Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Jurnal Ilmu Hukum The Juris Jurnal Abdi Insani
Surayya, Ita
Fakultas Hukum Universitas Mataram
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
ANTARA MUNASAKHAH DAN AHLI WARIS PENGGANTI PADA PUTUSAN NOMOR: 0311/Pdt.G/2009/PA.SEL. Fatahullah Fatahullah; Sugiyarno Sugiyarno; Ita Surayya
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 6, No 1 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (216.335 KB) | DOI: 10.29303/ius.v6i1.526

Abstract

Hukum waris merupakan aturan tentang proses penerusan harta pewaris kepada ahli waris yang masih hidup. Secara prinsip ketika pewaris meninggal dunia maka secara otomatis terbuka proses peralihan harta peninggalannya. Akan tetapi terkadang dalam prakteknya prinsip otomatis tadi tidak dilaksanakan seketika tetapi dikuasai oleh sebagian ahli waris untuk waktu yang lama. Hal ini bisa disebabkan karena unsur kesengajaan dan atau karena ahli waris tidak paham hak masing-masing. Misalnya dalam perkara yang diputus oleh Pengadilan Agama Selong Lombok Timur Nomor 0311/Pdt.G/2009/PA.SEL. Jenis penelitian normatif yang mengkaji berbagai aturan dalam Hukum Islam maupun aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang khususnya tentang kewarisan munasakhah dan Ahli Waris Pengganti. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, pendekatan analisis dan pendekatan kasus. Dari hasil penelitian terungkap bahwa hakim mendasarkan putusannya pada pasal 185 Kompilasi Hukum Islam. Sehingga hak ahli waris utama Amaq Yang menjadi hak ahli waris penggantinya masing-masing. Hakim dalam perkara ini terlalu formalistik yakni hanya bersifat menerapkan hukum dan tidak mempertimbangkan aspek lain, misalnya diabaikannya takharuj yang pernah terjadi antara ahli waris.
SOSIALISASI UU NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI DAN KUHP PASAL 284 PADA MASYARAKAT DESA LELEDE Sri Hariati; Widodo Dwi Putro; Ita Surayya
Jurnal Abdi Insani Vol 8 No 1 (2021): Jurnal Abdi Insani
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/abdiinsani.v8i1.388

Abstract

Seksualitas merupakan perilaku yang dipelajari oleh anak sejak usia ini dalam kehidupannya melalui pengamatan terhadap perilaku orang tuanya. Perubahan-perubahan sosial yang serba cepat akibat dari proses modernisasi dan globalisasi telah mengakibatkan perubahan pola kehidupan, etika dan nilai-nilai moral khususnya hubungan perilaku seksual remaja. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberi informasi kepada masyarakat tentang bagaimana bentuk larangan seks bebas dalam UU Nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi dan KUHP pasal 284. Kegiatan ini dilaksankan dengan metode ceramah yang diikuti dengan tanya jawab. Metode ceramah merupakan salah satu metode penyampaian materi kepada para peserta. Target yang ingin dicapai adalah untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap dampak seks bebas yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan terutama di kalangan remaja, sehingga terhindar dari perilaku menyimpang tersebut. Berdasarkan kegiatan penyuluhan ini diperoleh bahwa perilaku sex bebas sudah masuk di kehidupan masyarakat pedesaan hal ini terlihat dengan semakin berkembangnya teknologi pada masyarakat dan kemampuan masyarakat untuk memiliki perangkat yang dapat mengakses hal-hal yang bau pornografi. Dimana hal tersebut akan memicu hasrat sexsual khususnya para remaja yang kurang mendapatan edukasi mendalam mengenai sexsualitas sehingga diperlukan adanya kesadaran masyarakat agar perilaku menyimpang yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan terutama di kalangan remaja dapat ditekan. Sehingga hal ini merupakan tugas bersama bagi para orang tua dan masyarakat dalam mendidik para remaja dengan sebaik-baiknya baik dalam bidang agama dan pendidikan agar para remaja kita terhindar dari perbuatan menyimpang tersebut
PENDAFTARAN TANAH DALAM HUKUM AGRARIA LAND REGISTRATION IN AGRARIAN LAW Ita Surayya
The Juris Vol. 6 No. 2 (2022): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/juris.v6i2.595

Abstract

This study traces the shift in the legal configuration of land registration, namely the change in PP no. 10 of 1961 became PP No. 24 of 1997 concerning Land Registration by comparing the anatomy of the substance of the two government regulations. Researchers also criticize the development of regulations that encourage the acceleration of land registration in recent times. The researcher then conducted interviews with a number of agrarian activists to more deeply reveal the interests of legal ideology that caused a shift in the configuration of land registration. Changes from Government Regulation Number 10 of 1961 to Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration are often understood only as technical changes to laws and regulations. In fact, law is not born from a vacuum so that it cannot be separated from its socio-historical context. Land registration is not only an administrative matter, but is filled with ideological-legal interests. The shift in the configuration of land registration is determined by the ideological-legal basis. In the early days of the birth of the LoGA, land registration was utilized as a land reform instrument to ensure that lands that exceeded the boundaries became objects of land redistribution. The implementation of this agrarian reform then foundered along with the change in the direction of legal ideology which was more capitalist in character so that the function of land registration turned into a land market instrument.
Co-Authors Chatarina Umbul Wahyuni Sri Hariati Sugiyarno Sugiyarno Widodo Dwi Putro