Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal ASAWIKA: Media Sosialisasi Abdimas Widya Karya Comprehensive Journal Law
Paraou Paskalis Sitanggang
Unknown Affiliation
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
PEMBERDAYAAN PT SUZUKI FINANCE INDONESIA AREA JAWA TIMUR BAGIAN SELATAN CABANG MALANG SELAKU KREDITOR PREFEREN DALAM PELAKSANAAN HUKUM JAMINAN FIDUSIA Paraou Paskalis Sitanggang; Celina Tri Siwi K.
Asawika : Media Sosialisasi Abdimas Widya Karya Vol 2 No 2 (2017): Desember: Asawika
Publisher : LPPM Unika Widya Karya Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1372.173 KB) | DOI: 10.37832/asawika.v2i2.10

Abstract

Keberadaan Kota Malang sebagai kota besar memengaruhi peningkatan layanan jasa keuangan, salah satu bentuk yang banyak diminati adalah lembaga pembiayaan konsumen. Kebutuhan konsumen atas sejumlah dana untuk membeli barang konsumtif, dapat diselesaikan oleh lembaga pembiayaan atau finance. Terikatnya konsumen sebagai debitor lembaga pembiayaan seringkali disalahgunakan, banyak debitor tidak melaksanakan perjanjian dengan itikad baik. Pada tahun 2016, diperoleh data terjadi peningkatan jumlah pengaduan mengenai permasalahan tidak dipenuhinya hak dan kewajiban antara para pihak pada lembaga pembiayaan, yang dapat menimbulkan kerugian. PT. Suzuki Finance Indonesia area Jawa Timur Bagian Selatan Cabang Malang adalah salah satu unit usaha pembiayaan di Kota Malang yang terletak di Jalan A.Yani Utara dengan + 7000 debitor. Kegiatan usaha pembiayaan (finance) ini mempraktikkan jaminan fidusia. Dalam perkembangannya banyak laporan tentang pelanggaran perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia yang dilakukan oleh debitornya. Hal ini menjadi keprihatinan sehingga menjadi penting melakukan pemberdayaan kepada pelaku usaha pembiayaan yang merupakan pihak kreditor preferen yakni PT Suzuki Finace Indonesia area Jawa Timur bagian Selatan Cabang Malang. Wujud kegiatan pemberdayaan berupa pelatihan hukum jaminan fidusia dalam teori dan praktik, serta melakukan simulasi upaya penyelesaian jika dalam praktik timbul permasalahan. Tujuan kegiatan ini agar selaku pihak kreditor memahami secara tepat perkembangan hukum jaminan fidusia sehingga dapat meminimalisir kerugian bagi para pihak. Kata Kunci: Jaminan Fidusia, Kreditor Preferen Pemberdayaan,
Status Rumah Ibadah Dalam Pertimbangan Hakim Berkaitan Dengan Gugatan Sengketa Kepemilikan Bangunan Gereja Paraou Paskalis Sitanggang
Comprehensive Law Journal Vol. 2 No. 2 (2024): Desember : Comprehensive Journal Law
Publisher : Universitas Katolik Widya Karya Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Worship house is a building that functions as a place of worship established by members of a religion. From the beginning onwards, places of worship will always be used as a gathering place for the community to study religious values as well as being a marker (symbol) of the practice of religious teachings in living together in society. In short, houses of worship are present in society with social motives. On the other hand, other buildings, for example shops, warehouses, factories, hotels and so on, are buildings whose function and purpose are economically motivated, namely buildings with the aim of making a profit because they are used for business purposes. The probles in this research are whether the status of a church that functions as a house of worship can be a note that the judge takes into account when considering decisions and whether the status of a church that functions as a house of worship can prevent negative court decisions from occurring. This research uses normative legal research methods and the results of this research are that the status of a church that functions as a place of worship is not a note that the judge takes into account when considering the decision. Furthermore, the status of the church as a home is also not sufficient to prevent negative court decisions.
Co-Authors Celina Tri Siwi K.