Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.152
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum Jurnal Konstitusi Justitia et Pax Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Jurnal Rechts Vinding : Media Pembinaan Hukum Nasional Jurnal Konstitusi Jurnal Hukum dan Pembangunan
Muhammad Fatahillah Akbar
Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Other

Published : 11 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 11 Documents
Search

 1   2 
Pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi di Bidang Pengujian Undang-Undang terhadap Sistem Peradilan Pidana Indonesia dengan Perubahan KUHAP Akbar, Muhammad Fatahillah
Jurnal Konstitusi Vol 16, No 3 (2019)
Publisher : Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (450.026 KB) | DOI: 10.31078/jk1632

Abstract

Sistem peradilan pidana melingkupi wilayah formulasi, aplikasi, dan eksekusi. Proses aplikasi dipengaruhi besar oleh formulasi hukum acara pidana yang dikodifikasi ke dalam KUHAP. Sejak MK berdiri dengan kewenangan menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, KUHAP telah diuji beberapa kali di Mahkamah Konstitusi. Artikel ini memiliki tujuan untuk menelusuri, mengkaji, dan menjelaskan berbagai putusan Mahkamah Konstitusi di bidang pengujian undang-undang yang berpengaruh terhadap perkembangan hukum pidana formil di Indonesia. Artikel ini disusun atas hasil penelitian hukum normatif yang menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Cara pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan, sedangkan alat pengumpulan data menggunakan studi dokumen. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pemaparan secara deskriptif analitis. Artikel ini memberikan dua kesimpulan. Pertama, penelusuran Putusan Mahkamah Konstitusi yang dilakukan sejak tahun 2003 sampai dengan 2018 menunjukkan bahwa terdapat 32 (tiga puluh dua) permohonan uji materi terhadap hukum pidana formil. Namun demikian, hanya terdapat 13 (tiga belas) permohonan uji materi terhadap hukum pidana formil yang dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan KUHAP. Kedua, terhadap beberapa putusan MK, Mahkamah Agung membuat Perma atau SEMA untuk menyimpangi putusan MK tersebut. The article aims to examine all relevant constitutional court decisions which have impacts on criminal laws, especially in substantive, procedural, and penitentiary law. The article is based on a legal normative research employing secondary data, including primary legal sources, secondary legal sources, and tertiary legal sources. The method in collecting the data is library research. The research tools are documentary studies. The analysis is qualitative which is strengthened by descriptive analysis. There are two conclusive statements of this research. Firstly, the finding on constitutional court decisions showed that 32 (thirty-two) decisions were made for procedural criminal law, but only 13 (thirteen) decisions were in line with the applicants? objectives which are mainly related to Criminal Procedural Code (KUHAP). Secondly, Supreme Court produced Perma or SEMA which overruled the Constitutional Court decisions.   
KEADILAN RESTORATIF DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA SEBAGAI PERWUJUDAN NILAI-NILAI PANCASILA Akbar, Muhammad Fatahillah
Justitia et Pax Vol 37, No 1 (2021): Justitia et Pax Volume 37 Nomor 1 Tahun 2021
Publisher : Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24002/jep.v37i1.3821

Abstract

Pancasila is the ground fundamental norm as the ultimate source of law in Indonesia. Based on that concept, the establishment of National Legal System shall be based on values contained in the Pancasila. One of the reforms of legal system is the establishment of restorative justice. Restorative justice is the concept where in solving criminal law matters, all related parties shall be involved. Restorative justice is the implementation of Pancasila values in the criminal justice system. The problems discussed in this paper is the urgency restorative justice concept in criminal justice system in reflecting Pancasila values. In terms of existing regulation, restorative justice is merely regulated in The Act of Juvenile Justice System (UU SPPA), the Police Commissioner’s Regulation Number 6 of 2019, and the General Attorney Regulation Number 5 of 2020. However, the implementation in practices, restorative justice still has many weaknesses, including the diversion provision. By discussion restorative justice and Pancasila, it can be stated that restorative justice aims to create social justice for everyone involved in a criminal law case and form a cultural mediation in the system. In short, restorative justice is one of crucial concepts in implementing Pancasila values.
Pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi di Bidang Pengujian Undang-Undang terhadap Sistem Peradilan Pidana Indonesia dengan Perubahan KUHAP Muhammad Fatahillah Akbar
Jurnal Konstitusi Vol 16, No 3 (2019)
Publisher : The Constitutional Court of the Republic of Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (450.026 KB) | DOI: 10.31078/jk1632

