Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

Analisis Yuridis Pemberian Hak Atas Tanah di Sempadan Pantai Adinegoro, Kurnia Rheza Randy
Jurnal Pertanahan Vol 13 No 2 (2023): Jurnal Pertanahan
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53686/jp.v13i2.231

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis yuridis terhadap pemberian hak atas tanah di sempadan pantai. Sempadan pantai merupakan wilayah yang memiliki peran penting dalam keberlanjutan lingkungan dan pemanfaatan sumber daya alam. Pemberian hak atas tanah di sempadan pantai sering kali menjadi isu kontroversial karena berpotensi mengganggu ekosistem pesisir. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif melalui analisis dokumen hukum, perundang-undangan, dan putusan pengadilan terkait dengan pemberian hak atas tanah di sempadan pantai. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian hak atas tanah di sempadan pantai harus mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk aspek lingkungan, dan ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian ini juga mengidentifikasi tantangan dan implikasi yang mungkin dihadapi dalam praktek pemberian hak atas tanah di sempadan Pantai. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kerangka hukum yang mengatur pemberian hak atas tanah di sempadan pantai. Hal ini diharapkan dapat membantu menjaga keseimbangan antara pembangunan berkelanjutan dan pelestarian lingkungan di wilayah sempadan pantai. This research aims to carry out a juridical analysis of the granting of land rights on coastal borders. The coastal border is an area that has an important role in environmental sustainability and utilization of natural resources. Granting land rights along coastal borders is often a controversial issue because it has the potential to disrupt coastal ecosystems. The research method used is normative juridical through analysis of legal documents, legislation and court decisions related to the granting of land rights on coastal borders. The results of this research indicate that granting land rights along coastal borders must consider various factors, including environmental aspects and applicable legal provisions. This research also identifies the challenges and implications that may be faced in the practice of granting land rights on the coastal border. It is hoped that this research will provide a better understanding of the legal framework that regulates the granting of land rights on coastal borders. It is hoped that this can help maintain a balance between sustainable development and environmental preservation in coastal border areas.
Analisis Transformasi Digital Layanan Publik Pertanahan : Hak Tanggungan Elektronik pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang Kurnia Rheza Randy Adinegoro
Jurnal Administrasi Publik Vol 19 No 1 (2023): Jurnal Administrasi Publik
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Manajemen Pemerintahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52316/jap.v19i1.135

Abstract

Perkembangan teknologi dan sistem komunikasi di dunia saat ini berkembang secara pesat. Kemajuan teknologi ini membawa berbagai dampak perubahan. Segala sektor dalam kehidupan mulai tersentuh transformasi digital, baik di sektor privat maupun sektor publik. Salah satu penyelenggara layanan sektor publik di bidang Pertanahan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional merespon positif transformasi digital. Hal itu diwujudkan dengan mentransformasi layanan pertanahan salah satunya dengan transformasi Pendaftaran Hak Tanggungan yang sebelumnya dilakukan secara konvensional ditransformasi menjadi secara elektronik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah diskriptif kualitatif, metode ini diharap dapat mendiskrisikan suatu sudut pandang dari konstruksi realita yang terjadi di lapangan. Penelitian ini mendiskripsikan bagaimana perubahan Hak Tanggungan yang mulanya pendaftaran dilakukan secara konvensional ditransformasikan menjadi secara elektronik. Mencoba memberikan gambaran perbedaan dari cara mendaftar sampai dengan output yang diterima dalam bentuk sertipikat Hak Tanggungan. Selain itu juga mencoba menganalisa perubahan layanan publik pertanahan ini dengan dimensi kulitas layanan menggunakan pendekatan E-S-Qual dan E-Recs-Qual. Model E-S-Qual diantaranya variabel Efficiency, System Availability, Fulfillment, Privacy. Serta 3 dimensi dari E-Recs-Qual yakni Responsiveness, Compensation, dan Contact.
KNOWLEDGE MANAGEMENT SYSTEM : SOLUSI ALTERNATIF BERBAGI TACIT KNOWLEDGE ANTAR APARATUR SIPIL NEGARA Kurnia Rheza Randy Adinegoro
Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 16 No 1 (2022): CIVIL SERVICE : Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS
Publisher : Badan Kepegawaian Negara | The National Civil Service Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61133/pns.v16i1.387

Abstract

Penerapan Knowledge Management System (KMS) saat ini sangat dibutuhkan, salah satunya dalam dunia birokrasi. ASN sebagai komponen kunci birokrasi pemerintahan membutuhkan wadah untuk berbagi pengalaman berupa pengetahuan tacit. Penanggung jawab bidang administrasi dan teknis masing-masing lembaga tentunya memiliki pengalaman dan pengetahuan yang berbeda-beda, yang memungkinkan mereka untuk memperluas pengetahuan ASN mereka sehingga pertukaran inovasi yang ingin ASN ciptakan atau kembangkan dapat memajukan intitusinya. Namun faktanya di pemerintahan, sharing culture mengenai pengetahuan masih belum terlaksana dengan baik. Kondisi ini mencerminkan bahwa kondisi manajemen knowledge di pemerintahan belum terkonsep maksimal sehingga belum saling memberikan manfaat positif antar sesama ASN. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui mengenai KMS yang dapat menjadi media solusi alternatif berbagi tacit knowledge antar ASN. Hasil dari penelitian ini adalah dapat diketahui bahwa KMS adalah salah satu solusi alternatif sebagai media untuk berbagi tacit knowledge.
KAJIAN MANAJEMEN KEPEGAWAIAN BERDASARKAN HASIL ANALISIS PUBLIKASI SISTEM MERIT APARATUR SIPIL NEGARA INDONESIA MENGGUNAKAN METODE BIBLIOMETRIK Kurnia Rheza Randy Adinegoro
Civil Service: Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 19 No 1 (2025): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS
Publisher : Badan Kepegawaian Negara | The National Civil Service Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61133/pns.v19i1.499

Abstract

The implementation of the merit system in managing Indonesia’s State Civil Apparatus (ASN) faces  various challenges, including resistance to change, limited human resource capacity, and political  interference in recruitment and promotion processes. This study aims to analyze the trends and patterns  of scientific publications related to the merit system in Indonesia to understand how academic research  contributes to strengthening merit-based civil service governance. This research employs a bibliometric  study with a quantitative-descriptive approach, utilizing data from Google Scholar, extracted using the  Publish or Perish software, and analyzed with the help of Mendeley, Microsoft Excel, and visualized  using VOSviewer. The research procedure involved collecting 224 publications, followed by a data  cleaning and selection process that resulted in 135 eligible articles for analysis. The findings indicate  a significant increase in publication trends, with dominant topics including policy effectiveness,  bureaucratic transparency, and challenges in merit system implementation. Bibliometric visualization  reveals a shift in research focus from normative discussions toward evaluative and applicative  approaches. Thus, the results of this bibliometric analysis not only illustrate the intensity of scholarly  attention but also provide insights into research directions and gaps that can guide future studies and  inform policymakers in strengthening the merit system within Indonesia’s civil service.