Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Menyoal Denda Nasabah Mampu yang Tidak Membayar Kewajiban kepada Bank Syari'ah Wasilul Chair; Abdillah, Kudrat
Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law Vol. 3 No. 2 (2021)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/alhuquq.v3i2.5071

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis beberapa ketentuan penjatuhan sanksi denda kepada nasabah yang sejatinya mampu secara financial namun tidak melaksanakan kewajibannya dalam melakukan pembayaran kepada Bank Syariah akibat adanya perjanjian pembiayaan antara nasabah yang bersangkutan sebagai pengguna pembiayaan dengan Bank Syariah sebagai penyedia jasa pembiayaan. Dalam hal terjadi suatu kasus nasabah yang mampu secara financial namun tidak membayar kewajibannya kepada Bank Syariah dapat diselesaikan melalui tiga cara, yaitu dengan cara musyawarah, melalui Badan Arbitrase Syariah Nasioanl, atau melalui Peradilan Agama. Selain itu, ketentuan mengenai penjatuhan sanksi denda bagi nasabah yang tidak membayar kewajiban namun ia mampu untuk membayar dipertegas dengan diberlakukannya fatwa DSN-MUI Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 yang membolehkan bank syariah untuk memberlakukan denda bagi nasabah mampu namun tidak membayar kewajibannya sebagaimana telah disepakati dalam akad. (This article aims to analyze some provisions for the imposition of fines to customers who are actually financially able but do not carry out their obligations in making payments to Islamic Banks due to financing agreements between customers concerned as financing users with Islamic Banks as financing service providers. In the event of a case of a customer who is financially able but does not pay his obligations to The Islamic Bank can be resolved through three ways, namely by means of deliberation, through the National Sharia Arbitration Board, or through the Religious Justice. In addition, the provisions regarding the imposition of fines for customers who do not pay obligations but are able to pay are strengthened by the enactment of DSN-MUI fatwa No. 17 / DSN-MUI / IX / 2000 which allows Islamic banks to impose fines for able customers but do not pay their obligations as agreed in the agreement.)
KONVERSI HUTANG PIUTANG UANG MENJADI DAGING SAPI PADA MASYARAKAT DESA BICORONG KECAMATAN PAKONG KABUPATEN PAMEKASAN MADURA DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM Wasilul Chair
AHSANA MEDIA:  Jurnal Pemikiran, Pendidikan dan Penelitian Ke-Islaman Vol 8 No 1 (2022): Ahsana Media: Jurnal Pemikiran, Pendidikan dan Penelitian Ke-Islaman
Publisher : Fakultas Agama Islam Universitas Islam Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hutang piutang merupakan kegiatan mu’amalah yang melibatkan ke dua belah pihak (kreditur dan debitur) yang mempunyai nilai-nilai sosial yang sangat tinggi tanpa ada unsur komersil, sehingga dapat diartikan bahwa hutang piutang adalah kegiatan transaksi pinjam-meminjam sejumlah uang antara kreditur dan debitur yang akan dikembalikan lagi barang yang sama atau barang yang semisal atau pada nilai riil saat pengembalian. Dengan demikian, transaksi hutang piutang merupakan kegiatan sosial ekonomi tanpa adanya keuntungan yaitu sepeti adanya bunga dalam pengembaliannya, karena hal itu dilarang dalam Islam. Islam menjungjung nilai keadilan dan tidak boleh merugikan orang lain (kreitur dan debitur). Maka dari itu, perlu adanya sistem atau akad agar tidak ada yang dirugikan apalagi hutang dengan jangka waktu yang lama. Jangka waktu memiliki arti penting terkait dengan perubahan nilai beli mata uang, maka dapat dipastikan jika hutang uang dengan waktu yang lama dalam hal pengembaliannya ada pihak yang dirugikan. Untuk menjaga nilai keadilan dan tidak ada yang dirugikan, masyarakat desa Bicorong membuat sebuah akad dalam kegiatan hutang piutang uang yaitu dengan mengkonversi hutang uang tersebut menjdi daging sapi.