Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

Implementasi Permenkes RI Nomor 129 Tahun 2008 Tentang SPM Pada Rawat Jalan RSUD M.Zein Sari, Putri Fitriana; Suherman, Hendra; Ramadhani, Deaf Wahyuni
Jurnal JURISTIC Vol 4, No 02 (2023): Jurnal JURISTIC
Publisher : PSHPM Untag Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/jrs.v4i02.4242

Abstract

Permenkes Nomor 129 Tahun 2008 tentang SPM (Standar Pelayanan Minimal) merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak di peroleh setiap warga negara secara minimal. Pelayanan Rumah Sakit harus mengupayakan peningkatan mutu. Indikator SPM rawat jalan Rumah Sakit berfokus pada aspek pelayanan yang diberikan kepada pasien di Rumah Sakit. Waktu tunggu pasien di Instalasi rawat jalan adalah salah satu  Indikator SPM . Indikator ini mengukur waktu tunggu pasien sejak mendaftar hingga mendapatkan pelayanan di rumah sakit. Biasanya diukur dalam jumlah menit atau jam. Jumlah kunjungan pasien yang terus meningkat menyebabkan panjangnya antrian di instalasi rawat jalan RSUD Dr. Muhammad Zein Painan sehingga waktu tunggu semakin lama dan berpotensi menurunkan kepuasan pasien.  Pelayanan kesehatan merupakan salah satu ruang lingkup pelayanan publik. Jenis penelitian ini  merupakan penelitian yuridis sosiologis (socio legal approach). Penelitian ini untuk melihat kesesuaian antara law in book and law in action, yaitu antara peraturan yang mengatur tentang Implementasi Permenkes Nomor 129 Tahun 2008  tentang SPM Pada Instalasi Rawat Jalan Rumah Sakit Umum Daerah  Dr. M. Zein Painan, melalui keadaan yang terjadi di lapangan, sumber data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui wawancara dengan petugas dan management Rumah Sakit dan  teknik pengumpulan data di lapangan baik secara: a. Study Dokumen b. Wawancara c. Observasi (pengamatan) 4. Pengolahan Data dan Analisis data. Kesimpulan penelitian ini yaitu rerata waktu tunggu pelayanan pasien di rawat jalan RSUD Dr. M. Zein Painan masih diatas 60 menit dan tingkat kepuasan masih dalam kategori cukup puas.
COMPARISON OF JUVENILE CRIMINAL JUSTICE SYSTEMS IN AUSTRALIA, INDONESIA AND MALAYSIA Gemici, Gizandra Indah; Hamidah Abdurrachman; Ramadhani, Deaf Wahyuni
Indonesia Journal of Engineering and Education Technology (IJEET) Vol. 2 No. 1 (2024): Indonesia Journal of Engineering and Education Technology (IJEET)
Publisher : AKADEMI TEKNIK ADI KARYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61991/ijeet.v2i1.20

Abstract

Child delinquency or juvenile delinquency, which is currently continuing to spread due to rapid changes in times, has made a country create written regulations that are valid in the eyes of the law which contain rules regarding legal violations committed by minors in accordance with the guidelines they regularly use. considering the rights of children as the nation's next generation who do not yet have emotional stability. This article aims to find out how the juvenile criminal justice system is in Australia, Indonesia and Malaysia using the literature study method. The results of the analysis obtained in this article are that the juvenile criminal justice system in Australia has a different legal basis in each state or territory. Meanwhile, Indonesia and Malaysia have the same legal basis throughout their territories. Where Indonesia is based on Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System and Malaysia is based on the 2001 Children and Adolescents Law. The types of criminal punishment for children in Australia, Indonesia and Malaysia both prioritize rehabilitative actions with the aim of improving character. and to ensure they can return to society armed with better skills and a positive attitude
Judges’ Considerations in Deciding Mangrove Timber Smuggling Cases Ramadhani, Deaf Wahyuni
Unifikasi : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 10 No. 01 (2023)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/unifikasi.v10i01.741

