Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.47
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Spirit Publik : Jurnal Administrasi Publik Civil Service : Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Responsive: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora dan Kebijakan Publik Halal Research Journal Widya Bhumi Jurnal Pertanahan Marcapada: Jurnal Kebijakan Pertanahan Jurnal Transformasi Administrasi Jurnal Administrasi Publik Jurnal Ilmu Kenotariatan Jurnal Pertanahan
Adinegoro, Kurnia Rheza Randy
Kementerian ATR/BPN
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 15 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

 1   2 
Perubahan Status Harta Benda Wakaf Berupa Tanah Adinegoro, Kurnia Rheza Randy
Jurnal Pertanahan Vol 11 No 1 (2021): Jurnal Pertanahan
Publisher : Pusat Pengembangan dan Standarisasi Kebijakan Agraria, Tata Ruang dan Pertanahan, Kementerian Tata Ruang dan Pertanahan, Badan Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (4855.657 KB) | DOI: 10.53686/jp.v11i1.38

Abstract

ABSTRACT Waqf is a legal act of wakif to separate or give a part of his property to be used forever for the sake of worship and charitable purpose. Waqf land is used for all general human interests such as burial, mosques, and educational institutions. In law, the waqf property, such as land that the owner has donated, is prohibited from being transferred. The organization and legal entity can do not only individuals but also waqf. The party giving the waqf (wakif) can be in individuals, organizations, and legal entities. Waqf assets that have been donated cannot be sold or transferred in the form of other transfers of rights. In general, donated land registrants only include requirements starting from application letters, measuring letters, title certificates, or valid proof of ownership, AIW or APAIW, to statements from Nazhir regarding their land not in dispute, case, seizure, and not guaranteed. The method used in this research was library research, while the type of research was the law. Law was a form of primary law and secondary law. Primary law referred to legislation and legal journals, and secondary law refers to the internet, books, and other documents. These methods would be used to take a deeper look at changes in the status of waqf objects in the form of land. This journal aimed to answer the security issues in constructing public facilities and infrastructure, especially in houses of waqf land status of waqf. The land which by its nature was used forever, whether the fate of the waqf land could change its use status or can be transferred through certain legal actions. Keywords: Waqf, Land Registration, Waqf Land Certificate ABSTRAK Wakaf merupakan suatu perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya guna kepentingan ibadah dan kepentingan umum lainnya. Tanah wakaf digunakan untuk seluruh kepentingan umum manusia seperti tanah pekuburan, tempat ibadah, dan lembaga pendidikan. Dalam hukum, harta atau benda yang sudah diwakafkan oleh pemiliknya, maka dilarang dipindah tangan dalam bentuk apa pun. Tak hanya perorangan, pihak pemberi wakaf (wakif), dapat berupa perseorangan, organisasi, dan badan hukum. Wakaf terdiri dari berbagai macam, antara lain wakaf tanah. Tanah yang diwakafkan merupakan tanah hak milik atau tanah milik yang bebas dari masalah apapun. Secara umum, pendaftaran tanah wakaf hanya menyertakan persyaratan mulai dari surat permohonan, surat ukur, Sertipikat Hak Milik, Akta Ikrar Wakaf (AIW) atau Akta Pengganti Ikrar Wakaf (APAIW), hingga surat pernyataan dari Nazhir bahwa tanah tersebut tidak terlibat dalam sengketa, perkara, sita, dan tidak dijaminkan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan (library research), sedangkan tipe penelitiannya adalah hukum. Hukum sebagai bentuk dari hukum primer dan hukum sekunder. Hukum primer mengacu pada peraturan perundang-undangan dan jurnal-jurnal hukum serta hukum sekunder mengacu pada internet, buku, dan dokumen lainnya. Metode tersebut akan digunakan untuk menggali lebih dalam mengenai perubahan status harta benda wakaf berupa tanah. Jurnal ini bertujuan untuk menjawab salah satu kendala dalam pembangunan sarana dan prasarana umum, terutama dalam pembebasan lahan tanah wakaf yang menurut sifatnya adalah dimanfaatkan untuk selamanya, apakah nasib tanah wakaf tersebut bisa beralih status penggunaannya atau dapat dialihkan melalui perbuatan hukum tertentu. Kata Kunci: Wakaf, Pendaftaran Tanah, Sertipikat Tanah Wakaf
Implementasi Sikap Kolaboratif dan Multikultural dalam Kepemimpinan pada Integrasi dan Penataan Transportasi Umum “JAK LINGKO” di DKI Jakarta Kurnia Rheza Randy Adinegoro
Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik Vol 17, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (481.893 KB) | DOI: 10.20961/sp.v17i1.57666

