAR NASIONAL & INTERNASIONAL 2010: Sain, Teknologi, Kimia Sosial dan Humaniora, Kimia
Publisher : Universitas Muhammadiyah Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (117.212 KB)

Abstract

Bahwa telah terjadi sudah berabad lamanya para pekerja penambang tradisional, yaitu orang-orang yang bekerja sebagai penambang minyak mentah dari sumur-sumur minyak tinggalan Belanda abad 19, ketika masih menduduki wilayah Blora. Antara wilayah kabupaten Grobogan bagian timur sampai wilayah Blora, khususnya di wilayah kecamatan Sambong dan Jepon banyak tinggalan sumur minyak bumi buatan Belanda. Sekarang sumur-sumur tersebut berada di kawasan perhutani. Di Blora terdapat sumur minyak tinggalan Belanda berjumlah 558 sumur, sementara yang aktif adalah sebanyak 256 sumur. Namun demikian sumur-sumur tersebut kemudian tidak terkelola karena ditinggal oleh pembuatnya karena Indonesia mengalami kemerdekaan. Kemudian wilayah yang terdapat sumur-sumur minyak tersebut dikuasai oleh perusahaan negara yaitu Perhutani. Jadi sumur-sumur tersebut banyak berada di tengah hutan jati, walau sebagian kecil dikuasai oleh perusahaan Pertamina. Mereka menambang secara tradisional dan dikerjakan sudah turun-temurun disamping bekerja sebagai petani. Pekerjaan yang mereka anggap dapat menambah penghasilan untuk menyambung hidup. Walau mereka hidup diatas kekayaan minyak namun mereka masih hidup dalam kemiskinan. Tanah air Indonesia dipenuhi oleh sumber daya alam yang sangat banyak, sehingga disebut memiliki kekayaan alam yang melimpah. Dalam terminologi Jawa disebut gemah ripah loh jinawe, tata tentrem kerta raharja,  wah tanpa tinandur murah tanpa tinuku. Dengan demikian hidup di Indonesia sungguh sangat membanggakan, namun sekaligus juga prihatin (nelangsa) sebab  masyarakat Indonesia ternyata termasuk dalam kategori masih miskin. Dalam kalimat lain negara Indonesia  kaya raya akan tetapi masyarakatnya sangat miskin. Atau boleh disebut negara Indonesia “mismanagement” dalam mengelola sehingga meskipun negaranya kaya akan sumber daya alam, rakyatnya sangat miskin. Di kabupaten Blora dan Bojonegoro (Blok Cepu) adalah lumbung minyak bumi. Ada sinyalemen bahwa orang Blora mau menggali sumur untuk mendapatkan air justru yang didapat adalah minyak bumi atau gas alam. Namun demikian masyarakat harus membayar harga minyak tanah, bensin dan solar untuk (usaha produksi atau rumah tangga) sarana kehidupan sehari-hari mengikuti harga pasar internasional. Hal ini menjadi bukti bahwa tambang yang berada di bawah bumi bangsa Indonesia tempat tinggal, warisan leluhur belum menunjukan kekayaan warganya yang tinggal di daerah tersebut. Memiliki kekayaan sember daya alam berupa tambang minyak bumi dan gas alam atau energi yang melimpah, namun demikian tidak secara otomatis meningkatkan kekayaan atau kemakmuran warganya. Perhatian yang yang kita amati bahwa pihak yang mampu menambang bukanlah warga negara nasional melainkan warga asing yaitu EXXON MOBIL. Meskipun Negara Indonesia memiliki Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berkompeten melakukan eksplorasi atau penambangan yaitu Pertamina, namun tidak secara penuh melakukannya. Ini suatu bukti bahwa kekayaan alam yang terkandung di bumi Indonesia tidak serta merta meningkatkan kemakmuran warganya. Dalam pra servei yang dilakukan ditemukan bahwa warga di daerah Blok Cepu yang terkenal tempat ladang minyak bumi masyarakatnya masih dibawah garis kemiskinan. Masyarakat Cepu  memiliki mayoritas mata pencaharian bertani, menjadi buruh pabrik dan merantau