Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

POLITIK HUKUM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK : UPAYA MENJAUHAKAN ANAK DARI PIDANA PENJARA Saputra, Trias
IBLAM LAW REVIEW Vol. 2 No. 1 (2022): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (731.83 KB) | DOI: 10.52249/ilr.v2i1.41

Abstract

This study aims to review and discuss the mechanism for imposing penalties/criminals for children who are in conflict with the law as regulated in Law Number 11 of 2012 concerning the Child Criminal Justice System. In the Law there are changes to the provisions for imposing penalties/criminals for children. Imprisonment is placed at the last order in this provision. different from the Regulations regulated in the Previous Law. This study will also discuss the process of forming the SPPA Law in the Political-Legal aspect which examines the minutes of the Formation of Legislations and the academic text of the Law. The method used in this research is juridical-normative by using secondary data or library data (library research) with the approach to legislation (The Statute Approach).
PENTINGNYA SURAT PEMBERITAHUAN DIMULAINYA PENYIDIKAN (SPDP) BAGI PARA PIHAK DEMI TERCIPTANYA DUE PROCES OF LAW Saputra, Trias; Mauli Hutagalung, Jatarda
IBLAM LAW REVIEW Vol. 2 No. 2 (2022): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v2i2.66

Abstract

Tujuan dari penelitian ini untuk mengkaji serta menguraikan penerapan pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terkait Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). SPDP tersebut disampaikan oleh penyidik kepada penuntut umum guna menjamin penerapan fungsi pengawasan perkara yang dimiliki Penuntut Umum. Melalui Putusan Nomor 130/PUU-XIII/2015 Mahkamah Konstitusi menyatakan frasa “penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum” inskonstitusional bersyarat sehingga SPDP menjadi wajib diserahkan kepada Penuntut Umum, terlapor dan korban/pelapor paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkan surat perintah penyidikan. Dalam praktiknya penerapan pasal ini masih jauh dari harapan sebagaimana yang termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah Yuridis-Normatif dengan menggunakan data sekunder atau data kepustakaan (library research) dengan pendekatan Perundang-undangan (The Statute Approach). Kata Kunci: SPDP, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015.
CRIMINAL POLCY LOKIKA SANGGRAHA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA Saputra, Trias; Nugraha, Yudha Adhi
IBLAM LAW REVIEW Vol. 3 No. 2 (2023): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v3i2.132

Abstract

Criminal Policy in criminal law or commonly known as Criminal Police is the attitude of a country in implementing criminal law in a country. Every Country Has a Different Criminal Policy, especially if it is related to religion and decency. In Balinese custom, it is known as the Lokika Sanggraha delict, a delict concerning decency which is highly trusted by the Balinese people. The offense gives high respect to women. In practice, there are many women who become victims of sexual violence that have not been accommodated through the National Criminal Law. This research will review the Lokika Sanggraha Criminal Policy which can be applied nationally through the Criminal Policy. This study uses a normative juridical approach that uses legal data