Abstract

Jakarta is one of the big cities in Indonesia which is the center of government and economy of the country. The burden that Jakarta has is certainly more than other big cities, this is also directly proportional to the problems it faces. From the classic problems from the past, flooding, economic inequality, waste management to traffic jams in Jakarta. As a special province led by the Governor, Jakarta through its local government continues to seek solutions to the various problems in it. The role of leadership certainly cannot be separated from the process of unraveling this tangled thread. One way to solve the solution is with a collaborative leadership in multiculturalism. This style was carried out by Anies Baswedan as the governor of Jakarta in the context of solving transportation problems by being labeled with the name Jak Lingko. Jak Lingko integrates various modes of transportation by means of the government collaborating with transportation service providers in Jakarta.
PELUANG DAN TANTANGAN ADOPSI E-VOTING INDIA DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI INDONESIA Anta Ibnul Falah; Kurnia Rheza Randy Adinegoro
Responsive Vol 5, No 3 (2022): Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/responsive.v5i3.43193

Abstract

Penelitian ini membahas bagaimana peluang penerapan skema e-voting di India untuk dapat diadopsi di Indonesia, khsusunya pada pemilihan kepala daerah. Problematika pemilihan umum di India secara garis besar mendekati apa yang Indonesia alami. Salah satunya yaitu sebelum pengenalan pemungutan suara elektronik, India menggunakan kertas suara dan penghitungan manual yang harus memakan biaya mahal dan waktu yang relatif lama. India melakukan uji coba e-voting dimulai pada tahun 1982-1983 pada pemilihan umum lokal di beberapa negara bagian. Penggunaan e-voting mulai dilakukan secara resmi pada pemilu nasional pada tahun 2004. Di India, metode e-voting diimplementasikan dengan menggunakan mesin/ hardware yang bernama Electonic Voting Machine (disingkat EVM). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan cara mendeskripsikan pelaksanaan e-voting di India dan mencoba melihat peluang adopsinya dalam pemilihan kepala daerah di Indonesia. Cara penyajian penelitian ini dilandaskan pada kerangka teori E-Voting Readiness yang akan menjelaskan peluang dan tantangan adopsi dilihat dari 4 (empat) elemen yang saling terinterdependensi yaitu: hukum dan kebijakan; kepercayaan publik; infrastruktur teknologi; dan kesiapan sumber daya manusia. Hasil analisis menunjukkan bahwa elemen hukum dan kebijakan memiliki peluang yang paling kuat daripada 3 elemen lainnya. Diskusi selanjutnya dalam penelitian ini adalah mengenai tantangan adopsi e-voting dan strategi menghadapinya.
Tantangan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Ende Kurnia Rheza Randy Adinegoro
Widya Bhumi Vol. 3 No. 1 (2023): Widya Bhumi
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/wb.v3i1.42

