Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Natural Science and Technology Adpertisi: Bidang Sains dan Teknologi Journal of Innovation Research and Knowledge JURNAL PILAR KEADILAN Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (J-PeHI)
Bijaksana, Arif
Unknown Affiliation
Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
HUKUM MENIKAH ANAK DIBAWAH UMUR TANPA IZIN ORANG TUA DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN KONVESIONAL: Pernikahan di bawah umur bijaksana, arif; Burhanudin
Jurnal Pilar Keadilan Vol. 4 No. 1 (2024): Pilar Keadilan
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum, STIH Painan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pernikahan anak di bawah umur adalah isu yang memerlukan perhatian serius dari sudut pandang hukum Islam dan hukum konvensional. Artikel ini mengkaji pernikahan anak di bawah umur tanpa izin orang tua, dengan menyoroti perbedaan dan persamaan antara kedua sistem hukum tersebut. Dalam hukum Islam, pernikahan anak di bawah umur tanpa persetujuan orang tua bertentangan dengan prinsip syariah yang menekankan pentingnya izin wali dan kematangan mental calon pasangan. Hukum Islam menetapkan bahwa pernikahan hanya sah jika wali memberikan izin dan pasangan telah mencapai usia baligh serta memiliki kemampuan untuk membuat keputusan yang matang. Sementara itu, dari sudut pandang hukum konvensional, peraturan di Indonesia melarang pernikahan di bawah umur. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan, dan jika salah satu calon mempelai belum berusia 21 tahun, persetujuan orang tua diperlukan. Pelanggaran terhadap batas usia ini dianggap sebagai pelanggaran hak anak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hukum konvensional lebih menitikberatkan pada perlindungan hak anak dan mencegah eksploitasi, serta memperkuat larangan pernikahan di bawah umur tanpa izin. Artikel ini mengeksplorasi bagaimana kedua sistem hukum tersebut mengatur pernikahan anak di bawah umur, serta implikasi sosial dan hukum yang ditimbulkan. Dengan membandingkan kedua perspektif ini, diharapkan pemahaman yang lebih mendalam tentang tantangan dan solusi dalam melindungi hak anak serta penegakan hukum pernikahan yang adil dapat tercapai.
Perkembangan Teknologi Panen dan Kelembagaan Panen pada Usahatani Padi Fatmawaty, A. St; Bijaksana, Arif; Setiawan, Reza
JNSTA ADPERTISI JOURNAL Vol. 3 No. 2 (2023): Juli 2023
Publisher : Aliansi Dosen Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Adpertisi)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62728/jnsta.v3i2.475

Abstract

One of the villages that applies technology in rice farming is Maccini Baji Village, Batang Sub-district. The tools and machinery used are tractors and combine harvesters. Agricultural tools and machinery used by farmers come from government assistance which is managed together through farmer groups. The research objectives were to describe the development of rice harvesting technology and analyze institutional changes in rice farming harvesting as a result of technological developments. This research was conducted from February to March 2022. The research location was in Maccini Baji Village, Batang District, Jeneponto Regency. The study population was 925 people and a sample of 16 people. The data analysis used was qualitative descriptive analysis. The results of the study are the development of rice harvesting technology in Maccini Baji Village starting from the use of harvesting tools such as ani - ani, sickle, and gebot while the machines used are thresher and combine harvester. This condition can be seen from the decreasing employment opportunities of traditional harvest laborers, decreasing income, and the increasing difficulty of finding harvest laborers due to changing professions. This results in narrower social interactions in harvesting institutions in Maccin Baji Village, greater social inequality due to the response of farmers who are more rational in making decisions regarding the efficiency and effectiveness of their paddy farms.
PRAKTIK PERWAKAFAN DI INDONESIA ANALISIS KOMPARATIF ERA PASCA- KEMERDEKAAN HINGGA IMPLEMENTASI UU NO. 41 TAHUN 2004 Aswandi, Aswandi; Asasriwarni, Asasriwarni; Firdaus, Nil; Bijaksana, Arif
JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia) Vol 5, No 02 (2024): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI)
Publisher : Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61689/jpehi.v5i02.669

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini menganalisis evolusi praktik dan regulasi wakaf di Indonesia dari era pra-kemerdekaan hingga pasca-kemerdekaan, dengan fokus khusus pada transformasi pengelolaan dan kerangka hukumnya. Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan historis-yuridis, penelitian ini mengungkapkan bahwa wakaf telah mengalami perubahan signifikan dari praktik tradisional berbasis kearifan lokal menuju sistem yang lebih terstruktur dan formal. Dimulai dari masa kolonial dengan regulasi yang mendapat resistensi masyarakat, berkembang melalui berbagai peraturan pasca-kemerdekaan, hingga mencapai tonggak penting dengan lahirnya UU No. 41 Tahun 2004 yang memperluas cakupan objek wakaf dan memperkenalkan konsep wakaf produktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan regulasi wakaf mencerminkan upaya berkelanjutan untuk mengoptimalkan potensi wakaf dalam pembangunan sosial-ekonomi umat, meskipun masih menghadapi tantangan dalam implementasi dan profesionalisasi pengelolaannya. Kata Kunci : Praktik, Perwakafan, Pasca – Kemerdekaan, Indonesia
ANALISIS HUKUM PERDATA TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM KREDIT PEMILIKAN RUMAH Bijaksana, Arif; Septiani Ari Susan
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 5 No. 8 (2026): Januari 2026
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas analisis hukum perdata terhadap perlindungan konsumen dalam Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang menjadi instrument pembiayaan yang paling lazim digunakan bagi profesi untuk memperoleh hunian. Dalam pelaksanaannya, berbagai persoalan sering muncul, seperti wanprestasi oleh pihak pengembang, asimetrisnya daya tawar antara konsumen dan pelaku usaha dalam kontrak, dan penggunaan ketentuan standar sepihak yang membebani konsumen. Selain itu, ketidakjelasan status agunan, terutama ketika objek masih berada pada sertipikat induk yang belum dipisahkan, turut menimbulkan risiko hukum bagi konsumen maupun pihak bank. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan pendekatan statute, telaah doktrin/pendapat ahli, serta kajian kasus untuk menilai efektivitas perlindungan hukum yang tersedia. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun UUPK, KUH Perdata, serta regulasi OJK dan BI telah mengatur perlindungan, pelaksanaannya belum berjalan efektif karena pengawasan regulator yang belum kuat, literasi hukum konsumen yang terbatas, dan dominasi kontrak formulir. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan desain kontrak, penguatan pengawasan, serta transparansi biaya dan risiko agar perlindungan konsumen KPR terwujud secara nyata.
Co-Authors Asasriwarni Asasriwarni Aswandi Aswandi, Aswandi Burhanudin Fatmawaty, A. St Firdaus, Nil Reza Setiawan Septiani Ari Susan