Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

PERKEMBANGAN KELOMPOK RADIKAL DI INDONESIA PASCA PERPPU ORMAS NOMOR 2 TAHUN 2017 DAN UU NOMOR 5 TAHUN 2018 TERORISME DALAM PERSPEKTIF KEAMANAN NASIONAL Hikam, Muhammad AS; Riyanta, Stanislaus
Jurnal Pertahanan & Bela Negara Vol 8, No 3 (2018): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara
Publisher : Indonesia Defense University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (248.761 KB) | DOI: 10.33172/jpbh.v8i3.439

Abstract

Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang, No. 2Tahun 2017 tentang Keormasan (Perppu Ormas) sebagai UU dan pengesahan UU No.5 Tahun 2018 tentang Terorisme adalah sebuah capaian kebijakan strategis dalam sektor keamanan nasional yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah maupun masyarakat sipil untuk membendung kiprah kelompok-kelompok radikal di Indonesia, terutama (namun tak terbatas pada) mereka yang terkait dengan gerakan-gerakan Islam radikal, baik yang diketahui menggunakan pendekatan kekerasan maupun yang tidak. Pemetaan yang tepat terhadap perkembangan kelompok radikal, pada tataran lingkungan strategis global, regional, dan nasional, penting dilakukan karena akan menjadi landasan bagi pembentukan kebijakan publik yang lebih luas dan mendalam tekait penanggulangan radikalisme dan gerakan radikal di masa depan. Analisis kualitatif deskriptif yang dilakukan penulis berdasarkan data-data, dokumen dan fenomena yang terjadi menunjukkan bahwa pengesahan Perppu Ormas No 2 Tahun 2017 dan UU No 5 Tahun 2018 tentang Terorisme mempunyai dampak signifikan jika diikuti dengan tindakan-tindakan tegas oleh penegak hukum.Kata Kunci: radikalisme, deradikalisasi, terorisme, perpu ormas, uu terorisme
THE DEVELOPMENT OF RADICAL GROUPS IN INDONESIA AFTER GOVERNMENT REGULATIONS IN LIEU OF LAW NO 2/2017 CONCERNING COMMUNITY ORGANIZATION AND LAW NO 5/2018 CONCERNING TERRORISM IN NATIONAL SECURITY PERSPECTIVE Hikam, Muhammad AS; Riyanta, Stanislaus
Jurnal Pertahanan & Bela Negara Vol 8, No 3 (2018): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara (English)
Publisher : Indonesia Defense University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (268.246 KB) | DOI: 10.33172/jpbh.v8i3.448

Abstract

The ratification of Government Regulation in Lieu of Law No. 2/2017 concerning Community Organization (Perppu Ormas) and Law No.5/2018 concerning Terrorism is a strategic policy achievement in the national security sector that can be utilized by the government and civil society to stem the progress of radical groups in Indonesia, especially (but not limited to) those associated with radical Islamic movements, both those who are known to use violent approaches and those who do not. Appropriate mapping of the development of radical groups, at the level of global, regional and national strategic environments, is important because it will become the basis for the formation of broader and deeper public policies related to the fight against radicalism and radical movements in the future. Descriptive qualitative analysis based on the data, documents and phenomena that occur shows that the ratification of those laws have a significant impact if followed by decisive actions by law enforcement.Keywords: radicalism, deradicalization, terrorism, Government Regulation in Lieu of Law No. 2/2017 concerning Community Organization (Perppu Ormas), Law No.5/2018 concerning Terrorism
URGENSI UU KAMNAS UNTUK ANTISIPASI MASA DEPAN Hikam, Muhammad AS
Jurnal Pertahanan & Bela Negara Vol 6, No 3 (2016): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara
Publisher : Indonesia Defense University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (246.034 KB) | DOI: 10.33172/jpbh.v6i3.312

Abstract

Dalam diskursus tentang keamanan yang saat ini terus berkembang, maka konsep keamanan merujuk pada seluruh dimensi yang menentukan eksistensi negara, termasuk didalamnya upaya memantapkan keamanan nasional melalui stabilitas politik, sosial, ekonomi, dan pertahanan. Keamanan memiliki makna yang luas yang tidak hanya melibatkan TNI dan Polri saja sebagai aktornya, namun juga rakyat didalam kehidupan berdemokrasi. Oleh karena itu, Indonesia harus menyesuaikan kembali konsepkeamanan nasonal yang mampu merespons berbagai bentuk ancaman yang terus berevolusi dalam lingkungan juga terus berubah dengan cepat. Tulisan ini bertujuan menyumbangkan pemikiran tentang pentingnya UU Kamnas sebagai landasan dan rujukan bagi kerangka konseptual yag komprehensif dalam rangka membangun sebuah sistem keamanan nasional di Indonesia di masa depan. Kata Kunci: keamanan nasional, UU Kamnas, ancaman, dan lingkungan strategis
The Practices of Indonesia’s Cultural Diplomacy in Saudi Arabia through the Tourism Promotion Programs (2015-2018) Annisa Dwida Sunggowo Putri; Anggara Raharyo; Muhammad AS Hikam
Indonesian Perspective Vol 6, No 1: (Januari-Juni 2021), hlm. 1-122
Publisher : Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (901.535 KB) | DOI: 10.14710/ip.v6i1.37514

Abstract

This article investigates Indonesia’s cultural diplomacy in Saudi Arabia through the tourism promotion programs from 2015 to 2018. Cultural diplomacy is aimed to raise awareness about the wealth of Indonesian culture relating to tourism that can be utilized in obtaining the desired outcomes. This article employs the concept of ‘sof power’ and qualitative approach with the technique of data collection by analysing the official documents from the Indonesian Ministry of Tourism, as well as the technique of secondary data collection that analyzes several literatures including books, reports, journals, and related articles. This article argues that Indonesia’s efforts in conducting cultural diplomacy practices in Saudi Arabia through the tourism promotion programs from 2015 to 2018 is involving the cultural elements to the programs that were Islamic-nuanced and recognized as the world’s intangible cultural heritage by the UNESCO.