Abstract

Sistem peradilan pidana melingkupi wilayah formulasi, aplikasi, dan eksekusi. Proses aplikasi dipengaruhi besar oleh formulasi hukum acara pidana yang dikodifikasi ke dalam KUHAP. Sejak MK berdiri dengan kewenangan menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, KUHAP telah diuji beberapa kali di Mahkamah Konstitusi. Artikel ini memiliki tujuan untuk menelusuri, mengkaji, dan menjelaskan berbagai putusan Mahkamah Konstitusi di bidang pengujian undang-undang yang berpengaruh terhadap perkembangan hukum pidana formil di Indonesia. Artikel ini disusun atas hasil penelitian hukum normatif yang menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Cara pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan, sedangkan alat pengumpulan data menggunakan studi dokumen. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pemaparan secara deskriptif analitis. Artikel ini memberikan dua kesimpulan. Pertama, penelusuran Putusan Mahkamah Konstitusi yang dilakukan sejak tahun 2003 sampai dengan 2018 menunjukkan bahwa terdapat 32 (tiga puluh dua) permohonan uji materi terhadap hukum pidana formil. Namun demikian, hanya terdapat 13 (tiga belas) permohonan uji materi terhadap hukum pidana formil yang dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan KUHAP. Kedua, terhadap beberapa putusan MK, Mahkamah Agung membuat Perma atau SEMA untuk menyimpangi putusan MK tersebut. The article aims to examine all relevant constitutional court decisions which have impacts on criminal laws, especially in substantive, procedural, and penitentiary law. The article is based on a legal normative research employing secondary data, including primary legal sources, secondary legal sources, and tertiary legal sources. The method in collecting the data is library research. The research tools are documentary studies. The analysis is qualitative which is strengthened by descriptive analysis. There are two conclusive statements of this research. Firstly, the finding on constitutional court decisions showed that 32 (thirty-two) decisions were made for procedural criminal law, but only 13 (thirteen) decisions were in line with the applicants’ objectives which are mainly related to Criminal Procedural Code (KUHAP). Secondly, Supreme Court produced Perma or SEMA which overruled the Constitutional Court decisions.   
KOHERENSI PENGATURAN ILLEGAL, UNREPORTED, AND UNREGULATED FISHING DI INDONESIA Muhammad Fatahillah Akbar
Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional Vol 8, No 2 (2019): Agustus 2019
Publisher : Badan Pembinaan Hukum Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3772.289 KB) | DOI: 10.33331/rechtsvinding.v8i2.319

Abstract

Sumber daya hayati perikanan adalah sumber daya yang perlu dilindungi dan dioptimalkan pengolahannya, namun kejahatan di bidang perikanan semakin meningkat. Hukum internasional kemudian mengklasifikasikan kejahatan perikanan ke dalamIllegal, Unreported, and Unregulated Fishing. Pertanyaan dalam penelitian ini adalah bagaimana koherensi hukum nasional Indonesia di bidang perikanan dengan hukum internasional. Hal ini penting karena kejahatan di bidang perikanan memiliki banyak aspek internasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji koherensi hukum nasional dan internasional dalam menanggulangi kejahatan di bidang perikanan, serta mengusulkan reformulasi peraturan perundang-undangan dalam menangani permasalahan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif-yuridis dengan membandingkan peraturan hukum nasional dan peraturan hukum internasional di bidang perikanan. Penelitian ini menunjukkan bahwa koherensi hukum nasional dan internasional di bidang perikanan ini cukup baik. Namun, terdapat beberapa kelemahan berupa tidak adanya pengaturan unreported fishing, pertanggungjawaban korporasi yang lemah, pengaturan di laut lepas, dan kerjasama dengan WCPFC. Dalam hal ini reformulasi ditujukan untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan tersebut untuk mengoptimalkan perlindungan dan pemanfaatan sumber daya hayati perikanan.
KEADILAN RESTORATIF DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA SEBAGAI PERWUJUDAN NILAI-NILAI PANCASILA Muhammad Fatahillah Akbar
Justitia et Pax Vol. 37 No. 1 (2021): Justitia et Pax Volume 37 Nomor 1 Tahun 2021
Publisher : Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24002/jep.v37i1.3821

