Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

PERAN REFORMA AGRARIA DALAM MENYIMPAN CADANGAN KARBON UNTUK MENGURANGI DAMPAK PERUBAHAN IKLIM DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT Pahlevi, Windra; Taris, Hilman; Permadi, Agung Satrio; Fauzan, Nur; Pertiwi, Siti Asri Heriyani; Savitri, Feby
Jurnal Pertanahan Vol 10 No 2 (2020): Jurnal Pertanahan
Publisher : Pusat Pengembangan dan Standarisasi Kebijakan Agraria, Tata Ruang dan Pertanahan, Kementerian Tata Ruang dan Pertanahan, Badan Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (8039.734 KB) | DOI: 10.53686/jp.v10i2.19

Abstract

Degradasi lahan merupakan  pendorong perubahan iklim melalui emisi gas rumah kaca (GRK) dan penurunan laju serapan karbon. Perubahan penggunaan lahan dan pengelolaan lahan yang tidak berkelanjutan adalah penyebab langsung degradasi lahan oleh manusia. Penelitian ini akan menguraikan data dan fakta bahwa Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional memiliki peran dan telah berkontribusi nyata dalam mengurangi dampak dari perubahan iklim dalam mengurangi efek gas rumah kaca melalui salah satu kegiatan prioritas nasional yaitu kegiatan Redistribusi Tanah. Wilayah kajian dalam penelitian ini adalah Kalimantan Barat. Pengumpulan data menggunakan pemetaan citra satelit Landsat-8 dan data spasial redistribusi tanah tahun 2017-2020. Pendekatan pada penelitian ini adalah kuantitatif dengan analisis super impose dan analisis cadangan karbon. Hasil penelitian menjabarkan bahwa redistribusi tanah meliputi 1,47% dari total luas lahan di Provinsi Kalimantan Barat. Adapun jumlah karbon yang tercadangkan dari 1,47% tanah hasil kegiatan redistribusi tanah dengan beragam jenis penggunaan lahan adalah sebesar 13,818,873.35 ton atau 0,12% dari total karbon yang tercadangkan di Provinsi Kalimantan Barat. Hal ini menunjukkan bahwa program redistribusi tanah dapat mengurangi konsentrasi karbon di atmosfer dengan pemanfaatan lahan yang sebagian besar digunakan untuk areal persawahan produktif sehingga mengurangi dampak perubahan iklim.
Channel bar for Land Bank Development in Mempawah District Pahlevi, Windra; Anshari, Gusti Zakaria; Nafsiatun, Nafsiatun
Pedontropika: Jurnal Ilmu Tanah dan Sumber Daya Lahan Vol 10, No 1 (2024): Februari
Publisher : Soil Science Department, Faculty of Agriculture, Tanjungpura University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/pedontropika.v10i1.63874

Abstract

Channel bar has drawns public attention because the ownership of this channel bar is not yet defined. This research investigated the fluctuation of channel bar sizes between 1972 and 2022,, and addressed the potential of channel bar as a land bank. The research was conducted in Mempawah District, West Kalimantan Province. Landsat spatial data and aerial photographs of drone were used. A number of interviews were done to understand the potential of this channel bar as a land bank. Spatially and temporally, the channel bar in Mempawah District is fluctuated, with the current area of 646 ha. The dominant land cover of this channel bar is mangrove, which plays an important role in coastal abrasion prevention. Therefore, the use of channel bar as a land bank is potentially to protect mangrove, with fully participation of local communities. One of potential uses is to develop ecotourism, and designated a channel bar land bank for mangrove protection in the District spatial planning.
FOLU NET ZINK 2030: Menata Agraria menuju Hak Guna Usaha Jasa Lingkungan untuk Carbon Trading Pahlevi, Windra
Tunas Agraria Vol. 7 No. 3 (2024): Tunas Agraria
Publisher : Diploma IV Pertanahan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/jta.v7i3.368

