Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.702
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan) Unes Law Review Jurnal Media Informatika
Syafitri, Isdiana
Unknown Affiliation
Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Aspek Hukum Tentang Perlindungan Terhadap Deposan Atas Deposito Berjangka Berdasarkan UU No. 10 Tahun 1998 yopiza, yopiza; syafitri, isdiana; Ramadhani, putri
Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan) Vol. 7 No. 1 (2024): Juripol (Jurnal Institusi Polgan)
Publisher : Politeknik Ganesha Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Simpanan deposito berjangka, saat ini banyak dijadikan sebagai salah satu cara alternatif dalam menyimpan uang. Selain aman, deposan juga dapat menerima bunga dari dana yang disimpan secara rutin sesuai dengan jangka perjanjian. Sedangkan disisi perbankan dana yang masuk dapat di olah dan digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Oleh karena itu, untuk memupuk kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan perlu diambil langkah-langkah perjanjian untuk melindungi kepentingan mereka agar dana deposito berjangka yang disimpan di suatu bank dijamin akan aman dari segala resiko yang timbul di kemudian hari dengan adanya perjanjian dari aspek hukum. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka yang memberikan referensi yang jelas dan tepat dalam melakukan penelitian. Penelitian ini, menghasilkan beberapa kebijakan pemerintah dalam menjamin pengembalian deposito berjangka. Perlindungan secara imlisit berdasarkan undang-undang No.10 tahun 1998. Dengan kesimpulan bahwa adanya perjanjian mengikat antara kedua pihak baikpenyimpan dana (deposan) dan pihak bank penyimpan dana (depsitoris) yang diatur dalam Pasal 1338 KUHP Perdata.
Analisis Terhadap Masalah Tindak Lanjut Laporan Akhir Pemeriksaan (LAHP)/Rekomendasi Ombudsman Sitepu, Rajin; Syafitri, Isdiana
UNES Law Review Vol. 6 No. 3 (2024): UNES LAW REVIEW (Maret 2024)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i3.1787

Abstract

This research is motivated by the fact that there are still many LAHP and/or Ombudsman Recommendations that are not implemented, while the implementation is a necessity for the realization of good, clean and efficient public service delivery and to prevent and eliminate abuse of authority as specified in the laws and regulations. This research was conducted using secondary data, which is sourced from the 2021 Annual Report of the Ombudsman RI, Laws and Regulations on the Ombudsman and on Public Services. From the research conducted, it is known that the factors causing the LAHP and / or Ombudsman Recommendations not to be implemented are due to: First, the legal material factor which still contains legal loopholes, intertwined with the Second factor, namely Law Enforcement, where not all Officials who have the authority to enforce the law oversee the implementation of LAHP and / or Recommendations, as well as impose administrative sanctions on the Reported Party who does not implement LAHP and / or Recommendations, and Third, the factor of those affected by the rule of law, where there is still an assumption of some Reported Party, that LAHP and / or Recommendations are only suggestions, not as something that must be implemented.
Konstruksi Konsep Pemberdayaan Masyarakat Kurang Mampu Melalui Pemanfaatan Wakaf Pada Baitul Maal Yopiza, Yopiza; Syafitri, Isdiana; Ramadhani, Putri
Jurnal Media Informatika Vol. 5 No. 3 (2024): Jurnal Media Informatika Edisi Mei - Agustus
Publisher : Jurnal Media Informatika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kemiskinan sebagai masalah sosial yang kompleks dan memerlukan solusi yang berkelanjutan. Salah satu pendekatan yang efektif dalam mengatasi kemiskinan adalah melalui pemberdayaan masyarakat. Artikel ini membahas konsep pemberdayaan masyarakat miskin melalui pemanfaatan wakaf pada Baitul Maal. Wakaf, sebagai instrumen keuangan Islam, memiliki potensi besar dalam mendukung upaya pemberdayaan dan pengentasan kemiskinan jika dikelola dengan baik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan wakaf pada Baitul Maal dapat meningkatkan kapasitas ekonomi penerima manfaat. Program-program yang didanai dari wakaf, seperti pelatihan keterampilan, modal usaha, dan bantuan pendidikan, terbukti efektif dalam meningkatkan pendapatan dan kualitas hidup masyarakat miskin. Selain itu, adanya dukungan dan pengawasan yang ketat dari pengelola Baitul Maal memastikan bahwa wakaf digunakan secara optimal dan tepat sasaran. Kata Kunci : Pemberdayaan; Masyarakat; Wakaf; Baitul; Maal.
Analisis Terhadap Masalah Tindak Lanjut Laporan Akhir Pemeriksaan (LAHP)/Rekomendasi Ombudsman Sitepu, Rajin; Syafitri, Isdiana
UNES Law Review Vol. 6 No. 3 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i3.1787

Abstract

This research is motivated by the fact that there are still many LAHP and/or Ombudsman Recommendations that are not implemented, while the implementation is a necessity for the realization of good, clean and efficient public service delivery and to prevent and eliminate abuse of authority as specified in the laws and regulations. This research was conducted using secondary data, which is sourced from the 2021 Annual Report of the Ombudsman RI, Laws and Regulations on the Ombudsman and on Public Services. From the research conducted, it is known that the factors causing the LAHP and / or Ombudsman Recommendations not to be implemented are due to: First, the legal material factor which still contains legal loopholes, intertwined with the Second factor, namely Law Enforcement, where not all Officials who have the authority to enforce the law oversee the implementation of LAHP and / or Recommendations, as well as impose administrative sanctions on the Reported Party who does not implement LAHP and / or Recommendations, and Third, the factor of those affected by the rule of law, where there is still an assumption of some Reported Party, that LAHP and / or Recommendations are only suggestions, not as something that must be implemented.
Co-Authors Putri Ramadhani, Putri Sitepu, Rajin yopiza, yopiza