Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

PERSEPSI ORANG TUA TERHADAP MAKANAN JAJANAN ANAK-ANAK SEKOLAH DASAR DALAM PERSPEKTIF HUKUM Rosmaya, Ina; Ganefwati, Rini
CAKRAWALA Vol 9, No 2: Desember 2015
Publisher : Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3660.691 KB) | DOI: 10.32781/cakrawala.v9i2.232

Abstract

Makanan maupun minuman yang menjadi jajanan di sekolah harus mendapat perhatian dari orang tua dan guru. Pihak lain, guru mengetahui fenomena tersebut jika jajanan dijual di sekolah tidak aman. Bahkan orang tua pun mengakui mengetahui bahayanya, pernah terjadi gangguan kesehatan pada anaknya setelah mengkonsumsi salah satu makanan yang dijual pedangan di lingkungan sekolah. Sementara itu payung hukum yang mengatur tentang penjualan makanan anak-anak sekolah dasar dapat memberikan persepsi yang membuat para orang tua terlindungi dari bahaya tersebut atau tidak, karena akan menentukan sikap orang tua menghadapi kebutuhan anak-anak akan jajanan. Menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan metode wawancara yang bersifat terbuka, maka peneliti hendak menggambarkan persepsi orang tua dalam perspektif hukum tehadap jajanan anak-anak sekolah dasar. Baik ditinjau dari faktor-faktor atensi, ekspektasi serta memori yang mempengaruhi persepsi mereka dalam perspektif hukum terhadap jajanan anak sekolah dasar sampai sanksi-sanksi yang harus diberikan kepada penjual. Penelitian ini disampaikan bahwa faktor-faktor yang membentuk persepsi orang tua tehadap jajanan di sekolah dasar dilihat dalam perspektif hukum adalah faktor dari kewenangan pihak pimpinan atau kepala sekolah yang berada disekolah dan selain adalah faktor media massa yang mempengaruhi persepsi orang tua siswa sekolah dasar terhadap jajanan. Menurut orang tua murid sekolah dasar bahwa pimpinan atau kepala sekolah merupakan penentu pembuat keputusan segala sesuatu yang berkaitan demi kebaikan kehidupan di lingkungan sekolah. Sedangkan media massa merupakan sumber informasi bagi pengetahuan merekan untuk mengetahui peraturan-peraturan atau hukum berlaku dalam hubungan jajanan yang dikonsumsi msyarakat terutama murid sekolah dasar.
PERSEPSI MAHASISWA TERHADAP RADIKAL-TERORISME MELALUI WEBSITE DAN SOCIAL MEDIA Rosmaya, Ina; Ganefwati, Rini
CAKRAWALA Vol 10, No 2: Desember 2016
Publisher : Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (876.228 KB) | DOI: 10.32781/cakrawala.v10i2.41

Abstract

Terjadinya tindak pidana terorisme tidak dapat dikatakan dapat muncul dengan sendirinya, melainkan ada faktor lain yang dapat mendorong munculnya tindak pidana terorisme seperti perkembangan situasi dunia global mempunyai pengaruh yang sangat besar. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi seperti media sosial rentan dimanfaatkan untuk aksi terorisme, sehingga masyarakat terutama generasi muda agar mewaspadai penggunaan media sosial tersebut. Para tokoh masyarakat dan ahli komunikasi mewaspadai kaum muda termasuk kalangan mahasiswa sebagai orang muda yang rentan terhadap pengaruh tindak pidana terorisme. Hal ini disebabkan karena tugas mahasiswa sebagaimana kalangan kampus yang tak mungkin tidak akrab dengan dunia teknologi komunikasi yang seringkali dipergunakan sebagai sarana pembelajaran di Perguruan Tinggi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan metode wawancara mendalam sesuai pedoman wawancara yang bersifat terbuka (in depth interview guide). Peneliti hendak menggambarkan persepsi mahasiswa terhadap radikal-terorisme melalui penggunaan website dan media sosial, baik ditinjau dari faktor-faktor atensi, ekpektasi, serta memori yang mempengaruhi persepsi mereka. Dari penelitian ini dapat disampaikan bahwa faktor-faktor yang membentuk presepsi mahasiswa terhadap radikal terorisme melalui website dan sosial media adalah (1) Melihat dan mengamati secara terus menerus dan berulang-ulang maka tidak menutup kemungkinan akan terpengaruh, apalagi jika mahasiswa tersebut sudah memiliki dasar-dasar/pengetahuan tentang radikalisme maka ia bisa mengembangkannya, (2) Lingkungan keluarga yang tidak dapat memberi kenyamanan, sehinggga perasaaannya secara mental tidak terkontrol dengan baik. (3) Apalagi didorong dengan pemahaman agama yang salah, orang tersebut tidak dapat mencerna dengan baik apa yang dibaca, didengar dan dilihat di website/ media sosial sehingga bisa saja terpengaruh.
THE INVESTIGATION OF CRIMINAL NEGLIGENCE AGAINST VICTIMS OF KANJURUHAN TRAGEDY Rosmaya, Ina; Tjahjadi, Mochammad Rafly
IUS POSITUM: Journal of Law Theory and Law Enforcement Vol. 2 Issue 4 (2023)
Publisher : jfpublisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56943/jlte.v2i4.395

