Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.066
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Juripol Jurnal Media Informatika Journal of Innovative and Creativity
yopiza, yopiza
Unknown Affiliation
Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Mathematics Social Sciences Other

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
Aspek Hukum Tentang Perlindungan Terhadap Deposan Atas Deposito Berjangka Berdasarkan UU No. 10 Tahun 1998 yopiza, yopiza; syafitri, isdiana; Ramadhani, putri
Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan) Vol. 7 No. 1 (2024): Juripol (Jurnal Institusi Polgan)
Publisher : Politeknik Ganesha Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Simpanan deposito berjangka, saat ini banyak dijadikan sebagai salah satu cara alternatif dalam menyimpan uang. Selain aman, deposan juga dapat menerima bunga dari dana yang disimpan secara rutin sesuai dengan jangka perjanjian. Sedangkan disisi perbankan dana yang masuk dapat di olah dan digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Oleh karena itu, untuk memupuk kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan perlu diambil langkah-langkah perjanjian untuk melindungi kepentingan mereka agar dana deposito berjangka yang disimpan di suatu bank dijamin akan aman dari segala resiko yang timbul di kemudian hari dengan adanya perjanjian dari aspek hukum. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka yang memberikan referensi yang jelas dan tepat dalam melakukan penelitian. Penelitian ini, menghasilkan beberapa kebijakan pemerintah dalam menjamin pengembalian deposito berjangka. Perlindungan secara imlisit berdasarkan undang-undang No.10 tahun 1998. Dengan kesimpulan bahwa adanya perjanjian mengikat antara kedua pihak baikpenyimpan dana (deposan) dan pihak bank penyimpan dana (depsitoris) yang diatur dalam Pasal 1338 KUHP Perdata.
Reorientasi Hukum Pilkada Dalam Mensejahterakan Rakyatnya yopiza, yopiza
Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan) Vol. 7 No. 2 (2024): Juripol (Jurnal Institusi Polgan)
Publisher : Politeknik Ganesha Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Potret pemilukada saat ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pemilukada tidak mampu menciptakan kesejahteraan rakyat, bahkan menyebabkan semakin rusaknya moral para pejabat dan rakyatnya. Menyikapi hal tersebut negara harus segera mengambil sikap untuk segera merubah politik hukum pemilukada langsung menjadi pemilukada tidak langsung. Dalam perspektif negara demokrasi, pemilukada tidak langsung sejalan dengan konsep demokrasi yang ada di Indonesia, dan sesuai dengan politik hukum untuk mensejahterakan rakyat, agar hukum pemilukada lebih bermakna bagi rakyat Indonesia.
Konstruksi Konsep Pemberdayaan Masyarakat Kurang Mampu Melalui Pemanfaatan Wakaf Pada Baitul Maal Yopiza, Yopiza; Syafitri, Isdiana; Ramadhani, Putri
Jurnal Media Informatika Vol. 5 No. 3 (2024): Jurnal Media Informatika Edisi Mei - Agustus
Publisher : Jurnal Media Informatika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kemiskinan sebagai masalah sosial yang kompleks dan memerlukan solusi yang berkelanjutan. Salah satu pendekatan yang efektif dalam mengatasi kemiskinan adalah melalui pemberdayaan masyarakat. Artikel ini membahas konsep pemberdayaan masyarakat miskin melalui pemanfaatan wakaf pada Baitul Maal. Wakaf, sebagai instrumen keuangan Islam, memiliki potensi besar dalam mendukung upaya pemberdayaan dan pengentasan kemiskinan jika dikelola dengan baik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan wakaf pada Baitul Maal dapat meningkatkan kapasitas ekonomi penerima manfaat. Program-program yang didanai dari wakaf, seperti pelatihan keterampilan, modal usaha, dan bantuan pendidikan, terbukti efektif dalam meningkatkan pendapatan dan kualitas hidup masyarakat miskin. Selain itu, adanya dukungan dan pengawasan yang ketat dari pengelola Baitul Maal memastikan bahwa wakaf digunakan secara optimal dan tepat sasaran. Kata Kunci : Pemberdayaan; Masyarakat; Wakaf; Baitul; Maal.
