Garuda - Garba Rujukan Digital

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ANGGARAN MENUJU GOOD GOVERNANCE Dedhy Guntoro
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 11 No `5 (2019): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Tulisan ini berupaya menganalisis implementasi kebijakan anggaran daerah dalam konteks tata pemerintahan yang baik. Penganggaran adalah perencanaan yang menggambarkan jumlah asupan keuangan dan output keuangan, dan biaya juga. Melalui pendekatan dinamis, oleh karena itu penganggaran adalah rencana keuangan yang menafsirkan penggunaan sumber daya untuk memenuhi aspirasi masyarakat menjadi masa depan yang lebih baik, atau perencanaan keuangan pemerintah daerah untuk mengembangkan kehidupan masyarakat yang secara dinamis terus berkembang dan tercermin dalam kegiatan, untuk memaksa masyarakat dalam mengaktualisasikan diri mereka sebagai warga. Dalam mengimplementasikan penyusunan anggaran daerah menuju tata pemerintahan yang baik yang melibatkan tiga domain (pemerintah, komunitas swasta, dan masyarakat) masing-masing memainkan peran sebagai fungsi sebelum anggaran. Dalam kesempatan ini, peneliti hanya melihat dari tiga fungsi penganggaran utama (stabilitas, distribusi, dan alokasi). Dalam penganggaran daerah perlu disinkronkan dengan kebijakan dan asumsi makro pemerintah pusat yang harus disesuaikan dengan kondisi daerah mana. Penganggaran harus dapat memotivasi ketiga domain untuk melakukan kemitraan dalam upaya memperkenalkan perubahan ekonomi regional agar efektif dalam menciptakan peluang kerja untuk mengurangi tingkat pengangguran, dan untuk beberapa hal mengurangi kemiskinan. Hal ini dapat diwujudkan hanya dengan penganggaran berorientasi masyarakat sebagai fungsi utama penganggaran.

MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN SUATU PEMBERDAYAAN MASYARAKAT YANG DILAKUKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KULONPROGO PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Dedhy Guntoro
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 12 No 1 (2020): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Penelitian ini dilakukan atas dasar perkembangan dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif berdasarkan Surat Edaran Bersama antara Mendagri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Bappenas No.259/M.PPN/I/2005, 050/166/SJ Tanggal 20 Januari 2005. Dalam upaya melaksanakan pembangunan daerah yang partisipatif diperlukan adanya suatu perencanaan yang banyak melibatkan masyarakat atau partisipatif. Salah satu yang perlu diperhatikan dalam musyawarah perencanaan pembangunan yang partisipatif adalah mekanisme dan koordinasi dari musyawarah perencanaan tersebut, serta tidak adanya stakeholder yang dominan dan tidak adanya pergeseran usulan yang datangnya dari masyarakat terutama dari tingkat desa. Jadi kepentingan masyarakatlah yang diutamakan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan, menganalisis dan menginterpretasikan tentang mekanisme dan koordinasi musyawarah perencanaan pembangunan partisipatif yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Kulonprogo, peran elite yang paling dominan serta faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam proses perencanaannya. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, dengan jenis deskriptif. Sumber data berasal dari informan dan dokumen yang berkaitan dengan mekanisme dan koordinasi musyawarah perencanaan pembangunan partisipatif. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis model interaktif yaitu mereduksi data, menyajikan data serta menarik simpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan pembangunan partisipatif di Kabupaten Kulonprogo didasarkan pada sistem perencanaan partisipatif yang menggabungkan antara sistem top-down dan bottom-up serta memadukan dengan metode Perencanaan Pembangunan Partisipatif Masyarakat Desa (P3MD) yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kulonprogo mulai dari tingkat desa, kecamatan, sampai pada tingkat kabupaten melalui forum koordinasi, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes), Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbangkec), dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten (Musrenbangkab)/rakorbang kabupaten. Setiap forum dilaksanakan dengan kegiatan-kegiatan yang partisipatif dan demokratis. Pemerintah memberikan kebebasan kepada masyarakat sebagai peserta untuk menyampaikan aspirasi untuk menetapkan kegiatan yang dibutuhkan. Kegiatan dalam koordinasi disepakati seluruh peserta termasuk penetapan kriteria penilaian kegiatan sebagai indikator penilaian skala prioritas. Faktor yang pendukung dari perencanaan pembangunan partisipatif ini adalah: 1) masyarakat yang memiliki kemampuan untuk mengetahui tentang kebutuhan dan permasalahannya serta dapat berperan serta dalam memberikan masukan bagi perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, dan 2) adanya kader penggerak pembangunan di tingkat desa. Faktor penghambat dapat ditemukan adanya, yaitu 1) belum ada aparatur pemerintah fungsional di bidang perencanaan, 2) terbatasnya dana untuk proses perencanaan pembangunan partisipatif, dan 3) tidak adanya ketentuan mengenai peserta forum koordinasi.