Abstract

The local government acknowledges that indigenous peoples have a legal unit, a unit of power, and a unit of territory. The authority of customary leaders makes it hard for the Ende Land Office to implement full systematic land registration (PTSL). The goal of this study was to figure out how the presence of indigenous peoples affects the implementation of PTSL in Ende Regency. The study used qualitative research tools. During the five years that PTSL was in place, recording and observation studies were used to gather information. Data analysis uses narrative analysis by reducing data, showing data, and drawing conclusions. The study's results show that most of the towns in Ende Regency are still strong in Mosalaki. Mosalaki is a symbol of the existence of indigenous peoples. He is also the person in charge of customary power over rituals and control over customary lands. So, for PTSL to work, the Ende District Land Office has to talk to Mosalaki to get their support and approval for their area to be a PTSL site. The fact that it was hard to get Mosalaki's approval became the main thing that stopped the PTSL from doing things from village to village. Mosalaki didn't want a PTSL in his area because he was worried about members of the indigenous community giving their land to other people and how members of the indigenous peoples would act after land certification in regards to customary provisions. Masyarakat adat memiliki eksistensi kesatuan hukum, kesatuan penguasa dan kesatuan wilayah yang diakui oleh pemerintah daerah. Adanya otoritas pemimpin adat menjadikan tantangan bagi Kantor Pertanahan Ende dalam pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi pengaruh eksistensi masyarakat adat terhadap pelaksanaan PTSL di Kabupaten Ende. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Pengumpulan data-datanya melalui studi dokumentasi dan observasi selama lima tahun pelaksanaan PTSL. Analisis datanya menggunakan analisis naratif dengan melakukan reduksi data, penyajian data dan hingga penarikan kesimpulan. Temuan studi menunjukkan bahwa sebagian besar desa-desa di Kabupaten Ende masih kental dengan adanya Mosalaki. Mosalaki sebagai simbol keberadaan masyarakat adat bertugas sebagai penanggung jawab kekuasaan adat atas ritual dan penguasaan tanah-tanah adat. Oleh karena itu dalam pelaksanaan PTSL, Kantor Pertanahan Kabupaten Ende wajib melakukan konsultasi dengan Mosalaki agar mendapatkan dukungan dan persetujuan atas wilayahnya untuk ditetapkan menjadi lokasi PTSL. Kesulitan untuk mendapatkan persetujuan Mosalaki menjadi faktor penghambat utama dalam kegiatan PTSL dari desa ke desa. Kekhawatiran akan lepasnya kepemilikan tanah dari anggota masyarakat adat ke orang lain serta modus tidak tertibnya anggota masyarakat adat terhadap ketentuan adat pasca sertipikasi tanah menjadi dasar Mosalaki untuk menolak lokasi PTSL di wilayahnya.
KNOWLEDGE MANAGEMENT SYSTEM : SOLUSI ALTERNATIF BERBAGI TACIT KNOWLEDGE ANTAR APARATUR SIPIL NEGARA Kurnia Rheza Randy Adinegoro
Jurnal Manajemen Kepegawaian Vol 16 No 1 (2022): CIVIL SERVICE : Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS
Publisher : Badan Kepegawaian Negara | The National Civil Service Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61133/pns.v16i1.387

Abstract

Penerapan Knowledge Management System (KMS) saat ini sangat dibutuhkan, salah satunya dalam dunia birokrasi. ASN sebagai komponen kunci birokrasi pemerintahan membutuhkan wadah untuk berbagi pengalaman berupa pengetahuan tacit. Penanggung jawab bidang administrasi dan teknis masing-masing lembaga tentunya memiliki pengalaman dan pengetahuan yang berbeda-beda, yang memungkinkan mereka untuk memperluas pengetahuan ASN mereka sehingga pertukaran inovasi yang ingin ASN ciptakan atau kembangkan dapat memajukan intitusinya. Namun faktanya di pemerintahan, sharing culture mengenai pengetahuan masih belum terlaksana dengan baik. Kondisi ini mencerminkan bahwa kondisi manajemen knowledge di pemerintahan belum terkonsep maksimal sehingga belum saling memberikan manfaat positif antar sesama ASN. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui mengenai KMS yang dapat menjadi media solusi alternatif berbagi tacit knowledge antar ASN. Hasil dari penelitian ini adalah dapat diketahui bahwa KMS adalah salah satu solusi alternatif sebagai media untuk berbagi tacit knowledge.
Tantangan Implementasi Sertipikat Tanah Elektronik di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kurnia Rheza Randy Adinegoro
Jurnal Ilmu Kenotariatan Vol. 4 No. 2: November 2023
Publisher : Faculty of Law, University of Jember, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/jik.v4i2.41314

