Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.659
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal Justiciabelen (JJ) Trunojoyo Law Review Jurnal Hukum Mimbar Justitia
Baidi, Ribut
Unknown Affiliation
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
TESTING THE TRUTH OF COMTE'S POSITIVISM BASED ON HABERMAS' CRITICAL THEORY Baidi, Ribut; Ahmad, Ahmad; Munib, Abdul
TRUNOJOYO LAW REVIEW Vol 5, No 1 (2023): FERUARY
Publisher : Faculty of Law University of Trunojoyo Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/tlr.v5i1.19411

Abstract

The development of science which is dominated by Comte's positivism paradigm for approximately four hundred years has made critical theorists represented by Jurgen Habermas as the second generation of the Frankfurt school continue to build criticism and test the truth of the theory of positivism. The size of the truth of science that Habermas cannot accept when there is Comte's limitations by legitimizing and justifying science through empirical fact research with standardization that has been determined through methodological prerequisites and norms. Habermas with his critical theory rejects this view because there is knowledge that cannot be measured by positivist research methodologies such as community communication and emancipation. On the other hand, Habermas also rejects the notion of value-free science such as Comte's testimony in his positivism because it has indirectly co-opted science with an interest that no longer has objectivity values, but is full of interests.
Peran Hakim Memperkokoh Integritas Peradilan sebagai Benteng Penegakan Hukum dan Keadaban Publik Baidi, Ribut; Mulyana, Aji
Jurnal Hukum Mimbar Justitia Vol 10, No 1 (2024): Published Juni 2024
Publisher : Universitas Suryakancana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35194/jhmj.v10i1.4171

Abstract

AbstrakPeran hakim dalam memperkokoh integritas peradilan sebagai benteng penegakan hukum dan keadaban publik di Indonesia. Sistem hukum Indonesia yang mengadopsi elemen dari sistem Eropa Kontinental dan Anglo-Saxon menuntut hakim untuk tidak hanya menegakkan hukum tertulis tetapi juga menyesuaikan dengan dinamika masyarakat dan rasa keadilan yang berkembang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis studi kasus terhadap peran hakim dalam sistem peradilan Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim memiliki tanggung jawab untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Melalui perannya, hakim dapat meningkatkan integritas pengadilan dan mendapatkan kepercayaan masyarakat. Namun, integritas peradilan seringkali terganggu oleh kasus-kasus korupsi, seperti yang diungkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Oleh karena itu, diperlukan upaya luar biasa untuk membersihkan praktik korupsi di sektor peradilan dan mengembalikan citra lembaga kehakiman. AbstractThe role of judges in strengthening judicial integrity as a bastion of law enforcement and public civility in Indonesia. The Indonesian legal system, which adopts elements from the Continental European and Anglo-Saxon systems, requires judges to not only enforce the written law but also adjust to the dynamics of society and the growing sense of justice. This research uses a qualitative approach with a case study analysis of the role of judges in the Indonesian judicial system. The results show that judges have the responsibility to explore, follow, and understand the legal values and sense of justice that live in society. Through their role, judges can improve the integrity of the court and gain public trust. However, judicial integrity is often compromised by corruption cases, as revealed by the Corruption Eradication Commission (KPK). Therefore, extraordinary efforts are needed to clean up corrupt practices in the judicial sector and restore the image of the judiciary.
MEMAKSIMALKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP YANG DILAKUKAN OLEH KORPORASI Baidi, Ribut
Journal Justiciabelen (JJ) Vol 5, No 01 (2025): January
Publisher : Univeristas Suryakancana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35194/jj.v5i01.4999

Abstract

ABSTRAKPencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup di Indonesia terus menjadi masalah serius, seperti hal nya kasus yang terjadi di Jawa Timur dan Kalimantan Tengah yakni PT SS serta PT BMB bersalah mencemari lingkungan hidup. Realitas ini bertolak belakang dengan proteksi hak asasi lingkungan hidup yang dijamin dalam konstitusi. Disisi lain, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH)  belum dapat diterapkan secara maksimal. Penelitian ini adalah penelitian doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Bahan hukum primer adalah UU PPLH, sedangkan bahan hukum sekunder adalah buku-buku teks, disertasi, tesis, dan jurnal ilmiah. Hasil dan analisis dalam penelitian ini menekankan pada tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh individu maupun korporasi dari sudut pandang hukum pidana lingkungan hidup. Fokus utamanya adalah bagaimana instrumen hukum pidana dalam UU PPLH dapat diimplementasikan secara optimal untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi korban kejahatan lingkungan. Optimalisasi penegakan hukum pidana ini dapat diwujudkan dalam dua aspek utama yakni melalui kebijakan penal dan kedua dapat melalui kebijakan non-penal. Dengan demikian, penegakan hukum pidana tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk memastikan pemulihan kondisi lingkungan dan pemenuhan hak-hak hukum korban, sehingga kebutuhan akan lingkungan hidup yang sehat bagi generasi sekarang dan mendatang dapat terjamin. ABSTRACTEnvironmental pollution and / or damage in Indonesia continues to be a serious problem, such as cases that occurred in East Java and Central Kalimantan, namely PT Soedali Sejahtera and PT BMB are guilty of polluting the environment. This reality contradicts the protection of environmental rights guaranteed in the constitution. On the other hand, Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management (PPLH Law) has not been implemented optimally. This research is a doctrinal research with a statutory approach and conceptual approach. The legal materials of this research are primary legal materials and secondary legal materials related to the problems studied. Primary legal materials are the PPLH Law, while secondary legal materials are textbooks, dissertations, theses, and scientific journals. The results and analysis in this study emphasize environmental crimes committed by individuals and corporations from the perspective of environmental criminal law. The main focus is how the criminal law instruments in the PPLH Law can be optimally implemented to provide legal certainty and protection for victims of environmental crimes. Optimization of criminal law enforcement can be realized in two main aspects, namely through penal policy and secondly through non-penal policy. Thus, criminal law enforcement does not only aim to punish the perpetrators, but also to ensure the recovery of the victims.
Co-Authors Abdul Munib Ahmad Ahmad Aji Mulyana