Abstract

The Criminal Code does not formally define the meaning of negligence or forgetfulness. Then, the definition of negligence must be obtained from the opinions of criminal law experts and serve as a basis for defining the negligence itself. However, the Criminal Code stipulated the negligence in Article 359 and Article 360 of Criminal Code that distinguishes the result of negligence itself. Article 359 of Criminal Code explains the negligence that causes human mortality, and Article 360 of Criminal Code explains the negligence that causes serious injury to the victims. This research aims to determine the causes of Kanjuruhan Malang tragedy, who should be responsible for it, and the efforts to prevent the recurrence of the tragedy itself.  This research is an empirical approach to the problem in accordance with the law that lives in society, as well as collected legal materials that are analyzed using qualitative methods, that produces descriptive information analysis. The results of this research indicate that organizing committee and the security have been negligent by making some mistakes that cause a lot of material and immaterial losses for the supporters. The organizing committee has neglected by not regulating the safety and security of the match according to PSSI regulations. Moreover, Security Officer Steward is negligent by not preparing a risk assessment document according to PSSI Regulations.
PUBLIC PERCEPTION TOWARDS THE PUNISHMENT OF CRIMINAL BEATINGS PERPETRATORS IN GEDANGAN THROUGH SOCIOLOGY OF LAW PERSPECTIVE Fitriani, Ajeng; Rosmaya, Ina
YURIS: Journal of Court and Justice Vol. 2 Issue 4 (2023)
Publisher : jfpublisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56943/jcj.v2i4.406

Abstract

Persecution is a behavior that is clearly intended to cause suffering or injury to another individual, the intentional component must include the purpose of causing suffering or injury to another individual. The persecution can be committed in several ways such as slapping and beating. The regulation on beatings has actually been regulated in Article 170 of the Criminal Code, the article also regulates the punishment imposed on the perpetrators of beatings based on the actual damage committed. There were many cases of beatings in the Gedangan area, Sidoarjo, in 2022. One example is a case of beating committed by 5 perpetrators on St Mandala, Semambung Village, Gedangan, Sidoarjo. Therefore, this research aims to discuss the legal sociology perspective of the beating case. This research used normative legal method which focuses on the discussion of legal issues using laws and regulations, combined with legislative approaches related to the case of beating that occurred in Gedangan, Sidoarjo. The application of the law on beatings in the Gedangan, Sidoarjo involves minors and the diversion is involved first if the act of beating is not a recurrence of an offense. If diversion is not possible due to either a recurrence of the offense or a lack of agreement, then prosecution is conducted by the Public Prosecutor based on the Law.
THE JUDICIAL PROTECTION AGAINST COPYRIGHT HOLDERS FROM MUSIC PIRACY IN DIGITAL ERA Saifudin, Mokhamad; Rosmaya, Ina
Srawung: Journal of Social Sciences and Humanities Vol. 1 Issue 3 (2022)
Publisher : jfpublisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (133.375 KB) | DOI: 10.56943/jssh.v1i3.156

