Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.745
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Jurnal Ilmiah Publika FOCUS: Journal of Social Studies IBLAM Law Review Humaniorum Journal Journal of Law At-Tadris: Journal of Islamic Education
Priyambodo, Mas Agus
Unknown Affiliation
Religion Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences Other

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
Perlindungan Hak Terdakwa dan Korban Salah Tangkap Pelaku Tindak Pidana Terorisme dalam Sistem Peradilan Pidana Nugraha, Muhammad Iqbal; Priyambodo, Mas Agus
FOCUS Vol 4 No 2 (2023): FOCUS: Jurnal Ilmu Sosial
Publisher : Neolectura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37010/fcs.v4i2.1333

Abstract

Almost all criminal law experts and criminologists say that the crime of terrorism is an extraordinary crime and the judicial process is different from ordinary crimes. Due to the extraordinary nature of this crime, almost all countries use special laws to deal with criminal acts of terrorism. The criminal act of terrorism is an extraordinary crime which is not easy to disclose, besides that terrorism is one of the crimes that has penetrated the territorial boundaries of a country and is a crime of violating human rights (extra ordinary crime). However, in eradicating criminal acts of terrorism, law enforcement officers must uphold human rights. Terror suspects or suspects are human beings who have human rights that we must respect. This means that they must also be treated like other human beings, whose rights as human beings must be fulfilled.
PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN MODUS PENGGANDAAN UANG (Studi Kasus Wilayah Kepolisian Polda Jatim) Widiantoro, Hanief; Priyambodo, Mas Agus
Jurnal Ilmiah Publika Vol 11 No 1 (2023): Jurnal Ilmiah Publika
Publisher : Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/publika.v11i1.8204

Abstract

Tindak Penipuan dikalangan masyarakat merupakan perbuatan yang sangat tercela namun jarang dari pelaku tindak kejahatan tersebut tidak dilaporkan kepihak kepolisian. Penipuan yang bersifat kecil-kecilan dimana korban tidak melaporkannya membuat pelaku penipuan terus mengembangkan aksinya yang pada akhirnya pelaku penipuan tersebut menjadi pelaku penipuan yang berskala besar. penulisan ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui penegakan hukum oleh kepolisian terhadap tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang dan hambatan dan upaya dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang merupakan penelitian hukum yang menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan-bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil dari penelitian ini adalah: Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Penggandaan Uang, tindak pidana penipuan merupakan kejahatan terhadap harta benda yang diatur dalam Buku II KUHP dalam Bab XXV dari Pasal 378 sampai dengan pasal 395. Setiap pasal tersebut mempunyai bentuk-bentuk penipuan yang berbeda-beda. Namun dalam bentuk pokoknya kejahatan penipuan diatur dalam pasal 378 KUHP. 3) Upaya-upaya penanggulangan yang dilakukan dalam menangani kejahatan penipuan dengan modus penggandaan uang antara lain: upaya Prefentif seperti memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat, menyebarkan informasi berupa tulisan yang dapat dibaca oleh masyarakat agar terus berhati-hati dengan berbagai modus penipuan serta waspada dengan orang yang baru dikenal dengan memberi iming iming mendapatkan uang dengan cara menggandakan.
Tinjauan Yuridis terhadap Pertanggungjawaban Pidana dalam Kasus Pembunuhan Munir Said Thalib sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia Armanda, Saddam Husein; Priyambodo, Mas Agus
HUMANIORUM Vol 2 No 4 (2024): Jurnal Humaniorum
Publisher : PT Elaborium Elevasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37010/hmr.v2i4.148

