Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Legal Reasoning SASI
Pattinaja, Henri Christian
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Participation of Women From Indigenous Peoples in the Formation of National Law Tridewiyanti, Kunthi; Anggraeni, Ricca; Siyo, Suryanto; Pattinaja, Henri Christian
SASI Volume 29 Issue 2, June 2023
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pattimura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47268/sasi.v29i2.1229

Abstract

Introduction: Discrimination against women from Indigenous Peoples in various ways of life including in the formation of national laws. This is due to the presence of a patriarchal culture which is reflected in laws and regulations both at the national and regional levels, thus showing injustice and inequality between men and women.Purposes of the Research:  The purpose of this writing is to explain the importance of the participation of indigenous and tribal women in the formation of national law. The importance of this participation will contribute to the thought of a legal substance that provides equality and justiceMethods of the Research: This paper uses doctrinal research methods using a feminist legal theory approach.Results of the Research: The results and findings in this paper include, First, the voices and experiences of indigenous and tribal women are required in feminist legal theory to influence non-discriminatory legal norms in the formation of national law. Second, the participation of indigenous and tribal women as part of the Indonesian nation has a strategic position guaranteed by the constitution to carry out their role in forming national law. This is a prerequisite and a representation of the realization of democratic government and one of the other principles of good governance that is consistent and committed to prioritizing the interests of the nation and the State.
INKONSISTENSI ARAH KEBIJAKAN DALAM IMPLEMENTASI REGULASI OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA, INDONESIA Nahdziah, Fithrotu Alfin; Pattinaja, Henri Christian
Jurnal Legal Reasoning Vol. 8 No. 1 (2025): Desember
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35814/hw3yjw73

Abstract

Arah kebijakan dalam pembentukan regulasi otonomi khusus bagi Provinsi Papua dimaksudkan untuk memberikan kewenangan dan tanggung jawab yang lebih besar bagi Provinsi dan rakyat Papua untuk menyelenggarakan pemerintahan dan mengatur pemanfaatan kekayaan alam di Provinsi Papua untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat Papua sebagai bagian dari rakyat Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mencakup kewenangan untuk memberdayakan potensi sosial-budaya dan perekonomian masyarakat Papua, termasuk memberikan peran yang memadai bagi orang-orang asli Papua melalui para wakil adat, agama, dan kaum Perempuan. Namun, apakah setelah pemberian otonomi khusus bagi Provinsi Papua dalam implementasinya sudah mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat Provinsi Papua dan berjalan seperti apa yang dicita-citakan atau justru hanya sebagai pelaksanaan amanat UUD NRI 1945 secara belaka. Berdasarkan kondisi inilah, penulis tertarik untuk menarik permasalahan yaitu bagaimana arah kebijakan UU No. 21 Tahun 2001 berdasarkan pada implementasi terhadap masyarakat di Provinsi Papua. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif melalui data sekunder berupa studi kepustakaan dan disajikan secara deskriptif analitis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan inkonsistensi arah kebijakan regulasi UU No. 21 tahun 2001 beserta dengan aturan pelaksana atau turunan lainnya sebagai produk hukum yang berkarakter responsif. Namun, dalam implementasinya Pemerintah Provinsi Papua tidak sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia dan mengarah pada strategi hukum ortodoks yakni peranan lembaga negara sangat dominan dan monopolis dalam menentukan arah pembangunan hukum.
Co-Authors Kunthi Tridewiyanti Nahdziah, Fithrotu Alfin Ricca Anggraeni Siyo, Suryanto