Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Jurnal Ilmu Multidisiplin
Hidayat, Syahril
Unknown Affiliation
Religion Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Tinjauan umum hukum perikatan: Konsep, prinsip, dan implementasi Hidayat, Syahril; Refaldi, Reza; Hidayani, Delis; Angriani, Fani Shyla
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 3 No. 1 (2025): Jurnal Ilmu Multidisiplin
Publisher : Jurnal Ilmu Multidisiplin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53935/jim.v3.i1.44

Abstract

Hukum perikatan adalah cabang hukum privat yang memiliki peran penting dalam sistem hukum Indonesia. Sebagai bagian dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), hukum ini mengatur hubungan hukum antara para pihak yang melibatkan hak dan kewajiban, baik individu maupun badan hukum. Hukum perikatan berfungsi untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum, khususnya dalam transaksi ekonomi, sosial, dan hubungan perdata lainnya. Penelitian ini mengkaji konsep, prinsip dasar, serta implementasi hukum perikatan dalam praktik di Indonesia. Dengan menggunakan metode kualitatif berbasis studi literatur, penelitian ini menganalisis doktrin hukum, yurisprudensi, dan regulasi yang relevan. Pembahasan difokuskan pada pemahaman, interpretasi, serta penerapan hukum perikatan, termasuk tantangan yang dihadapi dalam penegakannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, meskipun memiliki landasan yuridis yang kuat, penerapan hukum perikatan sering menghadapi kendala. Tantangan meliputi kesenjangan antara teori dan praktik, rendahnya pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam perikatan, serta perubahan sosial-ekonomi yang memengaruhi proses penegakan hukum. Perkembangan teknologi dan kebutuhan zaman juga menuntut adaptasi terhadap prinsip hukum ini agar tetap relevan. Penelitian ini menyoroti pentingnya pembaruan regulasi, peningkatan pemahaman hukum oleh masyarakat, serta penguatan mekanisme penegakan hukum yang efektif. Dengan pendekatan yang terintegrasi, hukum perikatan dapat menjadi instrumen utama dalam menciptakan keadilan, kepastian hukum, dan hubungan hukum yang harmonis di Indonesia.
Tindak pidana korupsi di Indonesia: bentuk, faktor penyebab, dan dampaknya Hidayat, Syahril; Azizah, Afwa Nur; Angriani, Fani Shyla; Bahtiar, M. Azis Irfan
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 3 No. 2 (2025): Jurnal Ilmu Multidisiplin
Publisher : Jurnal Ilmu Multidisiplin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53935/jim.v3.i2.67

Abstract

Tindak pidana korupsi merupakan persoalan serius yang mengancam stabilitas dan kemajuan suatu negara. Korupsi mencakup tindakan melawan hukum seperti penyuapan, penggelapan, gratifikasi, dan penyalahgunaan kekuasaan. Penelitian ini bertujuan menjelaskan secara sistematis pengertian, bentuk, faktor penyebab, serta dampak dari tindak pidana korupsi di Indonesia. Metode yang digunakan adalah studi pustaka dari berbagai literatur akademik dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa korupsi di Indonesia bersifat sistemik dan terjadi di berbagai sektor, disebabkan oleh faktor individu, kelembagaan, lemahnya penegakan hukum, dan minimnya pengawasan. Dampak korupsi sangat luas, mencakup kerugian negara, ketimpangan sosial, dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi memerlukan strategi yang komprehensif dan sinergis antara pemerintah, masyarakat, serta penegak hukum.
Breaking through the Justice Wall for the Underprivileged People In Criminal Cases Nurtresna, Robby; Mabsuti, Mabsuti; Hidayat, Syahril; Putri, Nabila
AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Vol. 7 No. 1 (2025)
Publisher : Fakultas Syariah INSURI Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37680/almanhaj.v7i1.7986

Abstract

The motto “Justitiae Non Est Neganda, Non Differenda” ("Justice must not be denied and must not be delayed") should guide law enforcement in Indonesia. However, in reality, individuals from lower-middle or underprivileged socioeconomic backgrounds who are involved in criminal cases often encounter significant barriers to obtaining substantial justice. This study aims to assess the availability of access to justice for these vulnerable groups and to develop practical solutions to ensure equitable legal protection. Using empirical legal research supported by primary and secondary data, combined with legislative and case law approaches, the study employs descriptive and analytical techniques. The findings reveal that although the legal system guarantees equality before the law, structural, economic, and institutional constraints continue to hinder fair treatment. The novelty of this study lies in proposing a practical mechanism for resolving criminal cases that prioritizes the disadvantaged, thereby bridging the gap between legal norms and social realities. A strong commitment from law enforcement, along with implementable reforms, is essential to make justice accessible to all.
Co-Authors Angriani, Fani Shyla Azizah, Afwa Nur Bahtiar, M. Azis Irfan Hidayani, Delis Mabsuti, Mabsuti Putri, Nabila Refaldi, Reza Robby Nurtresna