Abstract

Pancasila is the ground fundamental norm as the ultimate source of law in Indonesia. Based on that concept, the establishment of National Legal System shall be based on values contained in the Pancasila. One of the reforms of legal system is the establishment of restorative justice. Restorative justice is the concept where in solving criminal law matters, all related parties shall be involved. Restorative justice is the implementation of Pancasila values in the criminal justice system. The problems discussed in this paper is the urgency restorative justice concept in criminal justice system in reflecting Pancasila values. In terms of existing regulation, restorative justice is merely regulated in The Act of Juvenile Justice System (UU SPPA), the Police Commissioner’s Regulation Number 6 of 2019, and the General Attorney Regulation Number 5 of 2020. However, the implementation in practices, restorative justice still has many weaknesses, including the diversion provision. By discussion restorative justice and Pancasila, it can be stated that restorative justice aims to create social justice for everyone involved in a criminal law case and form a cultural mediation in the system. In short, restorative justice is one of crucial concepts in implementing Pancasila values.
THE REFORM OF CORRUPTION ERADICATION IN INDONESIA: THE PRISMATIC LAW IN THE RECENT CONTEXT Muhammad Fatahillah Akbar; Dian Agung Wicaksono
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 25, No 1 (2013)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (450.767 KB) | DOI: 10.22146/jmh.16111

Abstract

This paper aims to investigate the reform of corruption eradication in Indonesia from three crucial aspects: the form of the Corruption Eradication Commission (KPK), the formulation of corruption in material and formal aspects, and other additional support system such as asset recovery and the protection of justice collaborator and whistle blower. This paper is a normative-legal research where it dissects secondary data which includes statutory regulations, various legal documents, researches, and other references relevant to corruption eradication in Indonesia. KPK could be strengthened in particular aspects with changes in regards its design of authority and its relationship with other authorities in corruption eradication process. Artikel ini bertujuan untuk meneliti reformasi pemberantasan korupsi dari tiga aspek penting: bentuk dari Komisi Pemberantasan Korupsi, perumusan korupsi dalam aspek materiil maupun aspek formiil, serta hal-hal pendukungnya seperti pemulihan aset dan perlindungan justice collaborator dan whistleblower. Tulisan ini merupakan penelitian hukum normatif yang menelaah data sekunder. Data sekunder yang ditelaah antara lain adalah peraturan perundang-undangan, berbagai dokumen hukum, penelitian, dan referensi lainnya yang relevan dengan pemberantasan korupsi di Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan diperkuat dalam aspek tertentu dengan diubahnya desain wewenang serta koordinasi hubungan antara KPK dan pihak berwenang lainnya dalam pemberantasan korupsi.
PEMBAHARUAN KEADILAN RESTORATIF DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA Muhammad Fatahillah Akbar
Masalah-Masalah Hukum Vol 51, No 2 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/mmh.51.2.2022.199-208

Abstract

Keadilan restoratif mulai dikenal tidak hanya dalam lingkup peradilan pidana anak saja. Kepolisian, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung mulai memberlakukan keadilan restoratif di luar perkara anak. Pengaturan dalam setiap tahapan tersebut berbeda. Artikel ini bertujuan untuk melakukan kajian mengenai politik hukum keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana Indonesia saat ini. Dalam pembahasan, ditemukan bahwa pengaturan Keadilan Restoratif di setiap tingkatan peradilan belum diatur dalam bentuk Undang-Undang dan peraturan Keadilan Restoratif di setiap tingkatan memiliki disparitas, sehingga belum memberikan jaminan kepastian hukum. Dalam mencapai tujuan keadilan restoratif, peraturan yang ada masih belum cukup. Sehingga perlu dibentuk Keadilan Restoratif pada tingkat Undang-Undang. Dengan perkembangan tersebut, pembaharuan RUU KUHP yang sudah menunjukkan nilai-nilai restoratif perlu didukung dan diperkuat nilai-nilai restoratifnya. Parameter pemidanaan dan konsep pemaafan hakim merupakan bentuk-bentuk restoratif yang ada dalam RUU KUHP.
Pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi di Bidang Pengujian Undang-Undang terhadap Sistem Peradilan Pidana Indonesia dengan Perubahan KUHAP Muhammad Fatahillah Akbar
Jurnal Konstitusi Vol 16, No 3 (2019)
Publisher : The Constitutional Court of the Republic of Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (450.026 KB) | DOI: 10.31078/jk1632