Peranan Konsultan Hukum Pasar Modal Dalam Perlindungan Investor yopiza, yopiza
Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan) Vol. 8 No. 2 (2025): Juripol (Jurnal Institusi Polgan)
Publisher : Politeknik Ganesha Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perlindungan hukum atas hak cipta digital dalam ekonomi kreatif menjadi sangat krusial seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi digital dan transformasi ekonomi Yang berbasis kreativitas. Hak cipta sebagai hak eksklusif penipta yang timbul secara otomatis memberikan perlindungan terhadap karya cipta, termasuk karya karya digital seperti musik, film, software, dan konten digital lainnya. Namun, kemajuan teknologi digital juga menimbulkan tantangan besar berupa pelanggaran hak cipta yang secara kompleks, seperti pembajakan dan penyebaran karya tanpa izin melalui internet dan teknologi seperti kecerdasan buatan. Oleh karena itu, regulasi hak cipta harus adaptif dan mampu mengakomodasi inovasi teknologi termasuk penguatan hukum dan penerapan teknologi pengaman digital. Perlindungan tidak hanya melidungi hak moral dan ekonomi pencipta.Penegakkan hukum yang efektif dan pemahaman yang mendalam tentang hak cipta menjadi aset ekonomi yang dapt dimonetisasi dalam ekosistem ekonomi kreatif.
Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pungutan Liar Parkir Terhadap Layanan Publik di Kota Medan yopiza, yopiza
Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan) Vol. 8 No. 1 (2025): Juripol (Jurnal Institusi Polgan)
Publisher : Politeknik Ganesha Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penegakan hukum terhadap pelaku pungutan liar parkir di Kota Medan menjadi isu yang kompleks dan berkelanjutan. Pungutan liar, yang sering kali dilakukan oleh oknum tidak resmi, berdampak negatif pada kenyamanan masyarakat, pendapatan asli daerah (PAD), dan citra pemerintah dalam mengelola layanan publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi problematika penegakan hukum terhadap pelaku pungutan liar parkir, mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi lemahnya penegakan hukum, serta menganalisis upaya yang telah dan dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dengan data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa problematika utama dalam penegakan hukum meliputi kurangnya pengawasan, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, keterbatasan sumber daya aparat, serta adanya praktik kolusi yang melibatkan pihak-pihak tertentu. Selain itu, lemahnya sanksi hukum terhadap pelaku pungutan liar membuat tindakan ini terus berulang. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan langkah-langkah strategis, seperti penguatan regulasi, peningkatan pengawasan berbasis teknologi, edukasi hukum kepada masyarakat, dan pemberian sanksi tegas bagi pelaku serta oknum yang terlibat. Dengan pendekatan yang komprehensif, diharapkan penegakan hukum terhadap pungutan liar parkir di Kota Medan dapat lebih efektif, sehingga menciptakan pelayanan publik yang bersih, transparan, dan berkeadilan
Perlindungan Hukum terhadap Guru dalam Melaksanakan Tugas Pendidikan Yopiza, Yopiza; Putri Ramadhani
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 3 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i3.3402

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis bentuk serta urgensi perlindungan hukum terhadap guru dalam melaksanakan tugas pendidikan melalui pendekatan studi pustaka. Guru merupakan ujung tombak pendidikan nasional yang memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun dalam praktiknya, guru sering menghadapi tantangan hukum, seperti kriminalisasi tindakan disiplin, tekanan dari pihak orang tua, serta ketidakpastian regulasi perlindungan profesi. Melalui telaah terhadap berbagai peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, serta literatur ilmiah terkait, penelitian ini menemukan bahwa perlindungan hukum bagi guru masih bersifat normatif dan belum sepenuhnya terimplementasi secara efektif di lapangan. Studi ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum yang kuat diperlukan tidak hanya untuk menjamin keamanan dan kenyamanan guru dalam menjalankan tugasnya, tetapi juga untuk memastikan mutu pendidikan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi dan penguatan mekanisme advokasi bagi guru dalam sistem pendidikan nasional.
Co-Authors Putri Ramadhani Putri Ramadhani, Putri Syafitri, Isdiana