Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Juripol

Aspek Hukum Tentang Perlindungan Terhadap Deposan Atas Deposito Berjangka Berdasarkan UU No. 10 Tahun 1998 yopiza, yopiza; syafitri, isdiana; Ramadhani, putri
Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan) Vol. 7 No. 1 (2024): Juripol (Jurnal Institusi Polgan)
Publisher : Politeknik Ganesha Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Simpanan deposito berjangka, saat ini banyak dijadikan sebagai salah satu cara alternatif dalam menyimpan uang. Selain aman, deposan juga dapat menerima bunga dari dana yang disimpan secara rutin sesuai dengan jangka perjanjian. Sedangkan disisi perbankan dana yang masuk dapat di olah dan digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Oleh karena itu, untuk memupuk kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan perlu diambil langkah-langkah perjanjian untuk melindungi kepentingan mereka agar dana deposito berjangka yang disimpan di suatu bank dijamin akan aman dari segala resiko yang timbul di kemudian hari dengan adanya perjanjian dari aspek hukum. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka yang memberikan referensi yang jelas dan tepat dalam melakukan penelitian. Penelitian ini, menghasilkan beberapa kebijakan pemerintah dalam menjamin pengembalian deposito berjangka. Perlindungan secara imlisit berdasarkan undang-undang No.10 tahun 1998. Dengan kesimpulan bahwa adanya perjanjian mengikat antara kedua pihak baikpenyimpan dana (deposan) dan pihak bank penyimpan dana (depsitoris) yang diatur dalam Pasal 1338 KUHP Perdata.
Reorientasi Hukum Pilkada Dalam Mensejahterakan Rakyatnya yopiza, yopiza
Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan) Vol. 7 No. 2 (2024): Juripol (Jurnal Institusi Polgan)
Publisher : Politeknik Ganesha Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Potret pemilukada saat ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pemilukada tidak mampu menciptakan kesejahteraan rakyat, bahkan menyebabkan semakin rusaknya moral para pejabat dan rakyatnya. Menyikapi hal tersebut negara harus segera mengambil sikap untuk segera merubah politik hukum pemilukada langsung menjadi pemilukada tidak langsung. Dalam perspektif negara demokrasi, pemilukada tidak langsung sejalan dengan konsep demokrasi yang ada di Indonesia, dan sesuai dengan politik hukum untuk mensejahterakan rakyat, agar hukum pemilukada lebih bermakna bagi rakyat Indonesia.