Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal Recht Studiosum Law Review
Nugroho, Inaz Indra
Unknown Affiliation
Religion Humanities Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Urgensi Penerapan Responsibility to Protect Guna Menangani Pemerkosaan Sistematik Dalam Konflik Bersenjata Internasional Harris, Rahadyan Fajar; Nugroho, Inaz Indra; Assabili, Farabi
Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal Vol 1 No 2 (2021): IPMHI Law Journal, July-December 2021
Publisher : Universitas Negeri Semarang in collaboration with Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ipmhi.v1i2.53510

Abstract

Kepenulisan ini bertujuan untuk mengetahui urgensi penerapan prinsip Tanggung Jawab untuk melindungi (Responsibility to Protect) dalam menangani kasus pemerkosaan sistematik yang terjadi di wilayah yang sedang mengalami sengketa konflik bersenjata internasional (International armed conflict). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Penelitian ini menemukan fakta bahwa pemerkosaan sistematik telah menjadi strategi peperangan selama berabad-abad dengan wanita dan anak perempuan sebagai korbannya. PBB memperkirakan lebih dari 60.000 wanita diperkosa selama perang saudara di Sierra Leone (1991-2002), 40.000 di Liberia (1989-2003), 60.000 di bekas Yugoslavia (1992-1995), dan setidaknya 200.000 di Republik Demokratik Kongo sejak 1998. Sehingga secara yuridis, pemerkosaan sistematik tergolong ke dalam pelanggaran berat (grave breach) dalam kerangka hukum humaniter Internasional. Selain itu, tergolong pula ke dalam kejahatan perang (war crimes) ataupun kejahatan terhadap kemanusiaan (crime against humanity) berdasarkan Statuta Roma 1998. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan penerapan prinsip Responsibility to Protect sebagai alternatif penyelesaian kasus pemerkosaan sistematik pada sengketa konflik bersenjata Internasional. Kebaruan penelitian ini ialah penyajian analisis topik pemerkosaan sistematik dalam sengketa konflik bersenjata internasional melalui kerangka hukum humaniter internasional, yang mana belum banyak diteliti di Indonesia. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan, bahwasanya meskipun telah terdapat instrumen hukum internasional, masih terdapat banyak pelanggaran berat, kejahatan perang, ataupun kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi dalam sengketa konflik bersenjata Internasional. Oleh karena itu, penerapan prinsip Responsibility to Protect menjadi suatu urgensi guna mendorong tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan terhadap korban pemerkosaan sistematik dengan sistem intervensi dalam rangka mencegah dan menghentikan pelanggaran berat yang terjadi dalam konflik bersenjata internasional.
Optimalisasi Penanggulangan Kebocoran Data Melalui Regulatory Blockchain Guna Mewujudkan Keamanan Siber di Indonesia Nugroho, Inaz Indra; Pratiwi, Reza; Az Zahro, Salsabila Rahma
Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal Vol 1 No 2 (2021): IPMHI Law Journal, July-December 2021
Publisher : Universitas Negeri Semarang in collaboration with Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ipmhi.v1i2.53698