Abstract

The development of technology and communication systems in the world is currently growing rapidly. This technological advancement brings various impact changes. All sectors in life are starting to be touched by digital transformation, both in the private sector and the public sector. One of the public sector service providers in the field of land, the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency has responded positively to digital transformation. This is realized by transforming land services, one of which is the transformation of Land Rights Certificates which were previously carried out conventionally to be transformed electronically. This research method is a normative juridical research method, namely a method that is carried out by studying and analyzing laws and regulations or other legal documents that are relevant to the problem to be studied. The data collection model is based on library research. This study tries to describe descriptively how the terminology of legal regulation regarding electronic certificates. The following discussion discusses the challenges of implementing electronic certificates and how the settlement efforts are carried out by the Ministry of ATR/BPN The results of this study found several challenges in implementing electronic certificates. These challenges include Infrastructure, Limited Community Capacity, Cyber Security, Digital Literacy Gaps and Data Privacy Issues. This paper also discusses the response of the ATR/BPN Ministry in facing these implementation challenges. KEYWORDS: Land Certificate, Electronic Land Certificate, Digital Transformation.
Urgensi Penerapan Re-entry Program bagi Aparatur Sipil Negara Setelah Tugas Belajar di Kementerian Agraria dan Tata Ruang Kurnia Rheza Randy Adinegoro
Jurnal Manajemen Kepegawaian Vol 17 No 2 Nov (2023): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS
Publisher : Badan Kepegawaian Negara | The National Civil Service Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61133/pns.v17i2 Nov.433

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji urgensi penerapan program re-entry bagi aparatur sipil negara (ASN) setelah menyelesaikan tugas belajar. Tugas belajar di seringkali memberikan ASN kesempatan untuk meningkatkan kompetensi dan pengetahuan mereka, tetapi reintegrasi mereka ke dalam lingkungan kerja seringkali menimbulkan tantangan yang signifikan. Dalam penelitian ini, menggunakan metode SWOT yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi kekuatan (Strengths), kelemahan (Weaknesses), peluang (Opportunities), dan ancaman (Threats). Selain itu, penelitian ini akan mengkaji bagaimana program re-entry dapat dirancang dan diterapkan dengan efektif untuk memaksimalkan manfaatnya. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya penerapan program re-entry bagi ASN yang telah menyelesaikan tugas belajar. Implikasi dari penelitian ini juga dapat membantu pemerintah dan lembaga terkait dalam merancang kebijakan yang lebih efektif untuk mendukung reintegrasi ASN ke dalam sistem administrasi publik, sehingga dapat berkontribusi secara positif terhadap pembangunan dan peningkatan kapasitas pelayanan publik di Indonesia.
Analisis Transformasi Digital Layanan Publik Pertanahan : Hak Tanggungan Elektronik pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang Adinegoro, Kurnia Rheza Randy
Jurnal Administrasi Publik Vol 19 No 1 (2023): Jurnal Administrasi Publik
Publisher : Pusat Pengembangan dan Pelatihan dan Kajian Manajemen Pemerintahan Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52316/jap.v19i1.135