Abstract

President Joko Widodo asked the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency (ATR/BPN) to finalize regulations on the issuance of business use rights (HGU) for carbon trading mechanisms in an effort to realize climate change action. One of the objects under the authority of ATR/BPN in order to achieve the carbon emission reduction target set nationally is in the Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Zink 2030 document. The aim of this research is to identify FOLU Net Zink 2030 data as a potential source beginning to be implemented and transformed into Environmental Services Business Use Rights for carbon trading. The research method used is qualitative with a qualitative descriptive research type. Research findings found that in Indonesia there are areas that can potentially be utilized for the carbon trading concept with a scheme for granting land rights not only for the concept of cultivation rights but also property rights for environmental services in the context of carbon trading, which are in other non-use areas. HGU, areas for other uses of HGU, and mangrove areas in Indonesia, which total an area of ± 6,487,668 ha, have great potential. This is a new issue that will certainly add to the contribution to knowledge, especially in relation to Environmental Services Use Rights for carbon trading.   Presiden Joko Widodo meminta Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk menyelesaikan peraturan penerbitan hak guna usaha (HGU) untuk mekanisme perdagangan karbon dalam upaya mewujudkan aksi perubahan iklim. Salah satu objek yang menjadi kewenangan ATR/BPN, dalam rangka pencapaian target penurunan emisi karbon yang ditetapkan secara Nasional terdapat pada dokumen Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Zink 2030. Tujuan dari penelitian ini untuk mengidentifikasi data FOLU Net Zink 2030 sebagai sumber potensi awal untuk diimplementasikan dan diwujudkan menjadi Hak Guna Usaha Jasa Lingkungan untuk carbon trading. Metode penelitian yang digunakan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Temuan penelitian, ditemukan bahwa di Indonesia terdapat areal yang berpotensi dapat dimanfaatkan untuk konsep perdagangan karbon dengan skema pemberian hak atas tanah tidak hanya untuk konsep Hak Guna Usaha saja akan tetapi juga Hak Milik untuk jasa lingkungan dalam rangka carbon trading yang berada pada Areal penggunaan lain Non HGU, Areal penggunaan lain HGU dan areal Mangrove di Indonesia yang jumlahnya seluas ± 6.487.668 ha sangat berpotensi. Hal ini menjadi isu baru yang tentunya akan menambah kontribusi terhadap ilmu pengetahuan khususnya terkait dengan Hak Guna Usaha Jasa Lingkungan untuk carbon trading.
PERAN REFORMA AGRARIA DALAM MENYIMPAN CADANGAN KARBON UNTUK MENGURANGI DAMPAK PERUBAHAN IKLIM DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT Pahlevi, Windra; Taris, Hilman; Permadi, Agung Satrio; Fauzan, Nur; Pertiwi, Siti Asri Heriyani; Savitri, Feby
Jurnal Pertanahan Vol 10 No 2 (2020): Jurnal Pertanahan
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53686/jp.v10i2.19

Abstract

Degradasi lahan merupakan  pendorong perubahan iklim melalui emisi gas rumah kaca (GRK) dan penurunan laju serapan karbon. Perubahan penggunaan lahan dan pengelolaan lahan yang tidak berkelanjutan adalah penyebab langsung degradasi lahan oleh manusia. Penelitian ini akan menguraikan data dan fakta bahwa Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional memiliki peran dan telah berkontribusi nyata dalam mengurangi dampak dari perubahan iklim dalam mengurangi efek gas rumah kaca melalui salah satu kegiatan prioritas nasional yaitu kegiatan Redistribusi Tanah. Wilayah kajian dalam penelitian ini adalah Kalimantan Barat. Pengumpulan data menggunakan pemetaan citra satelit Landsat-8 dan data spasial redistribusi tanah tahun 2017-2020. Pendekatan pada penelitian ini adalah kuantitatif dengan analisis super impose dan analisis cadangan karbon. Hasil penelitian menjabarkan bahwa redistribusi tanah meliputi 1,47% dari total luas lahan di Provinsi Kalimantan Barat. Adapun jumlah karbon yang tercadangkan dari 1,47% tanah hasil kegiatan redistribusi tanah dengan beragam jenis penggunaan lahan adalah sebesar 13,818,873.35 ton atau 0,12% dari total karbon yang tercadangkan di Provinsi Kalimantan Barat. Hal ini menunjukkan bahwa program redistribusi tanah dapat mengurangi konsentrasi karbon di atmosfer dengan pemanfaatan lahan yang sebagian besar digunakan untuk areal persawahan produktif sehingga mengurangi dampak perubahan iklim.