Abstract

Pada era disrupsi saat ini, inovasi teknologi dan informasi terus mengalami perkembangan, salah satu contohnya adalah e-commerce. Namun pada pelaksanaannya, masih dijumpai beberapa kelemahan, salah satunya dalam sistem keamanan siber yang mengatur perlindungan data pribadi milik pengguna ecommerce yang mengakibatkan kebocoran data pribadi. Selain itu, belum adanya peraturan khusus terkait perlindungan data pribadi menyebabkan banyaknya permasalahan terkait kebocoran data pribadi. Hal ini bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi. Penulisan ini memiliki tujuan untuk membantu mewujudkan penegakan keamanan siber di Indonesia. Karya tulis ilmiah ini menggunakan metode penulisan yuridis empiris. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu studi lapangan dengan melakukan wawancara dan studi kepustakaan, seperti peraturan perundang-undangan, buku dan jurnal. Ketika data sudah terkumpul, kemudian dianalisis mengunakan metode kualitatif. Berdasarkan hasil analisa yang telah dikumpulkan, bahwa sistem keamanan siber di Indonesia masih membutuhkan inovasi terhadap perlindungan data pribadi, yaitu berupa sistem keamanan blockchain. Penggunaan sistem blockchain memerlukan sebuah payung hukum agar keberadannya dapat mengurangi permasalahan kebocoran data pribadi. Berkaitan dengan hal itu, diperlukan kebijakan terkait sistem keamanan siber yang memiliki orientasi pada era disrupsi terhadap perlindungan data pribadi, yaitu Regulatory Blockchain. Dalam pelaksanaannya membutuhkan peran stakeholder, seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta Badan Siber dan Sandi Negara untuk merealisasikan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
Reformasi Pendidikan Hukum Berbasis Law Case Study Guna Menghasilkan Sarjana Hukum yang Pancasilais di Era Society 5.0 Nugroho, Inaz Indra; Renawati, Novita; Yakin, Nurul Huda Ngainul
Recht Studiosum Law Review Vol. 1 No. 2 (2022): Recht Studiosum Law Review (November, 2022)
Publisher : Talenta Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32734/rslr.v1i2.9667

Abstract

Perkembangan teknologi di Era Revolusi Industri 4.0 tidak hanya mendatangkan dampak positif berupa kemudahan disegala bidang, namun juga telah mendisrupsi kehidupan manusia karena teknologi telah menggantikan peran pekerjaan manusia. Kemajuan teknologi berpengaruh terhadap transformasi nilai-nilai dalam tatanan kehidupan masyarakat, sehingga pemanfaatan teknologi yang tidak bijak dapat menggerus nilai-nilai moral dan kemanusiaan. Hal itulah yang melatarbelakangi Jepang dalam menggagas konsep Era Society 5.0 yang ditujukan untuk menyelesaikan berbagai persoalan sosial yang timbul akibat Era Revolusi Industri 4.0. Sejalan dengan kemajuan teknologi, penegakan hukum di Indonesia menunjukkan kualitas yang kian merosot. Salah satunya disebabkan oleh integritas aparat penegak hukum yang melemah. Dengan demikian, diperlukan adanya reformasi hukum dalam bidang pendidikan hukum sebagai upaya untuk mempersiapkan sarjana hukum yang berintegritas tinggi yang berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila. Penelitian ini dilakukan guna mencari solusi dalam memperbaiki kualitas penegakan hukum melalui reformasi hukum di bidang pendidikan hukum berbasis Law Case Study. Metode penulisan yang digunakan adalah metode legal research, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji berbagai data pustaka dan referensi, berupa peraturan perundang-undnagan, buku, jurnal, dan publikasi bereputasi mutakhir. Kemudian, keseluruhan data dan referensi yang diperoleh disusun secara sistematis dengan menggunakan analisis yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, sistem pendidikan hukum yang ada saat ini masih hanya terfokus dari segi normatif. Orientasi pendidikan dan intelektualisas ilmu hukum cenderung bersifat otonom, doktrinal, dan posivistik tertutup. Pendidikan hukum saat ini lebih didominasi oleh cara pembelajaran yang bersifat teknologis daripada kemanusiaan dan sosial. Kedua, bahwa metode belajar Law Case Study dalam pendidikan hukum diciptakan oleh Christopher Columbus Langdell. Dengan proses belajar yang langsung ke simulasi dan aktif ini mahasiswa dapat melihat suatu kasus dari sisi sosiologis, bukan hanya dari sisi positivistik perundang-undangan semata.
Co-Authors Assabili, Farabi Az Zahro, Salsabila Rahma Harris, Rahadyan Fajar Pratiwi, Reza Renawati, Novita Yakin, Nurul Huda Ngainul