Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.347
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmu Hukum The Juris Jurnal Hukum Saraswati Jurnal Moralita : Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Journal of Golden Generation Legal Science
Taun
Unknown Affiliation
Humanities Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 11 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 11 Documents
Search

 1   2 
KORUPSI KOLUSI DAN NEPOTISME SEBAGAI PENYEBAB DISINTEGRASI BANGSA INDONESIA Taun; Dea Aulia Rahmawati Putri; Dinda Khaerunisa; Jelita Islahani Rehita; Rafi Miftahul Awali; Muhammad Farrel Aryo Rafasya
Jurnal Moralita : Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol. 6 No. 1 (2025): Vol 6 No. 1 April 2025
Publisher : Program Studi Pendidikan dan Kewarganegaraan FKIP, Universitas Simalungun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36985/8ww3hq34

Abstract

Indonesia unik karena budaya, suku, agama, bahasa, dan adat istiadatnya yang beragam. Namun, individu-individu yang tidak bertanggung jawab yang berpotensi memecah belah atau menghancurkan bangsa Indonesia akhir-akhir ini membuat persatuan dan kesatuan Indonesia kian luntur. Korupsi, kolusi, dan nepotisme adalah praktik yang dapat merusak Indonesia. Penelitian ini menggunakan penelitian literatur untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang pengaruh KKN terhadap kerusakan bangsa Indonesia. Ketimpangan ekonomi yang signifikan, kesenjangan sosial, dan konflik dipicu oleh korupsi. Monopoli dan praktik bisnis tidak adil dihasilkan dari konspirasi antara pengusaha lokal dan pejabat pemerintah, yang mengganggu perekonomian. Karena ketidakpuasan atas keistimewaan yang diberikan kepada individu tertentu berdasarkan hubungan keluarga atau kedekatan pribadi, nepotisme sering kali memicu konflik internal dalam organisasi pemerintah dan masyarakat. Tindakan KKN berdampak buruk bagi semua pihak dan memperburuk perbedaan pendapatan antara orang kaya dan miskin. KKN dapat menyebabkan perbedaan ini semakin diperlebar karena uang didistribusikan secara tidak sehat dan tanpa mengikuti aturan ekonomi yang tepat.
Hak Asasi Manusia Mengenai Hak-Hak Tersangka Dalam Proses Acara Pidana Putri Meutia Khairani; Taun
Jurnal Hukum Saraswati Vol 7 No 02 (2025): Jurnal Hukum Saraswati
Publisher : Faculty of Law, Mahasaraswati University, Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36733/jhshs.v7i02.12705

Abstract

Human rights are the bedrock of an individual's dignity and freedom. The concept of human rights was born out of a global awareness of the need to protect people from injustice and abuse of power. In the context of criminal law, these rights play a very important role. When a person is involved in the judicial process, their rights must be protected so that they get fair treatment. This research aims to examine what rights are owned by suspects in the criminal procedure process. This research uses normative juridical method. The normative juridical method is an approach used to understand and analyze written legal norms. The result of this research is that the suspect has rights that are divided into several processes
PERAN IDENTITAS NASIONAL SEBAGAI PILAR UTAMA DALAM MENANGANI URGENSI PEMBANGUNAN BANGSA DAN KARAKTER Romarito, Maulana; Suri , Kartika; Berlianti , Shinta Nur Izza; Defiani , Ashilla Syifa; Sayidina , Imtiyaaz Anantasyah; Taun
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 5 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/kultura.v2i5.1363