Abstract

Copyright is the exclusive right of creator which is created based on declarative principles and is realized in material form without prejudice to the limitations of legalation provisions. There are several artworks, one of them is music. The objective of this research is to find out the implementation of judicial protection for copyright holders in Indonesia and to analyze the judicial protection against copyright holders from music piracy in digital era. The method used in this research is descriptive qualitative method and the research type is normative. There are two problem statements of this research, these are (1) how implementation of judicial protection for copyright holders in Indonesia; (2) how implementation of judicial protection against copyright holders from music piracy in digital era. Meanwhile, the approach used in this research is case approach which an approach used applicable regulatory parameters to solve law issues, and the issue in this research is legal protection against copyright holders from music piracy in digital era. This research analysis used library research. Nowadays, the piracy issue especially in music piracy is widespread in Indonesia. Therefore, the government must to protect all copyrighted works of creators from pirating artworks such as supervise and control the development of illegal websites in digital era.
COMPARATIVE STUDY OF THE DOCTRINE OF REPUDIATION OF CONTRACT IN THE CONTRACT FOR THE INTERNATIONAL SALE OF GOODS (CISG) AND THE TERMS OF CANCELLATION IN THE CIVIL CODE Setiasih, Herma; Haryadi, Wahyu Tris; Rosmaya, Ina; Ardhana, Annisa Sofia
IUS POSITUM: Journal of Law Theory and Law Enforcement Vol. 3 Issue 4 (2024)
Publisher : jfpublisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56943/jlte.v3i4.649

Abstract

In International Civil Law, several types of breach can be found, one of which is anticipatory breach. The term anticipatory breach has its roots in the concept of repudiation, which covers a wider range of refusals. Repudiation includes not only anticipatory breach, but also every form of refusal to fulfill contractual obligations, both before and after the contract period begins. Anticipatory breach refers to actions that indicate one party's intention not to fulfill its contractual obligations to the other party. This research aims to analyze how the Contract for the International Sale of Goods or CISG and the Civil Code regulate the return of rights for breach committed by one of the parties. The method applied is normative juridical research with statute and comparative approach. The findings of this research indicated that validity of an agreement under Article 1320 of the Civil Code requires an agreement, capacity, a specific object, and a lawful cause. If these subjective and objective conditions are unmet, or if there is a breach causing harm, the agreement may be canceled, but only through a court decision as per Article 1266. Repudiation, the refusal to fulfill an agreement, has two models: the mirror image model and the differentiated model, which assess potential future losses. In international civil law, anticipatory breach, a concept linked to repudiation, is covered in Articles 71-73 of the CISG.
COMPARATIVE STUDY OF THE CRIMINAL REGULATION OF HOMOSEXUAL ACTS IN INDONESIAN AND MALAYSIAN LAW Tsabitha, Calista Marsha; Rosmaya, Ina
YURIS: Journal of Court and Justice Vol. 4 Issue 2 (2025)
Publisher : jfpublisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56943/jcj.v4i2.793

Abstract

Homosexuality is often debated in the world community. Many countries are against homosexuals. However, some are also in favor of these social deviations. Indonesian society considers homosexuality deviant and violates religious rules. Likewise in Malaysia, which has a background of not legalizing same-sex marriage and instead criminalizing it. This research aims to compare the legal regulation of homosexuality in the perspective of Indonesian criminal law and Malaysian criminal law. As well as to find out matters related to the regulation of homosexual criminal law in Indonesia and Malaysia. The method used in this research is normative research, namely by using various secondary data including laws, court decisions and legal theories. This research found various differences and similarities in regulating homosexuals from the perspective of the legal regulations of the two countries. Indonesia has legal rules for homosexual offenders who intentionally commit same- sex sexual abuse by minors in Article 292 of the Criminal Code. In particular, homosexual acts have no binding legal rules and are still a legal vacuum. Whereas Malaysia considers homosexuality a sexual deviation that needs to be strictly punished according to the state 377AB Kanun Keseksaan or Malaysia Code Penal and Sharia law. In terms of legal sanctions, Indonesia has similarities, namely imprisonment, fines, and whipping. Whipping for all Muslims in Malaysia who commit homosexual crimes. Meanwhile, flogging in Indonesia is specifically stipulated in the Aceh region which violates the rules, one of which is homosexuality or liwath.
PERSEPSI MAHASISWA TERHADAP RADIKAL-TERORISME MELALUI WEBSITE DAN SOCIAL MEDIA Rosmaya, Ina; Ganefwati, Rini
Cakrawala Vol. 10 No. 2: Desember 2016
Publisher : Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32781/cakrawala.v10i2.41