Abstract

This scientific law article analyzes the criminal responsibility in the murder case of Munir Said Thalib as a human rights violation in Indonesia. The research aims to evaluate whether Munir's murder meets the criteria for a gross human rights violation under Law Number 26 of 2000 concerning the Human Rights Court, and to identify obstacles and challenges in enforcing justice and uncovering the intellectual authors in this case. The research method used is qualitative with a normative legal approach, relying on primary and secondary data from official documents, supporting literature, and scientific journals. The results indicate that although the field perpetrators have been punished, full accountability, especially from the intellectual authors and potential command responsibility, has not been achieved. Juridical analysis indicates that Munir's murder meets the criteria for a crime against humanity, but the classification and prosecution of this case as a gross human rights violation faces various obstacles, including alleged impunity and weaknesses in the legal framework. The research suggests the need for further investigation, revision of related laws, and increased cooperation between institutions to ensure justice for Munir and prevent similar cases in the future.
Implikasi Kebijakan Pengampunan Bersyarat terhadap Tingkat Residivisme pada Kasus Tindak Pidana Narkotika di Indonesia Jamaludin, Robby; Priyambodo, Mas Agus
HUMANIORUM Vol 3 No 4 (2025): Jurnal Humaniorum
Publisher : PT Elaborium Elevasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37010/hmr.v3i4.150

Abstract

Drug offenses and the persistent issue of recidivism among narcotics offenders pose significant challenges to Indonesia's legal system. Conditional release, or Pembebasan Bersyarat, is a policy intended to reintegrate inmates back into society under specific conditions. This study examines the implications of conditional release policies on the recidivism rates of narcotics offenders in Indonesia, considering the stringent requirements set forth by national regulations. The research aims to provide a deeper understanding of the effectiveness of this policy in preventing repeat offenses. This study employs a qualitative approach, grounded in a normative legal framework, to analyze the existing legal principles and regulations related to conditional release and their implementation in the context of narcotics offenses. Data collection involves the use of primary and secondary sources, with a focus on literature review and qualitative analysis to draw conclusions from the findings. The analysis of regulations reveals stringent requirements for narcotics offenders seeking conditional release, reflecting the perceived high risk of recidivism. Studies suggest that the effectiveness of conditional release in reducing recidivism is influenced by individual factors, social environment, and the quality of rehabilitation programs and post-release support. While conditional release aims to incentivize rehabilitation and reduce prison overcrowding, its actual impact on narcotics recidivism in Indonesia requires ongoing evaluation and improvement.
Pernikahan Dini dalam Perfektif Hukum Positif Indonesia Serta Permasalahannya Priyambodo, Mas Agus
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 4 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55129/.v11i4.2236

Abstract

Pernikahan dini didefinisikan sebagai pernikahan anak laki-laki dan perempuan di bawah sembilan belas tahun. Pernikahan ini dilakukan oleh pasangan yang belum dewasa yang tidak memahami tujuan dalam pernikahan. Mengenai batasan usia perkawinan, dalam Undang-Undang Perkawinan mengacu pada pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kemudian dalam hukum Islam tidak ada dalil dalam Al-Qur’an maupun Hadits yang menyebutkan berapa batasan usia perkawinan. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum normatif didasarkan pada norma-norma hukum, kaidah-kaidah hukum, teori-teori hukum, dan pendapat hukum. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana pernikahan dini ditinjau dari Hukum Positif Indonesia? dan 2. Apa saja faktor-faktor dan permasalahan dalam pernikahan dini?. Hasil dalam penelitian ini sebagai berikut, Pernikahan dini menimbulkan problematika, baik dari segi perspektif kompilasi hukum Islam maupun dalam Undang-Undang Perkawinan. Perkawinan yang dilakukan oleh anak di bawah umur, mereka mengatur pernikahan dini anak mereka karena beberapa faktor dan itu adalah faktor yang paling penting. Diantaranya yaitu rendahnya pengetahuan orangtua, anak, dan masyarakat, faktor ekonomi dan lingkungan Faktor Keinginan sendiri, faktor pergaulan bebas dan faktor adat istiadat.
MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA KONSTRUKSI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI Priyambodo, Mas Agus
IBLAM LAW REVIEW Vol. 1 No. 3 (2021): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (294.339 KB) | DOI: 10.52249/ilr.v1i3.32

