Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Penanganan Pasca Bencana Gempa Di Lombok Budiyanto, Balok; Sunarti, Euis; Zulhamsah
Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol 1 No 1 (2019): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika
Publisher : Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik IPB University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/agro-maritim.0101.20-21

Abstract

Gempa Bumi merupakan salah satu bencana yang sering terjadi di Indonesia. Dr Daryono (2018) selaku kepala bidang informasi gempa bumi dan peringatan dini tsunami Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyatakan bahwa wilayah Indonesia itu sangat berpotensi terjadi gempa bumi karena posisinya yang berada di pertemuan tiga lempeng utama dunia, yaitu Eurasia, Indoaustralia dan Pasifik, selain itu beliau menambahkan bahwa, wilayah Indonesia juga sangat kaya dengan sebaran patahan aktif atau sesar aktif. Ada lebih dari 200 yang sudah terpetakan dengan baik dan masih banyak yang belum terpetakan sehingga tidak heran jika wilayah Indonesia itu dalam sehari lebih dari 10 gempa yang terjadi. Oleh karena itu kita selaku masyrakat Indonesia yang khusunya akademisi dapat membantu masyarakat dalam menangani bencana yang terjadi khususnya gempa pada saat ini.
Socio-Spatial Approach of Coastal Communities in Utilization Fisherman Capture Zone in Morotai Regency, North Maluku: Pendekatan Sosio-Spasial Masyarakat Pesisir dalam Pemanfaatan Zona Perikanan Tangkap Nelayan di Kabupaten Morotai, Maluku Utara Budiyanto, Balok
Habitus Aquatica Vol 2 No 2 (2021): Habitus Aquatica : Journal of Aquatic Resources and Fisheries Management
Publisher : Department of Aquatic Resources Management, Faculty of Fisheries and Marine Science, IPB University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/HAJ.2.1.55

Abstract

Kabupaten Pulau Morotai merupakan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil termasuk ke dalam bagian Provinsi Maluku Utara, yang berbatasan dengan Samudera Pasifik Barat. Wilayah ini merupakan yang cukup strategis di wilayah Timur Indonesia untuk mendukung posisi strategis, maka pemerintah melalui Direktorat Perencanaan Ruang Laut menyusun laporan Prototipe Model Blue Ekonomy dalam Perencanaan Zona Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tahun 2021 di Kabupaten Morotai. Mengingat sifat dari sumberdaya laut yang bersifat open acces memiliki karakter yang rentan terhadap perubahan lingkungan karena pemanfaatannya dapat diakses secara bebas. Menjawab bagaimana konflik kepentingan yang terjadi dalam memperebutkan ruang laut tersebut berlangsung perlu memperhatikan hubungan praktik spasial dimana sosio-spasial mampu menjelaskan situasi sosial tersebut. Tujuan dari penulisan ini untuk menambah sudut pandang lain dalam pembuatan perencanaan zona pembangunan perikanan. Penulisan ini menggunakan metoda kualitatif deskriptif. Data primer dan data sekunder khususnya bersumber dari laporan Prototipe Model Blue Economy Perencanaan Zona Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tahun 2021 di Kabupaten Morotai, Provinsi Maluku Utara, yang dikeluarkan oleh Direktorat Perencanaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan. Hasil yang didapatkan adalah; (1) Secara konseptual laporan perencanaan zona pembangunan pelabuhan perikanan Tahun 2021 telah memperhatikan prinsip blue economy; (2) Pemanfaatan wilayah pesisir untuk kepentingan nelayan tangkap, budidaya dan pariwisata bahari di Kepulauan Morotai belum maksimal; (3) Konflik, kontestasi, dan negosiasi perebutan ruang spasial belum terlihat mengingat masih rendahnya pemanfaatan potensi wilayah pesisir dan sarana, prasarana infrastruktur, utilitas, serta aksesabilitas manusia yang belum optimal; (4) Perlu mempertimbangkan laporan dari sudut pandang sosio-spasial.
Pendekatan Sosio-Spasial Budidaya Lobster Pada Zona Wilayah Teluk Ekas Lombok Nusa Tenggara Barat : Pendekatan Sosio-Spasial Budidaya Lobster Pada Zona Wilayah Teluk Ekas Lombok Nusa Tenggara Barat Budiyanto, Balok
Jurnal Pengelolaan Perikanan Tropis (Journal of Tropical Fisheries Management) Vol 5 No 2 (2021): Jurnal Pengelolaan Perikanan Tropis
Publisher : Departement of Aquatic Resources Management, Faculty of Fisheries and Marine Sciences, IPB University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/jppt.v5i2.38719

Abstract

Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaaan laut terbesar di dunia dengan luas wilayah perairan mencapai 6,32 juta dengan akumulasi garis pantai mencapai 81.000 km dan memiliki area terumbu karang yang sangat luas sebagai habitat lobster. Lobster hidup di kedalaman 100-200 meter dengan suhu 20-30°C, dengan persebaran lobster hampir di seluruh wilayah perairan Indonesia. Salah satu wilayah Indonesia yang memiliki potensi sebagai pusat budidaya lobster yaitu Nusa Tenggara Barat (NTB). Direktorat Perencanaan Ruang Laut merancang skema program yang disusun menindaklanjuti rencana khusus Lombok sebagai pusat budidaya lobster, yakni lobster estate atau dikenal kampung budidaya lobster dengan prinsip blue economy. Inti dari konsep ini adalah keberlanjutan yang amat penting dalam pembangunan kelautan dan perikanan mengingat sifat dari sumberdaya di ruang laut memiliki kharakter yang sungguh amat rentan terhadap perubahan lingkungan serta open access - pemanfaatan yang terbuka untuk umum dan semua orang dapat mengaksesnya secara bebas. Azas inilah yang senantiasa menimbulkan konflik pemanfaatan sumberdaya perikanan. Menjawab bagaimana konflik kepentingan memperebutkan ruang laut maka perlu memperhatikan hubungan antara ruang dengan manusia yang terlibat di dalamnya. Analisis ini dapat dijelaskan dengan menggunakan pendekatan Sosio-Spasial Levebvre dimana ruang bukanlah suatu geometri yang netral dan pasif. Ruang diproduksi dan direproduksi dan kemudian merepresentasikan situs perjuangan. Tujuan penulisan ini untuk menambah sudut pandang lain yang sudah ada dalam pelaporan rencana detail zona pemanfaatan budidaya laut. Artikel ini menggunakan metoda kualitatif deskriptif. Hasil yang didapatkan adalah dalam penyusunan rencana detil tata ruang perlu mempertimbangkan adanya kontestasi konflik kepentingan antar stakeholders dan wajib mengakomodir konflik kepentingan yang mungkin terjadi.