Abstract

Identitas nasional adalah ciri yang membedakan suatu bangsa dengan bangsa lain. Identitas nasional adalah pembeda, ciri, dan jati diri suatu bangsa. Salah satu faktor yang berpengaruh pada dinamika identitas nasional yaitu globalisasi. Globalisasi diartikan sebagai kebebasan masyarakat dunia untuk mengembangkan berbagai aspek kehidupan seperti ilmu pengetahuan, teknologi, nilai-nilai dan budaya. Identitas nasional memegang peranan penting dalam membentuk ciri khas suatu bangsa. Hal ini terlihat pada simbol-simbol seperti bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan yang mewakili jati diri bangsa. Identitas nasional tidak hanya menjadi ciri khas, namun juga menjadi landasan pemersatu dan pembangun suatu bangsa. Semboyan lambang Negara Republik Indonesia adalah “ Bhinneka Tunggal Ika” yang mempunyai arti berbeda namun tetap sama. Interaksi sosial global menjadi lebih mudah dan nilai-nilai budaya tertular. Penelitian ini didasarkan pada tinjauan pustaka yang mengumpulkan berbagai referensi baik dari sumber primer maupun sekunder. Terkait penguatan jati diri bangsa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jati diri bangsa merupakan salah satu penentu kepribadian masyarakat Indonesia yang perilakunya cenderung pragmatis, hedonistik, dan konsumerisme ; Ideologi ini bertentangan dengan ideologi Pancasila yang mempertegas jati diri bangsa Indonesia. Identitas nasional mereka terancam. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya penguatan jati diri bangsa, khususnya bagi warga negara yang banyak bersentuhan dengan budaya asing.
LANDASAN SEJARAH, SOSIOLOGIS DAN POLITIS KONSEP WAWASAN NUSANTARA DALAM MEMPERSATUKAN KEBERAGAMAN BANGSA INDONESIA Rayhan, Akmal; Fatihah , Diniatul Syifa; Fauzia , Fasya; Salsabila , Salwa; Taun
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 5 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/kultura.v2i5.1442

Abstract

Wawasan Nusantara is the basic concept of the Indonesian state which has a strong historical, sociological and political foundation.Historically, this concept is rooted in the history of the struggle for independence and the formation of a unitary state in the Unitary State of the Republic of Indonesia. Sociologically, Wawasan Nusantara reflects the socio-cultural diversity of Indonesian society which consists of various tribes, religions, races and groups, but is still connected into one whole. Politically, Wawasan Nusantara is the basis of Indonesia's efforts to strengthen national unity and territorial sovereignty as an archipelagic country. The essence of Wawasan Nusantara is to view Indonesia as a territorial, political, socio-cultural, economic, defense and security unit. This concept reflects the integrity and integrity of the Indonesian archipelago which is composed of various elements but remains one unit. The urgency of Archipelago Insight for Indonesia is very high, especially considering the dynamics of life that continue to develop and the challenges that change over time. Wawasan Nusantara is a visionary foundation for efforts to strengthen national integration, regional sovereignty and development in various areas of life.
MENJAGA MARWAH KONSTITUSI : MENGUJI KONSTITUSIONALITAS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BERLANDASKAN UUD NRI 1945 Chaesara, Meishin Dona; Nathania, Syahla; Nathania, Khafifatul Camelia; Prabuningrat, Sitaresmi; Cinta , Nazwa Oktavionan; Taun
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 5 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/kultura.v2i5.1457

Abstract

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) sebagai hukum dasar tertinggi di Indonesia memiliki peran penting dalam menjaga marwah konstitusi. Salah satu mekanisme untuk menjaga marwah konstitusi adalah melalui pengujian konstitusionalitas peraturan perundang-undangan terhadap UUD NRI 1945. Pengujian konstitusionalitas peraturan perundang-undangan terhadap UUD NRI 1945 dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). MK memiliki kewenangan untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir dan memutus perkara mengenai pengujian konstitusionalitas peraturan perundang-undangan terhadap UUD NRI 1945. Dalam melakukan pengujian konstitusionalitas, MK menggunakan berbagai macam metode, antara lain metode tekstual, metode historis, metode komparatif, dan metode sosiologis. MK juga mempertimbangkan berbagai macam faktor, antara lain norma-norma dalam UUD NRI 1945, asas-asas hukum umum, dan nilai-nilai moral dan sosial yang hidup dalam masyarakat. Penelitian ini didasarkan pada tinjauan pustaka yang mengumpulkan berbagai referensi seperti jurnal, buku, artikel, laporan penelitian, serta informasi dari beberapa situs internet terpercaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar peraturan perundang-undangan tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip-prinsip konstitusi, dan sering kali mengutamakan efisiensi administratif dibandingkan legitimasi konstitusional. Oleh karena itu pengujian konstitusionalitas peraturan perundang-undangan terhadap UUD NRI 1945 memiliki peran penting dalam menjaga marwah konstitusi. Hal ini karena pengujian konstitusionalitas dapat memastikan bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945.
PERAN SEJARAH DALAM MEMBENTUK KONSTITUSI DAN HUKUM YANG BERKEADILAN Firmansyah, Alfi; Herdiyanto , Dedi; Halimatussa’diyah , Nadiyah; Syaputri , Nadiyah Rika; Taun
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 6 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/kultura.v2i6.1534

