Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Selisik : Jurnal Hukum dan Bisnis
Tunggaesti, Dea
Unknown Affiliation
Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA DALAM PERDAGANGAN MELALUI SOCIAL COMMERCE TIKTOK SHOP Simbolon, Henry; Tunggaesti, Dea
Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik) Vol 10 No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Adanya Tiktok Shop dalam fitur platform Tiktok membuat terjadinyapertentangan antara perdagangan secara konvensional dengan digital.Fitur ini telah menyebabkan banyak perdagangan konvensional gulung tikardikarenakan pembeli atau konsumen telah beralih dari kebiasaan berbelanjalangsung menjadi berbelanja secara daring atau online. Belum jelasnya izinTiktok yang berstatus social commerce tersebut menyebabkan platformTiktok yang menyediakan belanja online Tiktok Shop ditutup pada tanggal 4Oktober 2023, yaitu dengan diterbitkannya Peraturan Menteri PerdaganganNomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan,dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagngan melalui Sistem Elektronik.Rumusan masalah penelitian ini adalah apakah akibat hukum terbitnyaPermendag Nomor 31 Tahun 2023 bagi Platform Tiktok? dan bagaimanakahperlindungan hukum terhadap pelaku usaha dalam perdagangan melaluisocial commerce Tiktok Shop? Terbitnya Permendag Nomor 31 Tahun 2023bagi Platform Tiktok adalah berpotensi terjadinya persaingan usaha tidaksehat. Pelaku usaha maupun affiliate yang terdampak dari penutupan TikTokShop ini bisa saja melakukan tindakan yang melenceng dari hukum agar tidakmengalami kerugian dengan menyepakati perjanjian antara pelaku usahapesaing dalam pembagian wilayah pemasaran produk guna meminimalkankerugian yang dialami. Perlindungan hukum bagi pelaku usaha dalamtransaksi bisnis pada social commerce TikTok Shop diatur secara preventifoleh beberapa peraturan perundang-undangan, yakni KUH Pidana, UUPK, UUITE, serta peraturan pendukung UU ITE, yakni PP PMSE dan Permendag No.50/2020
Juridical Analysis on Crypto Assets: A Study of Collateral Institutions in the Indonesian Context Tunggaesti, Dea; Anggriani, Jum; Wahyu, Andrey Mario
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 23 No. 002 (2024): Pena Justisia (Special Issue)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v23i3.4987

Abstract

This research aims to analyze crypto assets in the global aspects that have developed very rapidly, and the economic value of some cryptos has been widely recognized and factual at present; furthermore, with its value, it is treated as a virtual asset. As an asset, crypto may face the possibility of potential utilization as collateral in society and raises the issue of whether regulations and laws provide adequate regulation and protection against such utilization. This legal research aims at the development of law in such context which is considered crucial to provide legal protection for the public from opaque practices related to crypto and its risks that may affect the legal and economic interests of the parties concerned within the Indonesian jurisdiction. The method used is normative legal analysis with a statutory approach and secondary data sources, particularly literature review, Indonesian laws and regulations have been used in this research. The main result of this research is that the legal norms in Indonesian security law and the parties' freedom of contract may generally cover the utilization of assets of a legal entity as collateral, but it lacks legal norms and functions to protect the rights and economic interests of creditors against the potential risks of crypto assets, which may lead to unclear practices in society. Therefore, the need for legal development regarding security law in Indonesia needs to include and determine when crypto assets can or cannot be utilized as legal collateral in Indonesia's future, as well as legal functions and remedies to support the protection and legal certainty of current issues related to crypto asset risks.
Co-Authors Jum Anggriani Simbolon, Henry Wahyu, Andrey Mario