Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Implementasi Penyelenggaraan Revitalisasi Pembinaan dalam Rangka Penurunan Resiko Narapidana Jania Alfi*, Deby Resiardina; Ayu Hapsari, Recca
JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Vol 8, No 2 (2023): April, Social and Religious Aspect in History, Economic Science and Law
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jimps.v8i2.24774

Abstract

Pembimbing Kemasyarakatan memiliki peran strategis dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Seperti pembuatan penelitian kemasyarakatan, Pembimbingan Klien, Pendampingan dan pengawasan Anak. Salah satu upaya Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan adalah penempatan tahanan/WBP sesuai dengan klasifikasi tingkat resiko yang direkomendasikan oleh Pembimbing Kemasyarakatan melalui penelitian kemasyarakatan dan assesmen klasifikasi penempatan narapidana/tahanan. Tujuan dari penulisan ini untuk mengetahui mengenai implementasi penyelenggaraan revitalisasi pembinaan dalam rangka penurunan resiko narapidana di Lapas Narkotika Kelas II A Bandar Lampung dan kepastian hukum terhadap pemberian hak-hak narapidana dalam proses revitalisasi pembinaan di Lapas Narkotika Kelas II A Bandar Lampung. Penulisan ini menggunakan metode penelitian pendekatan yuridis normatif serta penelitian deskriptif kualitatif. upaya Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan adalah penempatan tahanan/WBP sesuai dengan klasifikasi tingkat resiko Klien Pemasyarakatan yang berada dalam pembimbingan Pembimbing Kemasyarakatan, pembinaan narapidana, pengelolaan barang sitaan negara, pengamanan, penelitian kemasyarakatan, rutan sebagai tempat fungsi pelayanan dan lembaga pemasyarakatan sebagai tempat fungsi pembinaan. Serta Kepastian hukum terhadap pemberian hak-hak narapidana dalam proses revitalisasi pembinaan di Lapas Narkotika Klas II A Bandar Lampung disesuaikan dengan aturan hukum yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan dalam pemberian hak-hak narapidana meliputi melakukan ibadah sesuai dengan kepercayaannya, mendapat perawatan baik rohani maupun jasmani, mendapatkan pendidikan dan pengajaran, mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, menerima kunjungan keluarga, adanya penasihat hukum serta tranparansi terhadap pemberian remisi maupun integrasi (PB,CB,CMB, dan Asimilasi dirumah) berdasarkan SPPN yakni Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana.
PERSPEKTIF HUKUM DALAM KEBIJAKAN RELAKSASI PENGENAAN HUKUM PERSAINGAN USAHA DAN PENGAWASAN KEMITRAAN UMKM Ayu Hapsari, Recca; Satria, Indah; Hesti, Yulia
Jurnal Pengabdian UMKM Vol. 1 No. 2 (2022): Juli
Publisher : Pusat Studi UMKM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36448/jpu.v1i2.22

Abstract

Dampak pandemi covid 19 ini umumnya memiliki dampak negatif terhadap dunia usaha melalui tiga jalur utama, yaitu mengurangi kapasitas produksi, mengganggu rantai pasokan dan saluran pemasaran, dan mengurangi pertunjukan. Hambatan untuk inovasi di UMKM adalah finansial kesulitan karena biaya inovasi yang tinggi, peningkatan risiko ekonomi, dan pribadi keterbatasan internal secara efektif dan mengelola proses inovasi secara efisien. Kebijakan relaksasi dalam rangka penegakan hukum persaingan dan pengawasan implementasi mitra UMKM dalam bentuk Peraturan KPPU Nomor 03 Tahun 2020 tentang relaskasi penegakan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta Pengawasan Pelaksanaan Kemitraan.