Abstract

Jurnal ini membahas perkembangan konstitusi di Indonesia sejak masa kemerdekaan hingga saat ini, dengan fokus pada proses perubahan konstitusi dan sebab-sebab terjadinya perubahan tersebut. Mulai dari lahirnya UUD 1945 hingga amandemen yang dilakukan dalam berbagai periode, jurnal ini mengulas secara detail perubahan-perubahan yang terjadi dalam konstitusi Indonesia. Selain itu, jurnal ini juga menyoroti hubungan antara revolusi dan perubahan hukum, terutama melalui studi kasus Revolusi Perancis yang membawa perubahan signifikan dalam sistem pemerintahan dan penegakan hak asasi manusia. Implikasi revolusi tersebut dalam perkembangan hukum internasional juga dikaji, menggambarkan pengaruhnya dalam menyebarkan sistem pemerintahan republik dan paham-paham liberalisme serta demokrasi ke berbagai belahan dunia.
ANALISIS PERTANGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG DILAKUKAN OLEH KORPORASI Tamyiz, Qiaro; Taun
The Juris Vol. 7 No. 2 (2023): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/juris.v7i2.934

Abstract

The concept of criminal liability against corporations s a new concept criminal law. The difficulty of mposing responsibility on the corporation n committing the crime of laundering creates problems, namely when the corporation s deemed to have committed a crime of money laundering and how s the responsibility mposed. To find out this, the researcher used the juridical-normative method, with secondary data sources through a statutory approach, a legal analytical approach and a case approach and a qualitative data analysis method. The results of the study show that Law No. 8 of 2010 PPTPUU does not directly regulate when a corporation commits the crime of money laundering, so the author needs to nterpret and link the articles of money laundering with corporations as the subject of a crime. The actor acts as the directing mind by mposing on the corporation and / or corporate controlling personnel. There s no explanation for the mposition of corporate responsibility so that n order to transfer the burden of responsibility to the corporation and / or corporate control personnel, t s necessary to use the doctrine of vacarious liability theory with the theory of responsibility approach: Delegation (doctrine of delegation), dentification (doctrine of dentification) and Aggregation (doctrine of aggregation), so that corporations can be punished / held accountable.
MENJAGA MARWAH KONSTITUSI : MENGUJI KONSTITUSIONALITAS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BERLANDASKAN UUD NRI 1945 Chaesara, Meishin Dona; Nathania , Syahla; Camelia , Khafifatul; Prabuningrat, Sitaresmi; Cinta , Nazhwaa Oktavionan; Taun
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 1 (2024): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/civilia.v3i1.1828

Abstract

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) sebagai hukum dasar tertinggi di Indonesia memiliki peran penting dalam menjaga marwah konstitusi. Salah satu mekanisme untuk menjaga marwah konstitusi adalah melalui pengujian konstitusionalitas peraturan perundang-undangan terhadap UUD NRI 1945. Pengujian konstitusionalitas peraturan perundang-undangan terhadap UUD NRI 1945 dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). MK memiliki kewenangan untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir dan memutus perkara mengenai pengujian konstitusionalitas peraturan perundang-undangan terhadap UUD NRI 1945. Dalam melakukan pengujian konstitusionalitas, MK menggunakan berbagai macam metode, antara lain metode tekstual, metode historis, metode komparatif, dan metode sosiologis. MK juga mempertimbangkan berbagai macam faktor, antara lain norma-norma dalam UUD NRI 1945, asas-asas hukum umum, dan nilai-nilai moral dan sosial yang hidup dalam masyarakat. Penelitian ini didasarkan pada tinjauan pustaka yang mengumpulkan berbagai referensi seperti jurnal, buku, artikel, laporan penelitian, serta informasi dari beberapa situs internet terpercaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar peraturan perundang-undangan tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip-prinsip konstitusi, dan sering kali mengutamakan efisiensi administratif dibandingkan legitimasi konstitusional. Oleh karena itu pengujian konstitusionalitas peraturan perundang-undangan terhadap UUD NRI 1945 memiliki peran penting dalam menjaga marwah konstitusi. Hal ini karena pengujian konstitusionalitas dapat memastikan bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945.
Studi Kriminologis tentang Pengaruh Trauma Masa Kecil terhadap Pembentukan Kepribadian Psikopat Purba, Audia Nerevalina; Taun
Journal of Golden Generation Legal Science Vol. 2 No. 1 (2026): Januari 2026 : Journal of Golden Generation Legal Science
Publisher : PT. Lembaga Penerbit Penelitian Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65244/jggls.v2i1.67