ke kota menjadi buruh industri dan bangunan. Sebagian dari masyarakat yang hendak diteliti secara mendalam adalah kehidupan para penambang minyak mentah (cuid oil) tradisional di kecamatan Jepon dan Sambong. Sudah berabad-abad yaitu sejak abad 19 para pekerja penambang tradisional, yaitu orang-orang yang bekerja sebagai penambang minyak mentah dari sumur-sumur minyak tinggalan Belanda abad 19, ketika masih menduduki wilayah Blora. Antara wilayah kabupaten Grobogan bagian timur sampai wilayah Blora, khususnya di wilayah kecamatan Sambong dan Jepon banyak tinggalan sumur minyak bumi buatan Belanda. Sekarang sumur-sumur tersebut mayoritas berada dalam kepemilikan Perhutani. Di Blora terdapat sumur minyak tinggalan Belanda berjumlah 558 sumur, sementara yang aktif adalah sebanyak 256 sumur. Namun demikian sumur-sumur tersebut kemudian tidak terkelola karena ditinggal oleh pembuatnya (Belanda) karena Indonesia mengalami kemerdekaan. Kemudian wilayah yang terdapat sumur-sumur minyak tersebut dikuasai oleh perusahaan negara yaitu Perhutani. Jadi sumur-sumur tersebut banyak berada di tengah hutan jati, walau sebagian kecil dikuasai oleh perusahaan Pertamina. Kebanyakan dari masyarakat penambang,  menambang secara tradisional dan dikerjakan sudah turun-temurun disamping bekerja sebagai petani. Pekerjaan yang dianggap masyarakat dapat menambah penghasilan untuk menyambung hidup. Walau masyarakat berada dalam  kehidupan diatas kekayaan minyak namun mereka masih hidup dalam kemiskinan. Oleh karena itu sangat potensial untuk diteliti sehingga mendapatkan gambaran yang jelas mengenai kehidupan ekonomi penambang tradisional yang berada di daerah blok Cepu.  Penelitian ini diberi judul “Analisis Diskriptif  Kondisi Ekonomi Penambang Minyak Mentah (Crude Oil) Tradisional  Di Kecamatan Sambong Dan Jepon Kabupaten Blora”. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui bagaimana kondisi ekonomi dan mata pencaharian para penambang minyak tradisional, bagaimana cara para penambang minyak tradisional menambang minyak, bagaimana mekanisme penjualan minyak mentah hasil penambangan para penambang minyak tradisional, bagaimana peran pemerintah dan perusahaan Pertamina dan EXXON MOBIL.
ANALISIS POTENSI PENINGKATAN PAD KOTA SEMARANG DARI PENYEWAAN ASET MILIK DAERAH KEPADA SWASTA Hardiwinoto -; Akhmad Fathurohman; Ery Wibowo
PROSIDING SEMINAR NASIONAL & INTERNASIONAL 2017: Prosiding Seminar Nasional Publikasi Hasil-Hasil Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Universitas Muhammadiyah Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The aim of this study is to investigate of the type of assets belonging to the government of Semarang City that can be leased to the private sector to increase investment passion. The research method is survey and data collection method of asset type owned by Government of Semarang City. The result of this research is finding all types of assets that can be leased to private parties, thus assisting the private sector in the development of investment and increasing of original revenue (Pendapatan Asli Daerah) of Semarang City. Keywords: assets, government, semarang
ANALISIS KESEIMBANGAN ANTARA BIAYA AKIBAT RISIKO MEROKOK DAN PENDAPATAN CUKAI ROKOK UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT Hardiwinoto -
Value Added : Majalah Ekonomi dan Bisnis Vol 5, No 1 (2008): Value Added : Majalah Ekonomi dan Bisnis
Publisher : Universitas Muhammadiyah Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (160.433 KB) | DOI: 10.26714/vameb.v5i1.691

