Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

ANALISIS KESESUAIAN SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN DI AREA PARKIRAN GEDUNG LIVING PLAZA BALIKPAPAN Rahayu, Indra; Rusba, Komeyni; Liku, James Evert Adolf
IDENTIFIKASI Vol 10 No 2 (2024): November 2024
Publisher : Program Studi Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36277/identifikasi.v10i2.395

Abstract

Kebakaran adalah adanya api yang tidak di kehendaki. Kebakaran berpotensi di semua tempat. Peristiwa kebakaran terjadi di awali dengan pembakaran kemudian api tersebut sudah tidak dapat dan mengancam keselamatan jiwa dan harta benda. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis tingkat Kesesuaian Sistem Proteksi Kebakaran di Area Parkiran Gedung Living Plaza Balikpapan. Penelitian ini di laksanakan dengan rancangan cross sectional dan jenis penelitian obsevasional. Observasi lapangan terdapat alat dan sarana proteksi kebakaran menggunakan lembar checklist mengacu pada peraturan Permen PU No. 26/PRT/M/2008 dan SNI 03-3985-2000. Wawancara dilakukan pada informan penelitian yaitu Management Gedung Living Plaza Balikpapan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa sistem proteksi kebakaran di area parkiran gedung Living Plaza Balikapapan sudah di lakukan pengendalian dalam bentuk sistem proteksi kebakaran yang di nilai baik dalam penanggulangan kebakaran apabila terjadi kebakaran. Sistem proteksi kebakaran aktif mendapat nilai kesesuaian 89,71% yang bearti sudah sesuai. Dan untuk sistem proteksi kebakaran pasif di nilai juga baik dalam penanggulangan kebakaran sebagai sarana penyelamatan jiwa. Kesimpulan Sistem Proteksi Kebakaran Aktif di Area Parkiran Gedung Living Plaza Balikpapan dikategorikan sesuai karena nilai kesesuaianya berada di 89,71%-100% dan Sistem Kebakaran Pasif 100%. Yang artinya bahwa keseluruhan kapasitasnya sesuai dengan ketetapan dalam Permen PU No. 26/PRT/M/2008 dan SNI 03-3985-2000.
Legal Construction in the Investigation Process from the Perspective of the Principle of Due Process of Law Analysis of the Relationship Between Authority, Ethics, and Police Reform (Case Study of Supreme Court Decision Number 1584 K/Pid/2015) Rahayu, Indra
Jurnal Indonesia Sosial Sains Vol. 7 No. 2 (2026): Jurnal Indonesia Sosial Sains
Publisher : CV. Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/jiss.v7i2.2260

Abstract

Indonesian criminal procedure law normatively guarantees human rights protection through the principle of due process of law. However, in practice, investigations frequently prioritize formal legality over substantive justice, rely heavily on investigators’ verbalization, and apply excessive pre-trial detention. This tendency is illustrated in Supreme Court Decision Number 1584 K/Pid/2015, where evidentiary construction was primarily based on testimonium de auditu—statements derived from investigators—rather than direct empirical evidence. This study aims to: (1) analyze the legal construction of criminal investigations from a due process perspective; (2) evaluate the relationship between investigator authority, discretion, and professional ethics in shaping evidence; and (3) formulate recommendations for institutional reform grounded in human rights protection. The research employs a qualitative normative-empirical approach through document analysis, examining statutory regulations, particularly the Criminal Code and human rights instruments, relevant jurisprudence, and legal scholarship on due process, discretion, and police ethics. The findings indicate that although investigations may formally comply with statutory provisions, substantively they deviate from due process principles. Evidence formation often depends on investigator narratives and post-incident testimony while neglecting objective proof, undermining material justice. Broad discretionary powers, weak internal oversight, and inconsistent professional ethics contribute to a gap between normative expectations (das sollen) and empirical reality (das sein). Consequently, structural reforms are required to strengthen evidentiary oversight, restrict pre-trial detention practices, and enforce stricter ethical standards to ensure fair investigations and safeguard suspects’ rights.