<![CDATA[The waste management issue in Batu City has become increasingly complex following the closure of the Tlekung Final Disposal Site (TPA) in August 2023. As an alternative solution, the Batu City Government redirected waste management responsibilities to the Reduce, Reuse, Recycle Waste Processing Facilities (TPS3R) in each village/urban ward. This study aims to analyze the implementation of the TPS3R policy in Batu City through a political ecology perspective. A qualitative research method with a case study design was applied to three TPS3R facilities: Jalibar Berseri, Makmur Pendem, and Punten Village. Data were collected through observation, interviews, documentation, and literature review. The results reveal an implementation gap in waste management policy, with TPS3R facilities unable to keep pace with the growing volume of waste. The percentage of waste handled decreased from 85.65% in 2021 to 70.12% in 2024. Factors hindering TPS3R effectiveness include limited infrastructure and funding, low community participation, and weak political will from local authorities. Using political ecology as an analytical lens, the study uncovers environmental injustice in which the burden of waste management disproportionately falls on communities near TPS3R facilities. Meanwhile, the economic benefits from the tourism sector are not matched by an equitable contribution to waste management efforts. This study concludes that a more just implementation of waste management policy is required through strengthening TPS3R capacity, long-term planning based on environmental sustainability, and enhanced community participation. Permasalahan pengelolaan sampah di wilayah Batu semakin kompleks pasca-penutupan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Tlekung pada Agustus 2023. Sebagai solusi alternatif, Pemerintah wilayah Batu mengalihkan pengelolaan sampah ke Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) di masing-masing desa/kelurahan. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan TPS3R di wilayah Batu dengan menggunakan perspektif ekologi politik. Metode penelitian kualitatif dengan desain studi kasus diterapkan pada tiga TPS3R: Jalibar Berseri, Makmur Pendem, dan Desa Punten. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan adanya implementation gap dalam kebijakan pengelolaan sampah, dengan TPS3R belum mampu mengimbangi volume sampah yang terus meningkat. Persentase penanganan sampah menurun dari 85,65% pada 2021 menjadi 70,12% pada 2024. Faktor penghambat efektivitas TPS3R meliputi minimnya infrastruktur dan pendanaan, rendahnya partisipasi masyarakat, dan lemahnya kemauan politik pemerintah daerah. Dengan pisau analisis ekologi politik, penelitian mengungkap adanya ketidakadilan lingkungan yaitu beban pengelolaan sampah lebih banyak ditanggung oleh masyarakat sekitar TPS3R. Namun, manfaat ekonomi dari sektor pariwisata tidak disertai kontribusi yang seimbang dalam pengelolaan limbah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan implementasi kebijakan pengelolaan sampah yang lebih berkeadilan melalui peningkatan kapasitas TPS3R, perencanaan jangka panjang berbasis keberlanjutan lingkungan, dan penguatan partisipasi masyarakat. ]]>
