Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

KEADILAN DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL BERDASARKAN PERSPEKTIF GENDER Akmal, Diya Ul; Pratiwi, Eka; Sulistiani, Anisa
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum 2021: Volume 8 Nomor 1 Desember 2021
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/lljih.v0i0.273

Abstract

Indonesia sebagai negara hukum mengatur segala lini kehidupan dengan peraturan dari yang terhierarkis sampai dengan yang tidak namun tetap diakui kekuatan mengikatnya. Tujuan dari pengaturan ini adalah untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak yang dimiliki oleh setiap individu agar tidak dilanggar oleh individu lainnya. Namun pada kenyataanya hukum yang ada saat ini belumlah melindungi secara penuh dari adanya diskriminisi gender. Utamanya perempuan masih belum terlindungi secara penuh hak-haknya. Banyaknya korban pelecehan yang terdiskriminasi dalam pendidikan, berbagai permasalahan dalam perkawinan, kekerasan dalam rumah tangga, tidak terpenuhinya hak-hak sebagai perempuan dalam bidang pekerjaan, dan masih banyak lagi permasalahan lainnya yang belum dapat dijawab dengan hukum yang sudah ada. Perlu adanya penguatan dan pembaharuan dalam hukum nasional agar menjaga kedudukan, peran, serta hak yang dimiliki oleh perempuan. Hukum yang dibuat harus mengedepankan pengarusutamaan gender. Hal ini sebagai upaya untuk memberikan kesetaraan gender dan keadilan gender di Indonesia.
STRATEGIC-BASED REGIONAL DEVELOPMENT IN BORDER AREA FOR NATIONAL DEFENSE Sulistiani, Anisa; Mutaal, Muhammad Rofi'ud
Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja Vol 50 No 2 (2024)
Publisher : Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan (LRPSP), Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jipwp.v50i2.4871

Abstract

This research aims to analyze strategic-based development in the Natuna Regency area as Indonesia's gateway and its relevance in strengthening national security related to the South China Sea dispute dynamics. The North Natuna Sea, as part of the South China Sea, has significant marine resource potential and is a strategic shipping lane connecting the Pacific and Indian Oceans. However, the region is also caught up in complex territorial disputes involving countries such as China, Taiwan, Malaysia, the Philippines, Vietnam, and Brunei Darussalam. China's unilateral claim to the region, known as the nine-dashed line map, triggered rejection from neighboring countries, including Indonesia. This research uses a descriptive qualitative method with secondary data and utilizes various sources of scientific publications and national regulations. Data were analyzed using the Strategic-Based Regional Development (SBRD) approach, integrating social, economic, and institutional dimensions. The results show that the regional development of Natuna Regency through strengthening the infrastructure, fisheries, and fisheries' industrialization sectors is crucial in maintaining Indonesia's national stability and security, especially in the face of China's unilateral claims. While Indonesia has strengthened its military posture and diplomacy in the region, the lack of synergy between central and local governments and challenges in governance cause vulnerabilities that must be addressed. This study recommends more integrated planning between central and regional governments to strengthen local trust in national sovereignty. Keywords: Border Security; National Defense; Natuna; Regional Development; South China Sea.
STRATEGIC-BASED REGIONAL DEVELOPMENT IN BORDER AREA FOR NATIONAL DEFENSE: INSIGHT FROM NATUNA REGENCY AMID THE SOUTH CHINA SEA DISPUTE Sulistiani, Anisa; Mutaal, Muhammad Rofi'ud
Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja Vol 50 No 2 (2024)
Publisher : Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan (LRPSP), Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jipwp.v50i2.4871

Abstract

This research aims to analyze strategic-based development in the Natuna Regency area as Indonesia's gateway and its relevance in strengthening national security related to the South China Sea dispute dynamics. The North Natuna Sea, as part of the South China Sea, has significant marine resource potential and is a strategic shipping lane connecting the Pacific and Indian Oceans. However, the region is also caught up in complex territorial disputes involving countries such as China, Taiwan, Malaysia, the Philippines, Vietnam, and Brunei Darussalam. China's unilateral claim to the region, known as the nine-dashed line map, triggered rejection from neighboring countries, including Indonesia. This research uses a descriptive qualitative method with secondary data and utilizes various sources of scientific publications and national regulations. Data were analyzed using the Strategic-Based Regional Development (SBRD) approach, integrating social, economic, and institutional dimensions. The results show that the regional development of Natuna Regency through strengthening the infrastructure, fisheries, and fisheries' industrialization sectors is crucial in maintaining Indonesia's national stability and security, especially in the face of China's unilateral claims. While Indonesia has strengthened its military posture and diplomacy in the region, the lack of synergy between central and local governments and challenges in governance cause vulnerabilities that must be addressed. This study recommends more integrated planning between central and regional governments to strengthen local trust in national sovereignty. Keywords: Border Security; National Defense; Natuna; Regional Development; South China Sea.
KEADILAN DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL BERDASARKAN PERSPEKTIF GENDER Akmal, Diya Ul; Pratiwi, Eka; Sulistiani, Anisa
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 8 No. 1 (2021): Desember
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/lljih.v0i0.273

Abstract

Indonesia sebagai negara hukum mengatur segala lini kehidupan dengan peraturan dari yang terhierarkis sampai dengan yang tidak namun tetap diakui kekuatan mengikatnya. Tujuan dari pengaturan ini adalah untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak yang dimiliki oleh setiap individu agar tidak dilanggar oleh individu lainnya. Namun pada kenyataanya hukum yang ada saat ini belumlah melindungi secara penuh dari adanya diskriminisi gender. Utamanya perempuan masih belum terlindungi secara penuh hak-haknya. Banyaknya korban pelecehan yang terdiskriminasi dalam pendidikan, berbagai permasalahan dalam perkawinan, kekerasan dalam rumah tangga, tidak terpenuhinya hak-hak sebagai perempuan dalam bidang pekerjaan, dan masih banyak lagi permasalahan lainnya yang belum dapat dijawab dengan hukum yang sudah ada. Perlu adanya penguatan dan pembaharuan dalam hukum nasional agar menjaga kedudukan, peran, serta hak yang dimiliki oleh perempuan. Hukum yang dibuat harus mengedepankan pengarusutamaan gender. Hal ini sebagai upaya untuk memberikan kesetaraan gender dan keadilan gender di Indonesia.