Abstract

Mangrove forests in Indonesia constitute 23% of the world’s mangrove ecosystem. This has an impact on the high rate of mangrove production in Indonesia, which triggers export smuggling. In fact, the prohibition on export smuggling has been regulated in Article 102A letter e of the Customs Law. Accordingly, this study aims to analyze the judges’ considerations in deciding mangrove export smuggling cases. This doctrinal legal research applied a case approach and used secondary data obtained from library materials through literature study. The collected data were then analyzed deductively. Analysis of the verdict on mangrove export smuggling cases found that the judges’ considerations had paid attention to the preservation of natural resources but were not yet oriented towards the preservation of the mangrove ecosystem, and the penalties applied were still minimal.
Pidana Tabrak Lari Tragis: Tinjauan Hukum Kontemporer Karinaputri, Fahhrani Cakra; Suherman, Hendra; Ramadhani, Deaf Wahyuni
Jurnal Litigasi Amsir Vol 12 No 2 (2025): Februari
Publisher : Faculty of Law Andi Sapada Institute of Social Sciences and Business

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

A traffic accident involves vehicles on the road that can cause material loss, injury or even death. This accident can occur due to various factors. The focus of the problem in this research is: What is the criminal responsibility for hit-and-run perpetrators based on laws and regulations in Indonesia, what are the factors that cause accidents? This type of research is normative juridical where the data source used is secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary materials. The data collection technique was carried out by document study. Indonesia is a country of law, the Criminal Code, by Pasal 235 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Jalan dan Angkutan Jalan
Pembekalan Bisnis Frozen Food dalam Rangka Menyiapkan Warga Binaan LPP Klas IIB Padang Berwirausaha Setelah Selesai Menjalani Masa Hukuman Pratimaratri, Uning; Ramadhani, Deaf Wahyuni; Annisa, Febrina
E-Dimas: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol 16, No 2 (2025): E-DIMAS
Publisher : Universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26877/e-dimas.v16i2.20465

Abstract

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Klas IIB Padang mempunyai fungsi melakukan pembinaan terhadap perempuan yang berhadapan dengan hukum. Saat ini LPP melakukan pembinaan terhadap perempuan (anak maupun narapidana wanita). Ada 214 perempuan tahanan dan narapidana, 80% dari narapidana wanita di LPP adalah pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Artinya 80% para warga binaan menjalani pembinaan lebih dari 4 tahun. Dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana wanita, LPP menghadapi kendala, antara lain kurangnya sumber daya manusia untuk berbagai kegiatan pembekalan, over capacity. Dalam mengatasi permasalahan tersebut, LPP telah melakukan kerjasama dengan pihak lain, salah satunya dengan Universitas Bung Hatta. Dalam rangka melakukan pembinaan terhadap narapidana wanita, dilakukan kegiatan penyadaran bahaya penyalahgunaan narkotika dan pelatihan manajemen keuangan dan mengelola bisnis online, serta praktik frozen food. Tujuan jangka pendek kegiatan ini adalah: warga binaan LPP mempunyai keterampilan bisnis frozen food. Tujuan jangka panjang kegiatan ini adalah: terbentuknya unit usaha frozen food di LPP Klas IIB Padang, sehingga warga binaan mempunyai pendapatan. Metode yang digunakan dalam kegiatan PKM ini ada beberapa tahap: (1) Tahap persiapan: pemetaan tentang minat dan bakat dari warga binaan oleh LPP; (2) Tahap pelaksanaan: peningkatan pengetahuan warga binaan tentang bisnis online; peningkatan pengetahuan tentang bisnis makanan beku (frozen food); peningkatan pengetahuan tentang pengelolaan keuangan. Dari kegiatan yang dilakukan disimpulkan bahwa: (1) telah meningkatnya pengetahuan warga binaan tentang pengelolaan bisnis frozen food; (2) perlu upaya lanjutan untuk mewujudkan unit bisnis frozen food di dalam LPP.