Rania, Gita
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Human Governance: Aksesibilitas Fasilitas Publik Terhadap Penyandang Disabilitas Darmadi, Dandi; Rania, Gita; Fitriana, Aulia Regita Dewa; Setiawan, Ardian Bagus
SOCIUS Vol 8 No 2 (2021): Jurnal Socius: Journal of Sociology Research and Education, Universitas Negeri Pa
Publisher : Labor Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24036/scs.v8i2.329

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan aksesibilitas para penyandang disabilitas di Kabupaten Sidoarjo dalam berbagai aspek kehidupan, tidak hanya meyangkut persoalan sarana dan prasaran fisik tetapi juga akses terhadap kegiatan sosial yang sesuai dengan prinsip human governance. Penelitian ini penting untuk dilakukan, sebagai upaya untuk mengevaluasi berjalannya prinsip keadilan sosial bagi seluruh warga dalam penggunaan fasilitas publik, terutama bagi penyandang disabilitas yang seringkali menjadi pihak yang termarginalkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan anggota Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Cabang Sidoarjo dan anggota Persatuan Tuna Netra Indonesia (PERTUNI). Hasil wawancara didukung oleh hasil observasi, studi literatur serta data dokumentasi yang berasal dari Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo. Teknik analisis data dilakukan melalui tahapan identifikasi menurut kelompok tujuan penelitian, mengelola dan menginterpretasikan data, kemudian dilakukan abstraksi, reduksi, dan memeriksa keabsahan data. Hasil penelitian dengan menggunakan konsep human governance ditemukan dari ketujuh prinsip human governance, masih belum sepenuhnya di implementasikan oleh pemerintah kabupaten Sidoarjo. Aspek yang sudah terpenuhi adalah partisipasi dan kehandalan. Sementara aspek yang masih belum terpenuhi meliputi; (a) akuntabilitas sosial; (b) pendidikan warga negara; (c) kesamaan dan kebebasan; (d) sustainabilitas; dan (f) kinerja pemerintah yang adaptif.
Implementasi E-Kinerja terhadap Penilaian Kinerja PNS di Kabupaten Banyuwangi Rania, Gita
Jurnal Studi Ilmu Sosial dan Politik Vol. 4 No. 1 (2024): Juni
Publisher : Penerbit Goodwood

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35912/jasispol.v4i1.4106

Abstract

Purpose: This study aimed to evaluate how the electronic performance appraisal system (e-kinerja) is implemented for civil servants in the Banyuwangi Regency. It specifically focuses on assessing its effectiveness and enhancing accountability in performance evaluation. Methodology: This research was conducted in the Banyuwangi Regency using a qualitative approach. It involved in-depth interviews with civil servants and literature review to gather information on the implementation of the e-kinerja system. The tools used included interview guides to collect data from the participants and relevant documents to support the analysis. Results: The findings indicate that the e-Kinerja system significantly improves transparency and accountability in performance assessments, achieving a user adoption rate of 95%. However, many civil servants initially struggled with the new technology, which limited their ability to effectively use the system. This emphasizes the need for ongoing training and support in digital skills to help all users fully utilize the features of the system. Overall, this research provides valuable insights into the implementation of e-government initiatives, especially in enhancing performance evaluations in the public sector. Limitations: This study was limited to a single regency, which may affect the generalizability of the findings to other regions. Additionally, reliance on qualitative data may introduce a subjective bias. Contributions: This study offers valuable insights into e-government initiatives for enhancing performance evaluations in the public sector, emphasizing the importance of training and support in technology adoption.