Transformasi digital dalam administrasi publik telah menjadi agenda strategis dalam tata kelola pemerintahan daerah selama satu dekade terakhir. Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas layanan publik. Namun demikian, efektivitas implementasi SPBE di tingkat pemerintah daerah masih menunjukkan disparitas yang signifikan, terutama dalam hal kesiapan infrastruktur digital, kompetensi sumber daya manusia, dan integrasi lintas sektor pelayanan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana SPBE mampu meningkatkan efektivitas pelayanan publik di pemerintah daerah, dengan meninjau aspek efisiensi proses, aksesibilitas layanan, responsivitas, dan kepuasan pengguna. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif dengan studi kasus pada dua pemerintah daerah di Indonesia yang telah menerapkan SPBE selama minimal tiga tahun. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas SPBE sangat dipengaruhi oleh sinergi antara kebijakan internal, budaya birokrasi adaptif, dan partisipasi aktif masyarakat. Temuan juga mengindikasikan bahwa keberhasilan SPBE tidak hanya ditentukan oleh tersedianya teknologi, tetapi juga oleh reformasi struktural dan pola kepemimpinan yang pro-transformasi digital. Implikasi penelitian ini memperkuat pentingnya pendekatan holistik dalam penerapan SPBE, yang tidak semata bersandar pada modernisasi sistem, tetapi juga pada penguatan tata kelola, pelatihan SDM, dan mekanisme evaluasi berbasis data. Artikel ini merekomendasikan strategi integratif dalam pembangunan ekosistem layanan digital daerah yang berkelanjutan dan berorientasi pada kebutuhan publik.