Amalia, Nur Abda
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Tugas dan Wewenang Badan Anggaran DPRD Provinsi Sumatera Utara dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Amalia, Nur Abda; Rokan, Mustafa Kamal
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 5 No. 3 (2021): 2021
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (100.257 KB)

Abstract

Badan Anggaran atau yang disebut Anggaran adalah alat bagi DPRD Provinsi Sumatera Utara yang bersifat tetap dan anggaran untuk pembahasan. Badan Anggaran lebih menitikberatkan pada fungsi DPRD dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dalam menjalankan fungsi DPRD untuk mengetahui dengan walikota pembahasan dan persetujuan APBD. adanya pandemi covid-19 yang mengakibatkan munculnya permasalahan yang terjadi mulai dari penyusunan, pemutakhiran dan pembahasan APBD Provinsi Sumatera Utara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-analitis, Badan Anggaran bertemu dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ingin dicapai oleh masing-masing SKPD. Kendala yang dihadapi dalam pembahasan anggaran Badan Anggaran justru datang dari pihak eksternal yaitu dari Satker. Dalam menentukan target penerimaan setiap pekerjaan, negosiasi antar unit harus dilakukan antar DPR.
Tugas dan Wewenang Badan Anggaran DPRD Provinsi Sumatera Utara dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Amalia, Nur Abda; Rokan, Mustafa Kamal
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 5 No. 3 (2021): 2021
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v5i3.2350

Abstract

Badan Anggaran atau yang disebut Anggaran adalah alat bagi DPRD Provinsi Sumatera Utara yang bersifat tetap dan anggaran untuk pembahasan. Badan Anggaran lebih menitikberatkan pada fungsi DPRD dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dalam menjalankan fungsi DPRD untuk mengetahui dengan walikota pembahasan dan persetujuan APBD. adanya pandemi covid-19 yang mengakibatkan munculnya permasalahan yang terjadi mulai dari penyusunan, pemutakhiran dan pembahasan APBD Provinsi Sumatera Utara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-analitis, Badan Anggaran bertemu dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ingin dicapai oleh masing-masing SKPD. Kendala yang dihadapi dalam pembahasan anggaran Badan Anggaran justru datang dari pihak eksternal yaitu dari Satker. Dalam menentukan target penerimaan setiap pekerjaan, negosiasi antar unit harus dilakukan antar DPR.