Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal IBLAM Law Review
Chumbhadrika, Chitto
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Urgensi Pengelompokkan Ganja Sintetis Ke Dalam Golongan I UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Chumbhadrika, Chitto; Pradhana, Heykal
IBLAM LAW REVIEW Vol. 4 No. 2 (2024): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v4i2.478

Abstract

Pemerintah Indonesia telah mengklasifikasikan Ganja Sintetis ke dalam Narkotika Golongan I berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai respons terhadap maraknya penyalahgunaan zat ini, yang dikenal juga sebagai tembakau gorilla. Langkah ini bertujuan untuk mengatasi ancaman kesehatan yang ditimbulkan oleh Ganja Sintetis, yang memiliki efek lebih berbahaya dibandingkan dengan ganja asli. Ganja Sintetis mengandung Synthetic Cannabinoids yang disemprotkan ke tembakau, menyebabkan efek psikoaktif yang berpotensi adiktif dan berbahaya. Strategi pemerintah dalam penanggulangan peredaran Ganja Sintetis mencakup pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan represif. Meskipun kebijakan ini merupakan langkah penting, angka penyalahgunaan narkotika, termasuk Ganja Sintetis, tetap tinggi. Oleh karena itu, diperlukan upaya tambahan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan, termasuk pengembangan kebijakan yang adaptif, peningkatan edukasi dan kampanye, kolaborasi antar lembaga, riset berbasis ilmiah, penguatan rehabilitasi, dan penegakan hukum yang konsisten. Kebijakan ini, yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 2 Tahun 2017, bertujuan untuk memberikan dasar hukum yang kuat untuk menangani penyalahgunaan Ganja Sintetis dan memperketat sanksi terhadap pelanggar. Namun, efektivitas jangka panjang dari langkah ini memerlukan strategi yang lebih komprehensif dan responsif terhadap dinamika peredaran narkotika baru.
IMPLEMENTATION OF DEFAULT SETTLEMENT THROUGH A SIMPLE LAWSUIT (Case Study Decision Number: 8/PDT.G.S/2020/PN.Yyk.) Chumbhadrika, Chitto
IBLAM LAW REVIEW Vol. 1 No. 2 (2021): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (685.627 KB) | DOI: 10.52249/ilr.v2i2.23

Abstract

In the principle of civil procedural law in Indonesia, one of which is the principle of simple, fast and low cost. The process of settling a simple lawsuit or commonly referred to as a small claim court is a procedure for examining a civil lawsuit with a maximum value of Rp. 500,000,000 million which was solved with simple procedures and proofs. Problem formulation: 1). How is the simple lawsuit mechanism according to the Supreme Court Regulation Number 2 of 2015 as amended by PERMA Number 4 of 2019 in the implementation of the simple lawsuit trial? And what is the judge's consideration in Decision Number 8/PDT.G.S/2020/PN.Yyk regarding a simple lawsuit? The application of the research method is in the form of normative juridical, meaning that the issues raised, discussed and described in this study are focused on applying the rules or norms in positive law. This study discusses the parties in the Small Claim Court consisting of plaintiffs and defendants, both individuals and legal entities, each of which cannot be more than one, unless they have the same legal interest. The place of residence as stated in Article 4 paragraph (3a) of Perma Number: 4 of 2019 which states that "in the event that the Plaintiff is outside the jurisdiction of the Defendant's residence or domicile, the Plaintiff in filing a lawsuit appoints a proxy, incidental power of attorney, or representative who address in the jurisdiction or domicile of the Defendant with a letter of assignment from the institution”.
Co-Authors Pradhana, Heykal