Abstract

Objective this research is comparative between cigarettes risk cost with income from cigarettes cukai.The tools used are comparative analysis. There are two variables, that income cukai and cigarettes risk. There are three hypothetic that, first income cukai < than cigarettes risk cost, second income cukai = cigarettes risk cost, and third, income cukai > cigarettes risk cost.This research result two concludes that first, if only account formal income and cost data founded income cukai > cigarettes risk cost. Second, if is accounted uncontrolled cost founded income cukai > cigarettes risk cost.
STANDAR AKUNTANSI SYARI’AH (Paradigma Baru Sistem Akuntansi Di Indonesia) Hardiwinoto -
Value Added : Majalah Ekonomi dan Bisnis Vol 2, No 2 (2006): Value Added : Majalah Ekonomi dan Bisnis
Publisher : Universitas Muhammadiyah Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (218.49 KB) | DOI: 10.26714/vameb.v2i2.656

Abstract

Munculnya lembaga keuangan berbasis syari’ah maupun semi syari’ah tak terbendung lagi. Bahkan bank-bank yang telah mapan sekalipun ikut memciptakan produk berbasis syariah, seperti BNI, Mandiri, BRI disamping Bank Mu’amalat dan Bank Perkreditan Rakyat Syari’ah, kemudian lembaga ekonomi mikro yang bernama BMT (Baitul Mal Wattamwil). Dengan tuntutan kebutuhan akan adanya standar akuntansi yang berbasis syari’ah, maka proses penyusunan PSAK tentang standar akuntansi syari’ah telah dimulai Agustus 1999, Publik Hearing 29 Agustus 2001, kemudian disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) pada 1 Mei 2002, kemudian berlaku sejak 1 Januari 2003. (Media Akuntansi. Edisi, 27 / Juli-Agustus / Tahun IX / 2002, hal. 29) Sementara ini standar akuntansi yang ada adalah adopsi dari negara-negara kapitalis, akibatnya standar-satandar tersebut sebagian kalangan menganggap bertentangan dengan kondisi negara berkembang khususnya nilai-nilai Islam. Karena ada beberapa nilai yang dianggap bertentangan dengan syari’at Islam tapi sudah berterima umum.
KORELASI TIMBAL BALIK ANTARA GOOD GOVERMENT DENGAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE MENUJU PERTUMBUHAN EKONOMI YANG DINAMIS Hardiwinoto -
Value Added : Majalah Ekonomi dan Bisnis Vol 2, No 1 (2005): Vallue Added - Manajemen UNIMUS
Publisher : Universitas Muhammadiyah Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (176.789 KB) | DOI: 10.26714/vameb.v2i1.652

Abstract

Governance dapat diartikan sebagai cara mengelola urusan–urusan publik. World Bank menekankan bagaimana cara pemerintah mengelola sumber daya sosial dan ekonomi untuk kepentingan pembangunan masyarakat, sedangkan UNDP pada aspek politik, ekonomi, dan administrasi dalam pengelolaan negara. Dari kedua definisi tersebut Governance didefinisikan “bagaimana proses pembuatan kebijaksanaan (policy/ strategy/formulation) dan proses pembuatan keputusan dibidang ekonomi”, yang berimplikasi pada masalah pemerataan, penurunan kemiskinan, dan peningkatan kualitas hidup. Good goverment governance adalah bentuk aplikasi dari prinsip-prinsip good governance di bidang perlakuan pemerintahan (goverment actions) secara luas di semua level. Ada kesamaan pandangan antara UNDP dan World Bank dalam pandangan atas good goverment governance yaitu antara lain: partisipasi, efisiensi dan efektifitas, keadilan, akuntabilitas, transparansi, responsitas, kesamaan, kepastian hukum dan profesionalisme.
THE RENT COST STRUCTURE ANALYSIS OF ASSET OWNED BY SEMARANG REGIONAL Hardiwinoto -; Akhmad Fathurohman; Ery Wibowo
PROSIDING SEMINAR NASIONAL & INTERNASIONAL 2017: Proceeding 3rd ISET 2017 | International Seminar on Educational Technology 3rd 2017
Publisher : Universitas Muhammadiyah Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (758.318 KB)

Abstract

The objective of this study is to analyze rent cost structure of asset belongs to the Semarang regional government that can be leased to private parties or third parties. Based on the rental value formulation, it can stimulate investment in Semarang. The method of analysis uses three steps. They are, firstly, to identify the assets of both types and volumes, secondly, to review of regulations and legislation applicable, and the last, to compare with that has been done in other areas. In addition, focus group discussion simulation was used for formulating the cost structure. The result of the research is a formula to determine the rental value of assetsowned by Semarang Regional Government that can be leased to private parties or third parties.  Keywords: cost structure, assets, investment, PAD
PEMAHAMAN RASIONAL PEMBIAYAAN SYARIAH, RELEGIUSITAS, PRIMORDIALISME PENGUSAHA DAN PENGARUHNYA TERHADAP SIKAP PENGUSAHA DALAM MEMILIH PEMBIAYAAN DI BANK SYARIAH R. Ery Wibowo; Hardiwinoto -
PROSIDING SEMINAR NASIONAL & INTERNASIONAL 2014: PROSIDING | Seminar & Call For Paper “Tata Kelola Organisasi dan Arah Pembangunan Ekonomi Indo
Publisher : Universitas Muhammadiyah Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (33783.417 KB)

Abstract

This study provides empirical evidence of a rational understanding of sharia finance, relegiusitas, primordialism and influence on the attitudes of entrepreneurs in selecting the financing in Islamic banks. Sources of data drawn from the population of Muslims in the city of Semarang entrepreneurs who are members of the organization ICMI (Association of Indonesian Muslim Scholar) Semarang, amounting to 46 entrepreneurs. With the number of samples taken by 35 entrepreneur. The questionnaire was distributed in August 2014. The results also show the R square of 0.643. With the results of hypothesis testing that proves that the attitude of entrepreneur in selecting the financing in Islamic banks more directly influenced by rational understanding of Islamic finance with the level of sig. at 0,00. The conclusion of this study is that the attitude of entrepreneur in choosing financing in sharia banks more directly influencedby rational factors. Understanding the underlying profit factors of business entrepreneurs in choosing financing in Islamic banks. While relegiusitas factors and primordial or organization is not evident similarity ties directly influence the attitude of entrepreneurs in choosing financing in sharia banks.