Abstract

Perkembangan teknologi dan sistem komunikasi di dunia saat ini berkembang secara pesat. Kemajuan teknologi ini membawa berbagai dampak perubahan. Segala sektor dalam kehidupan mulai tersentuh transformasi digital, baik di sektor privat maupun sektor publik. Salah satu penyelenggara layanan sektor publik di bidang Pertanahan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional merespon positif transformasi digital. Hal itu diwujudkan dengan mentransformasi layanan pertanahan salah satunya dengan transformasi Pendaftaran Hak Tanggungan yang sebelumnya dilakukan secara konvensional ditransformasi menjadi secara elektronik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah diskriptif kualitatif, metode ini diharap dapat mendiskrisikan suatu sudut pandang dari konstruksi realita yang terjadi di lapangan. Penelitian ini mendiskripsikan bagaimana perubahan Hak Tanggungan yang mulanya pendaftaran dilakukan secara konvensional ditransformasikan menjadi secara elektronik. Mencoba memberikan gambaran perbedaan dari cara mendaftar sampai dengan output yang diterima dalam bentuk sertipikat Hak Tanggungan. Selain itu juga mencoba menganalisa perubahan layanan publik pertanahan ini dengan dimensi kulitas layanan menggunakan pendekatan E-S-Qual dan E-Recs-Qual. Model E-S-Qual diantaranya variabel Efficiency, System Availability, Fulfillment, Privacy. Serta 3 dimensi dari E-Recs-Qual yakni Responsiveness, Compensation, dan Contact.
Challenges in Implementing Land Certificates at the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning Kurnia Rheza Randy Adinegoro; Dani Iswahyuni
Marcapada: Jurnal Kebijakan Pertanahan Vol. 3 No. 1 (2023): Marcapada: Jurnal Kebijakan Pertanahan
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/mj.v3i1.42

Abstract

This research discusses the challenges of implementing electronic land certificates as a digital transformation step in the Ministry of Agrarian and Spatial Planning (Ministry of ATR/BPN). As technological developments require an organization to transform, public organizations are no exception. This study takes into account the Ministry of ATR/BPN's digital transformation of the public sector, particularly the implementation of electronic land certificates. The Ministry of ATR/BPN continues to follow developments with the times, but of course this is not easy because in its implementation it faces many challenges. The method used in this research is a normative juridical research method with a data collection model based on library research. This research tries to describe it descriptively so that it will become an illustration of the implementation of digital land certificates. And in the next discussion, we will discuss the challenges and solutions that have been taken by the Ministry of ATR/BPN. The author concludes that, in the future, electronic land certificates will be a necessity that cannot be avoided for various important reasons. Electronic certificates can also reduce the number of disputes, conflicts, and land cases. However, the process requires sufficient time because technology transfer requires skilled and adequate human resources.
Relasi Media Sosial dan Pasar dalam Perubahan Nilai Publik mengenai Pengaruh Dakwah di Media Sosial terhadap Pandangan Gaya Hidup Halal Adinegoro, Kurnia Rheza Randy
Halal Research Vol 2 No 1 (2022): February
Publisher : Halal Center ITS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.12962/j22759970.v2i1.214

Abstract

Pada era ini, teknologi khususnya sistem komunikasi berkembang dengan pesat. Perkembangan tersebut banyak memberi dampak bagi kehidupan di masyarakat. Salah satunya adalah penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari. Pemanfaatan media sosial ini juga dimanfaatkan dalam usaha untuk menyebarkan ajaran agama, salah satunya dakwah agama Islam. Dengan adanya dakwah agama Islam yang dekat dan mudah diakses oleh umat Islam, hal ini akan memberi pengetahuan agama yang bermanfaat. Dari berbagai pengetahuan atau hal yang didakwahkan, salah satunya adalah pengetahuan tentang halal. Dakwah mengenai kehalalan suatu produk tersebut banyak mengubah pandangan umat muslim untuk lebih memperhatikan gaya hidup terkhusus gaya hidup halal. Gaya hidup halal adalah sebuah ciri khas yang dimiliki oleh konsumen beragama Islam. Kosumen yang beragama Islam akan menjaga barang yang dikonsumsi. Mereka akan memilih produk halal baik secara zat maupun secara mekanisme perolehannya. Oleh karena itu, pasar harus tanggap dalam merespon apa yang diminta oleh masyarakat. Pasar harus menjawab permintaan gaya hidup halal dari masyarakat, baik di sektor konsumsi maupun non konsumsi. Apa yang dimaksud halal tidak hanya dinilai dari segi syariat saja, tetapi juga harus dilihat dari perspektif nilai yang lebih umum, seperti kesehatan, keselamatan, dan kebersihan.
Co-Authors Anta Ibnul Falah Arief Seno Nugroho Dani Iswahyuni