Abstract

Trauma masa kanak-kanak terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap pembentukan perilaku antisosial dan kepribadian psikopat di masa dewasa. Kajian ini menelaah keterkaitan antara pengalaman traumatis awal seperti kekerasan, pengabaian, dan pelecehan dengan kecenderungan melakukan tindakan kriminal melalui lensa teori kriminologi modern, termasuk General Strain Theory (Agnew), teori temperamen (DeLisi & Vaughn), serta hasil penelitian tentang psikopati dan regulasi diri. Trauma berperan sebagai faktor “strain” yang memicu disfungsi emosional, gangguan empati, dan lemahnya kontrol impuls, yang bila tidak dimoderasi oleh ketahanan psikologis atau dukungan lingkungan, dapat berkembang menjadi pola perilaku kriminal dan sifat psikopat. Dengan demikian, pendekatan kriminologis kontemporer menekankan pentingnya intervensi dini yang berfokus pada pemulihan trauma dan penguatan kemampuan regulasi diri guna mencegah siklus kekerasan dan kejahatan yang berulang.
Analisis Kriminologis terhadap Gangguan Kepribadian Antisosial pada Pelaku Tindak Pidana Safira, Liviana Agitha; Taun
Journal of Golden Generation Legal Science Vol. 2 No. 1 (2026): Januari 2026 : Journal of Golden Generation Legal Science
Publisher : PT. Lembaga Penerbit Penelitian Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65244/jggls.v2i1.68

Abstract

Penanganan pelaku tindak pidana dengan Gangguan Kepribadian Antisosial (GKAS) menghadapi kesenjangan antara pemahaman klinis dan kerangka hukum pidana. Penelitian ini bertujuan menganalisis karakteristik kriminologis, faktor pembentuk, dan evaluasi pertanggungjawaban pidana pelaku GKAS. Melalui pendekatan kualitatif studi kasus ganda dengan analisis putusan pengadilan dan literatur terkait, hasil penelitian mengungkap tiga temuan utama. Pertama, karakteristik kriminologis menunjukkan pola perilaku impulsif dengan signature behavior devaluasi korban. Kedua, faktor kriminogen meliputi lingkungan sosial patologis dan pembelajaran melalui asosiasi diferensial. Ketiga, evaluasi hukum menunjukkan ketidakefektifan pemidanaan konvensional sehingga diperlukan model terintegrasi antara pembatasan dan rehabilitasi. Simpulan penelitian merekomendasikan pengembangan asesmen forensik komprehensif dan peningkatan kapasitas rehabilitasi di LAPAS untuk penanganan pelaku GKAS yang lebih efektif.
Co-Authors Baiti, Khafidah Nur Berlianti , Shinta Nur Izza Camelia , Khafifatul Chaesara, Meishin Dona Cinta , Nazhwaa Oktavionan Cinta , Nazwa Oktavionan Dea Aulia Rahmawati Putri Defiani , Ashilla Syifa Dinda Khaerunisa Fatihah , Diniatul Syifa Fauzia , Fasya Firmansyah, Alfi Halimatussa’diyah , Nadiyah Herdiyanto , Dedi Jelita Islahani Rehita Muhammad Farrel Aryo Rafasya Nathania , Syahla Nathania, Khafifatul Camelia Nathania, Syahla Prabuningrat, Sitaresmi Purba, Audia Nerevalina Putri Meutia Khairani Rafi Miftahul Awali Rayhan, Akmal Romarito, Maulana Safira, Liviana Agitha Salsabila , Salwa Sayidina , Imtiyaaz Anantasyah Suri , Kartika Syaputri , Nadiyah Rika Tamyiz, Qiaro