EFEKTIVITAS APLIKASI SIPINTER DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PERIZINAN DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR Agung Nurrahman; Eko Budi Santoso; Kautsar Zulfahmi; Dedhy Guntoro
Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja Vol 12 No 1 (2022)
Publisher : Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan IPDN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jiwbp.v12i1.2660

Aplikasi SiPinTer dalam aspek kemudahan akses dan penggunaan aplikasi haruslah baik bagi masyarakat terutama lapisan masyarakat menengah kebawah dan umurnya sudah 50 tahun keatas yang mempunyai keinginan untuk mengajukan ijin usaha atau non usaha ke DPMPTSP, karena ada beberapa aplikasi pelayanan online yang dimiliki pemerintah yang akses untuk masuk ke system itu sulit dan rumit untuk dilakukan, kesulitan akses dan penggunaan aplikasi mungkin tidak dirasakan oleh kalangan anak milenial zaman sekarang dengan pengetahuan teknologi mereka, tetapi bagi masyarakat yang lahir di tahun 70-an hal itu bisa menjadi masalah dalam penggunaan system pelayanan masyarakat berbasis online. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas aplikasi SiPinTer dalam meningkatkan pelayanan perizinan di Kabupaten Situbondo. Metode yang digunakan ialah wawancara, dokumentasi dan pengamatan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa terdapat keterbatasan dalam menguasai teknologi terutama saat memanfaatkan aplikasi SiPinter pada golongan yang lebih tua, dalam pemanfaatan aplikasi tersebut masih terjadi error dialami oleh masyarakat sehingga masyarakat pun harus datang ke kantor untuk menyelesaikan permasalahan error tersebut. DPMPTSP perlu melakukan sosialisasi secara berkala dan komprehensif kepada masyarakat terutama yang tinggal di desa dengan melakukan sosialisasi jemput bola ke desa-desa. Kesimpulannya, Program aplikasi SiPinTer di Kabupaten Situbondo sudah berjalan cukup baik dan efektif pada dimensi pencapaian produksi, efisiensi, kepuasan, adaptasi, dan perkembangan. Sementara pada dimensi kepuasan terutama dalam subdimensi sistem, mekanisme, dan prosedur dan dimensi adaptasi dalam subdimensi kompetensi pelaksana masih perlu ditingkatkan. Kata kunci: Aplikasi SiPinTer, Efektivitas, Internet

IMPLEMENTASI WEBSITE BELUKAB.GO.ID MELALUI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA SEBAGAI LAYANAN INFORMASI DALAM MENINGKATKAN E-GOVERNMENT DI KABUPATEN BELU PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR Eem Nurnawati; Felix Johanes Mau; Dedhy Guntoro
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 16 No 2 (2024): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jv.v16i2.1053

Era yang semakin maju dalam teknologi informasi, di mana teknologi dan informasi memegang peranan yang krusial dalam aspek kehidupan. Semakin majunya IPTEK menuntut pemerintah agar mewujudkan pelayanan berbasis elekronik (e-service) untuk meningkatkan pemerintahan berbasis elektronik (e- government) sehingga dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Pembangunan e-government. Dalam meningkatkan e-government salah satu upaya pemerintah yaitu menggunakan website. Judul dari penelitian ini yaitu “Implementasi Website belukab.go.id melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Sebagai Layanan Informasi dalam Meningkatkan E-government di Kabupaten Belu." Tujuan: Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui, memahami serta menggambarkan bagaimana Implementasi website sebagai layanan informasi di Kabupaten Belu, hambatan yang ditemukan dan upaya yang sudah dilakukan. Sehingga, penulis dapat membuat simpulan dan memberikan saran untuk meningkatkan e-government di Kabupaten Belu. Metode: Penulis menerapkan pendekatan induktif dalam metode penelitian kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Metode analisis data melibatkan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan. Hasil/Temuan: Temuan dari penelitian ini menyajikan bahwa implementasi pelayanan informasi menggunakan website untuk meningkatkan e-government belum berjalan secara optimal dan terlaksana dengan baik. Simpulan: Implementasi website sebagai layanan informasi dalam meningkatkan e-government di Kabupaten Belu belum sepenuhnya berjalan dengan optimal, hal ini berdasarkan pada teori penerapan yang digunakan yang meliputi tiga elemen yaitu pendukung, kapasitas dan manfaat yang ditemukan beberapa kendala meliputi: payung hukum yang kurang kuat, SDM yang sangat minim, tidak mempunyai server sendiri, kurangnya sosialisasi secara langsung dan belum adanya sumber daya finansial untuk pengelolaan website. Upaya yang digunakan untuk mengatasi kendala yang dihadapi yaitu membuat Perbub tentang website, merekrut SDM yang memiliki kompetensi dibidangnya, mengadakan server sendiri, meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat dan mengajukan anggaran khusus untuk pengelolaan website.

Efektivitas Program Identitas Kependudukan Digital Di Kabupaten Ciamis Agung Nurrahman; Sabaruddin; Eem N Nurnawati; Dedhy Guntoro
Registratie Vol 7 No 2 (2025): Registratie
Publisher : Program Studi Studi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jurnalregistratie.v7i2.5942

Identitas Kependudukan Digital merupakan salah satu wujud digitalisasi pelayanan publik, yang bertujuan memudahkan akses dokumen kependudukan bagi masyarakat. Namun, capaian aktivasinya di Kabupaten Ciamis belum memenuhi target capaian nasional. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas program Identitas Kependudukan Digital di Kabupaten Ciamis. Metode penelitian adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program Identitas Kependudukan Digital di Kabupaten Ciamis didominasi oleh aspek sosialisasi yang telah dilakukan secara offline dan online, juga didukung oleh layanan jemput bola. Tujuan dan sasaran penerapannya telah sesuai dengan arahan dari pemerintah pusat. Adapun pemantauan program dilakukan melalui rapat rutin dan penetapan prosedur. Kesimpulannya, efektivitas program Identitas Kependudukan Digital terselenggara cukup baik, dan masih menghadapi tantangan ketersediaan anggaran untuk penguatan infrastruktur jaringan dan kesenjangan digital masyarakat dalam mengakses layanan.

Title

Found 5 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 5 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 5 Documents
Search