Abstract

In essence, construction projects arise because of the convergence of two interests.On the one hand, there is a demand (demand) from the Service User, on the other hand the Service Provider offers its service (offer). Therefore, law number 2 of 2017 concerning Construction Services in Article 1 Paragraph (5) and (6) defines Service Users as owners or employers who use Construction Services, while Service Providers are providers of Construction Services. Construction is a very complex industry, this is because in construction projects there are multiple disciplines and dealing with many people who have their own interests. This condition also opens up opportunities for greater disputes. Disputes in construction work contracts or construction disputes are events that sometimes arise and cannot be avoided in the execution of the contract. The causes of this also vary from both internal and external factors. The problem in this paper is howto resolve construction disputes according to law number 2 of 2017 concerning construction services. The research used is normative legal research, which relies on secondary data as the main data source. The results showed that after the issuance of Law no. 2/2017 concerning Construction Services, construction disputes must first be resolved through deliberation for consensus. If the disputing parties do not find an agreement, then the settlement is taken through the stages ofdispute resolution as regulated in the construction work contract. Then if the dispute resolution is not stated in the construction work contract, then the parties with written approval will regulate the dispute resolution procedure chosen.
Pengaturan Keamanan Jaringan dan Kejahatan Siber dalam Hukum IT Galenso, Vidi; Ardianto, Dery; Priyambodo, Mas Agus; Jadidah, Fikrotul
Postulat Vol 2 No 1 (2024): POSTULAT: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Neolectura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37010/postulat.v2i1.1454

Abstract

Dalam era globalisasi teknologi informasi, perkembangan pesat dalam teknologi internet telah mengubah lanskap sosial, ekonomi, dan politik. Namun, bersamaan dengan kemajuan ini, kejahatan siber semakin mengintensif dan memerlukan kerangka hukum yang komprehensif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus pada analisis hukum normatif dan studi kepustakaan. Data diperoleh melalui wawancara dan pengamatan terhadap perilaku serta pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia perlu segera membentuk Rancangan Undang-Undang Ketahanan dan Keamanan Siber (KKS) yang komprehensif untuk mengatasi ancaman kejahatan siber yang semakin kompleks. RUU KKS harus dirancang secara transparan melibatkan berbagai pihak, mencakup ketentuan sanksi tegas terhadap pelanggaran kedaulatan digital, dan memperkuat kerangka hukum dalam menghadapi perkembangan teknologi yang terus berlanjut.
Kegunaan Filsafat dalam Segala Disiplin Ilmu Priyambodo, Mas Agus; Sayehu
At-Tadris: Journal of Islamic Education Vol. 3 No. 2 (2024): At-Tadris: Journal of Islamic Education
Publisher : Ikatan Dai Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56672/h7abr602

Abstract

Philosophy is a discipline that seeks to answer fundamental questions about existence, knowledge, morals, and reality. As a critical thinking, philosophy has an important role in the development of various disciplines. By providing a framework for analyzing complex concepts, philosophy helps us understand the theoretical and practical underpinnings of science. In an academic context, philosophy serves not only as a tool for reflection, but also as a methodological guide. Through epistemology, philosophy explains how knowledge is acquired, tested and validated. In addition, philosophy also provides an ethical perspective that is indispensable in the development of science, especially when dealing with contemporary issues such as technology, the environment, and social justice. This study aims to examine the various uses of philosophy in scientific disciplines, ranging from natural sciences, social sciences, humanities, to technology. First, philosophy serves as a foundation for science. It encourages scientists to question the assumptions underlying their theories and helps them formulate deeper research questions. As such, philosophy not only enriches our understanding of the world but also directs the direction of scientific research. Second, philosophy has wide-ranging uses in a variety of disciplines, including the sciences, social sciences, education, and law. In each of these contexts, philosophy offers a perspective that allows us to explore the values, ethics, and implications of the knowledge we develop. For example, in education, philosophy helps define more inclusive learning goals and methods, while in law, philosophy allows us to examine justice and the ethical application of law. In conclusion, philosophy is an invaluable tool in developing knowledge and facing contemporary challenges. With collaboration between philosophy and other disciplines, we can create more just, humane, and sustainable solutions to the problems faced by society today
Co-Authors Ardianto, Dery Armanda, Saddam Husein Galenso, Vidi Jadidah, Fikrotul Jamaludin, Robby Nugraha, Muhammad Iqbal Sayehu Widiantoro, Hanief