Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan JIAL (Journal of Indonesian Adat Law) Jurnal Publik: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Administrasi Negara
Mulyanto -
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
Humanities Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
ANALISIS INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT PADA UPTD TERMINAL TIRTONADI DLLAJ KOTA SURAKARTA -, Mulyanto
JURNAL EKONOMI DAN KEWIRAUSAHAAN Vol 7, No 2 (2007): Ekonomi dan Kewirausahaan
Publisher : Universitas Slamet Riyadi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (98.167 KB)

Abstract

Abstract The Determination of Surakarta’s District Government in giving fine service in the field of public service is marked by the development of UPTD. Tirtonadi Bus Station of DLLAJ Surakarta’s District is measurement as institution who gave best service if the process works fast, appropriate, and definite. Based on the analysis towards score of service index UPTD Tirtonadi Bus Station of DLLAJ Surakarta’s District is 2.84. Conversed with the basic score of 25 the result is 70,9645. Based on Those calculations, quality service of UPTD Tirtonadi Bus Station of DLLAJ Surakarta’s District is considered as B, meaning that service performance of UPTD Tirtonadi Bus Station of DLLAJ Surakarta’s District is good. Even the overall services are fair, however researcher recommended the service appropriateness are considered time wasted and circumlocutory to the public. Keywords: society satisfaction index, service quality
Penguatan Masyarakat Hukum Adat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dari Perspektif Kajian Yuridis -, Mulyanto
Jurnal Hukum Adat Indonesia Vol 2 No 3 (2018): Journal of Indonesian Adat Law (JIAL) APHA
Publisher : Asosiasi Pengajar Hukum Adat (APHA) Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Trisakti - Jakarta Barat, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (381.963 KB) | DOI: 10.46816/jial.v2i3.8

Abstract

Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan penguatan masyarakat hukum adat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum normatif yang bersifat deskriptif. Penelitian ini menempatkan sistem norma dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai objek kajian. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dar bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik analisis data secara kualitatif dengan menggunakan theoritical interpretatif dengan menafsirkan data yang dikumpulkan berdasarkan teori sebagai kerangka berpikir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengakuan masyarakat hukum adat telah dijamin dalam Konstitusi baik itu UUD 1945 Pra Amendemen maupun UUD 1945 Pasca Amendemen. Penguatan Masyarakat Hukum Adat dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dengan menganut asas rekognisi yang merupakan asas pengakuan dan penghormatan negara terhadap kesatuan masyarakat hukum adat berupa otonomi komunitas. Implikasinya terjadi peningkatan status hukum dari kesatuan masyarakat hukum adat menjadi desa adat dengan status sebagai subjek hukum. Kebijakan penguatan masyarakat hukum adat tersebut secara formil masih membutuhkan political will pemerintah daerah dan inisasi Masyarakat Hukum Adat untuk mengikuti prosedur menjadi Desa Adat. The objective of research to describe the understanding of indigenous people in Act No. 6 of 2014 concerning the village. The method used is the method descriptive normative law. This study puts the system of norms in Act No. 6 of 2014 on the village as an object of study. This study uses secondary data consisting dar primary legal materials and secondary law. Qualitative data analysis techniques using interpretative theoritical to interpret the data collected under the theory as a framework. The results showed that the recognition of indigenous people has been guaranteed in the Constitution is the Constitution of 1945 Before the Amendment and the Constitution of 1945 After the changes. Strengthening indigenous people in uUndang Act No. 6 of 2014 with the principles of recognition which is a principle of recognition and respect for the state of the law community unit in the form of community autonomy. The implication an increase in the legal status of customary law community unit into a traditional village with its status as a legal subject. Strengthening public policy formally customary law still requires the political will of local governments and the initiation indigenous people to follow the procedure becomes a traditional village.
Analisis Pelaksanaan Kebijakan Mekanisme Pengeluaran Negara terhadap Manajemen Anggaran Satuan Kerja Kementerian/Lembaga dalam Mewujudkan Efektivitas Penyerapan Anggaran di Wilayah Kerja KPPN Garut mulyaningsih, mulyaningsih; -, Mulyanto
Jurnal Publik Vol. 13 No. 1 (2019): Jurnal Publik : Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Program Pasca Sarjana Universitas Garut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (234.919 KB) | DOI: 10.52434/jp.v13i1.11

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pelaksanaan mekanisme pengeluaran negara terhadap manajemen anggaran satuan kerja kementerian/ lembaga dalam mewujudkan efektifitas penyerapan anggaran di wilayah kerja KPPN Garut. Metode yang digunakan analisis deskriptif dengan teknik survey. Hasil penelitian menunjukan, pelaksanaan kebijakan mekanisme pengeluaran negara berpengaruh secara nyata dan positif terhadap manajemen anggaran dan efektivitas penyerapan anggaran. Pelaksanaan kebijakan mekanisme pengeluaran negara berpengaruh secara nyata dan positif terhadap manajemen anggaran. Pelaksanaan kebijakan mekanisme pengeluaran negara berpengaruh secara nyata dan positif terhadap efektivitas penyerapan anggaran. Manajemen Anggaran berpengaruh secara nyata dan positif terhadap efektivitas penyerapan anggaran di wilayah kerja KPPN Garut
Co-Authors Mulyaningsih Mulyaningsih