Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmu Multidisiplin
Hidayani, Delis
Unknown Affiliation
Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Tinjauan umum hukum perikatan: Konsep, prinsip, dan implementasi Hidayat, Syahril; Refaldi, Reza; Hidayani, Delis; Angriani, Fani Shyla
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 3 No. 1 (2025): Jurnal Ilmu Multidisiplin
Publisher : Jurnal Ilmu Multidisiplin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53935/jim.v3.i1.44

Abstract

Hukum perikatan adalah cabang hukum privat yang memiliki peran penting dalam sistem hukum Indonesia. Sebagai bagian dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), hukum ini mengatur hubungan hukum antara para pihak yang melibatkan hak dan kewajiban, baik individu maupun badan hukum. Hukum perikatan berfungsi untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum, khususnya dalam transaksi ekonomi, sosial, dan hubungan perdata lainnya. Penelitian ini mengkaji konsep, prinsip dasar, serta implementasi hukum perikatan dalam praktik di Indonesia. Dengan menggunakan metode kualitatif berbasis studi literatur, penelitian ini menganalisis doktrin hukum, yurisprudensi, dan regulasi yang relevan. Pembahasan difokuskan pada pemahaman, interpretasi, serta penerapan hukum perikatan, termasuk tantangan yang dihadapi dalam penegakannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, meskipun memiliki landasan yuridis yang kuat, penerapan hukum perikatan sering menghadapi kendala. Tantangan meliputi kesenjangan antara teori dan praktik, rendahnya pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam perikatan, serta perubahan sosial-ekonomi yang memengaruhi proses penegakan hukum. Perkembangan teknologi dan kebutuhan zaman juga menuntut adaptasi terhadap prinsip hukum ini agar tetap relevan. Penelitian ini menyoroti pentingnya pembaruan regulasi, peningkatan pemahaman hukum oleh masyarakat, serta penguatan mekanisme penegakan hukum yang efektif. Dengan pendekatan yang terintegrasi, hukum perikatan dapat menjadi instrumen utama dalam menciptakan keadilan, kepastian hukum, dan hubungan hukum yang harmonis di Indonesia.
Tinjauan kriminologis terhadap penyalahgunaan narkotika: Faktor penyebab dan upaya penanggulangan Nuraida, Siti Rahma; Hidayani, Delis; Hayatinufus, Meisha Amelia; Refaldi, Reza
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 3 No. 2 (2025): Jurnal Ilmu Multidisiplin
Publisher : Jurnal Ilmu Multidisiplin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53935/jim.v3.i2.65

Abstract

Artikel Ilmiah ini membahas permasalahan serius penyalahgunaan narkotika di Indonesia, menganalisisnya dari sudut pandang kriminologi, dan mengkaji upaya penanggulangannya. Latar belakang penelitian didasarkan pada tingginya angka penyalahgunaan narkotika, keragaman jenis narkotika yang beredar, dan semakin canggihnya modus operandi para pelaku. Meskipun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur penanggulangan secara komprehensif, implementasinya masih menghadapi tantangan seperti kurangnya sumber daya manusia, keterbatasan anggaran, dan koordinasi antar lembaga yang kurang optimal. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan kualitatif, menggunakan data sekunder. Penelitian dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis data yang relevan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan kompleksitas tindak pidana narkotika di Indonesia, mencakup berbagai jenis kejahatan mulai dari produksi, pengedaran, hingga penyalahgunaan. Pembahasan mengkaji Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, menganalisis pasal-pasal kunci, dan menelaah implementasinya dalam praktik. Studi kasus penyelundupan sabu di Kalimantan Barat diuraikan sebagai contoh nyata. Kesimpulannya, penegakan hukum narkotika di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, memerlukan pendekatan holistik dan terintegrasi, termasuk reformasi penegakan hukum, peningkatan sarana rehabilitasi, penguatan kerja sama internasional, dan peran aktif masyarakat dalam pencegahan.
Tinjauan yuridis terhadap kewenangan pemeriksaan dan penagihan pajak dalam mewujudkan kepatuhan wajib pajak Mu’awanah, Yayatul; Marhamah, Siti Habibah; Listyani, Nilam Cahya; Hidayani, Delis; Refaldi, Reza; WN, Santy Fitnawati
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 4 No. 1 (2026): Jurnal Ilmu Multidisiplin
Publisher : Jurnal Ilmu Multidisiplin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53935/jim.v4.i1.89

Abstract

Pemeriksaan dan penagihan pajak merupakan dua instrumen penting dalam sistem perpajakan Indonesia yang berfungsi untuk memastikan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam kerangka sistem self assessment. Meskipun wajib pajak diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan kewajiban perpajakannya secara mandiri, faktanya tingkat pelanggaran dan tunggakan pajak masih tergolong tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kewenangan pemeriksaan dan penagihan pajak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan Melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menganalisis prosedur, tahapan, dan legalitas pemeriksaan serta penagihan pajak sebagai upaya penegakan hukum dalam mewujudkan kepatuhan wajib pajak. Hasil kajian menunjukkan bahwa pemeriksaan dan penagihan pajak yang dilaksanakan secara profesional, akuntabel, dan sesuai prosedur tidak hanya meningkatkan kepastian hukum, tetapi juga berdampak signifikan terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak.
Co-Authors Angriani, Fani Shyla Hayatinufus, Meisha Amelia Hidayat, Syahril Listyani, Nilam Cahya Marhamah, Siti Habibah Mu’awanah, Yayatul Nuraida, Siti Rahma Refaldi, Reza WN, Santy Fitnawati