Abstract

Sistem peradilan pidana melingkupi wilayah formulasi, aplikasi, dan eksekusi. Proses aplikasi dipengaruhi besar oleh formulasi hukum acara pidana yang dikodifikasi ke dalam KUHAP. Sejak MK berdiri dengan kewenangan menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, KUHAP telah diuji beberapa kali di Mahkamah Konstitusi. Artikel ini memiliki tujuan untuk menelusuri, mengkaji, dan menjelaskan berbagai putusan Mahkamah Konstitusi di bidang pengujian undang-undang yang berpengaruh terhadap perkembangan hukum pidana formil di Indonesia. Artikel ini disusun atas hasil penelitian hukum normatif yang menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Cara pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan, sedangkan alat pengumpulan data menggunakan studi dokumen. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pemaparan secara deskriptif analitis. Artikel ini memberikan dua kesimpulan. Pertama, penelusuran Putusan Mahkamah Konstitusi yang dilakukan sejak tahun 2003 sampai dengan 2018 menunjukkan bahwa terdapat 32 (tiga puluh dua) permohonan uji materi terhadap hukum pidana formil. Namun demikian, hanya terdapat 13 (tiga belas) permohonan uji materi terhadap hukum pidana formil yang dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan KUHAP. Kedua, terhadap beberapa putusan MK, Mahkamah Agung membuat Perma atau SEMA untuk menyimpangi putusan MK tersebut. The article aims to examine all relevant constitutional court decisions which have impacts on criminal laws, especially in substantive, procedural, and penitentiary law. The article is based on a legal normative research employing secondary data, including primary legal sources, secondary legal sources, and tertiary legal sources. The method in collecting the data is library research. The research tools are documentary studies. The analysis is qualitative which is strengthened by descriptive analysis. There are two conclusive statements of this research. Firstly, the finding on constitutional court decisions showed that 32 (thirty-two) decisions were made for procedural criminal law, but only 13 (thirteen) decisions were in line with the applicants’ objectives which are mainly related to Criminal Procedural Code (KUHAP). Secondly, Supreme Court produced Perma or SEMA which overruled the Constitutional Court decisions.   
PENERAPAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM BERBAGAI PUTUSAN PENGADILAN Akbar, Muhammad Fatahillah
Jurnal Hukum & Pembangunan
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

By the development of criminal law in Indonesia, the corporate criminal responsibility has been introduced in many Acts. In the practices, there are criminal court decisions which sentenced corporations. This article aims to comprehensively examine how corporate criminal responsibility is implemented in various court decisions. It is found that aggregation theory, which corporate criminal responsibility is based on the actions of some people in the corporation scope, has been applied in most cases. Howeverm the weakness of the aggregation theory, in environment crimes, only corporation which was responsible and most organizers were not. On the other hand, in the corruption cases, the organizers, such as directors, were responsible, even thought they were adjudicated in different examinations. In promoting cheap, efficient, and simple examination, the combination of cases between corporations and directors shall be applied more. Furthermore, the Supreme Court Regulation Number 13 of 2016, the corporate criminal responsibility provision shall be regulated in the Act type, such as in the Bill of Criminal Code.
POLITIK HUKUM PIDANA TERHADAP PERBUATAN NARAPIDANA MELARIKAN DIRI DARI LEMBAGA PEMASYARAKATAN DI INDONESIA Akbar, Muhammad Fatahillah
Jurnal Hukum & Pembangunan
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Prison escape has been committed by many prisoners in several correctional institutions in Indonesia. Since it is not a crime under Indonesian Law, the punishment of the action is merely an discipline sanction. Then, the existing punishment is not sufficient to prevent and eradicate prison escape. Hence, the rehabilitation by the correctional system will never work. This paper aims to analyse how the existing legislation regulates on the prison escape and how the viable regulation in prison escape. It is proven than in the Act on Correctional Institution and in the other relevan regulations, prison escape can never be investigated since it is not a crime. Then, discipline sanction is the only punishment. In few cases, it may also be considered as durress. Furthermore, it is stated that the criminalization of prison escape is a must. It fulfils the parameters of criminalization. Hence, the prisone escape shall be considered a crime in the future law.
Co-Authors Dian Agung Wicaksono