Abstract

Terjadinya tindak pidana terorisme tidak dapat dikatakan dapat muncul dengan sendirinya, melainkan ada faktor lain yang dapat mendorong munculnya tindak pidana terorisme seperti perkembangan situasi dunia global mempunyai pengaruh yang sangat besar. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi seperti media sosial rentan dimanfaatkan untuk aksi terorisme, sehingga masyarakat terutama generasi muda agar mewaspadai penggunaan media sosial tersebut. Para tokoh masyarakat dan ahli komunikasi mewaspadai kaum muda termasuk kalangan mahasiswa sebagai orang muda yang rentan terhadap pengaruh tindak pidana terorisme. Hal ini disebabkan karena tugas mahasiswa sebagaimana kalangan kampus yang tak mungkin tidak akrab dengan dunia teknologi komunikasi yang seringkali dipergunakan sebagai sarana pembelajaran di Perguruan Tinggi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan metode wawancara mendalam sesuai pedoman wawancara yang bersifat terbuka (in depth interview guide). Peneliti hendak menggambarkan persepsi mahasiswa terhadap radikal-terorisme melalui penggunaan website dan media sosial, baik ditinjau dari faktor-faktor atensi, ekpektasi, serta memori yang mempengaruhi persepsi mereka. Dari penelitian ini dapat disampaikan bahwa faktor-faktor yang membentuk presepsi mahasiswa terhadap radikal terorisme melalui website dan sosial media adalah (1) Melihat dan mengamati secara terus menerus dan berulang-ulang maka tidak menutup kemungkinan akan terpengaruh, apalagi jika mahasiswa tersebut sudah memiliki dasar-dasar/pengetahuan tentang radikalisme maka ia bisa mengembangkannya, (2) Lingkungan keluarga yang tidak dapat memberi kenyamanan, sehinggga perasaaannya secara mental tidak terkontrol dengan baik. (3) Apalagi didorong dengan pemahaman agama yang salah, orang tersebut tidak dapat mencerna dengan baik apa yang dibaca, didengar dan dilihat di website/ media sosial sehingga bisa saja terpengaruh.
PERSEPSI ORANG TUA TERHADAP MAKANAN JAJANAN ANAK-ANAK SEKOLAH DASAR DALAM PERSPEKTIF HUKUM Rosmaya, Ina; Ganefwati, Rini
Cakrawala Vol. 9 No. 2: Desember 2015
Publisher : Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32781/cakrawala.v9i2.232

Abstract

Makanan maupun minuman yang menjadi jajanan di sekolah harus mendapat perhatian dari orang tua dan guru. Pihak lain, guru mengetahui fenomena tersebut jika jajanan dijual di sekolah tidak aman. Bahkan orang tua pun mengakui mengetahui bahayanya, pernah terjadi gangguan kesehatan pada anaknya setelah mengkonsumsi salah satu makanan yang dijual pedangan di lingkungan sekolah. Sementara itu payung hukum yang mengatur tentang penjualan makanan anak-anak sekolah dasar dapat memberikan persepsi yang membuat para orang tua terlindungi dari bahaya tersebut atau tidak, karena akan menentukan sikap orang tua menghadapi kebutuhan anak-anak akan jajanan. Menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan metode wawancara yang bersifat terbuka, maka peneliti hendak menggambarkan persepsi orang tua dalam perspektif hukum tehadap jajanan anak-anak sekolah dasar. Baik ditinjau dari faktor-faktor atensi, ekspektasi serta memori yang mempengaruhi persepsi mereka dalam perspektif hukum terhadap jajanan anak sekolah dasar sampai sanksi-sanksi yang harus diberikan kepada penjual. Penelitian ini disampaikan bahwa faktor-faktor yang membentuk persepsi orang tua tehadap jajanan di sekolah dasar dilihat dalam perspektif hukum adalah faktor dari kewenangan pihak pimpinan atau kepala sekolah yang berada disekolah dan selain adalah faktor media massa yang mempengaruhi persepsi orang tua siswa sekolah dasar terhadap jajanan. Menurut orang tua murid sekolah dasar bahwa pimpinan atau kepala sekolah merupakan penentu pembuat keputusan segala sesuatu yang berkaitan demi kebaikan kehidupan di lingkungan sekolah. Sedangkan media massa merupakan sumber informasi bagi pengetahuan merekan untuk mengetahui peraturan-peraturan atau hukum berlaku dalam hubungan jajanan yang dikonsumsi msyarakat terutama murid sekolah dasar.