Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Geocivic
Amalia, Rasti
Unknown Affiliation
Humanities Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENGELOLA DANA DESA UNTUK PEMBANGUNAN MASYARAKAT DI DESA SAGAWELE KECAMATAN KAYOA SELATAN Hi. Yusuf, Jusan; Amalia, Rasti; Man, Imran
Jurnal GeoCivic Vol 4, No 2 (2021): Edisi Oktober
Publisher : Universitas Khairun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33387/geocivic.v4i2.4119

Abstract

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa dan Desa Adat yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja  Daerah  kabupaten/kota  dan  digunakan  untuk  membiayai  penyelenggaran pemerintahan, pembangunan.Penelitian dilakukan di Desa Sagawele, Kayoa Selatan, dan waktu penelitian selama 2 bulan, tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian kualitatif deskriptif, dengan sumber data primer dan sekunder. Untuk mendapatkan data yang akurat berkaitan dengan peran pemerintah desa dalam mengelola dana desa untuk pembangunan Desa, dengan penelitian menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, peran pemerintah dalam mengelola dana desa untuk pembangunan desa merupakan salah satu moto penggerak agar pemerintah desa dan masyarakat dalam pembangunan desa dapat terwjud dan terlaksana. Adapun bentuk-bentu peran pemerintah desa untuk membangun desa mencakup dua hal yaitu pembangunan secara fisik dan pembangunan secara non-fisik.Kata kunci; Peran Pemerintah Desa, Dana Desa, Pembangunan, dan Desa Sagawele.
PERAN DIGITALISASI DALAM MENDUKUNG REFORMASI BIROKRASI: STUDI KASUS PADA INSTANSI PEMERINTAH KOTA TERNATE Amalia, Rasti; Karianga, Hendra
Jurnal GeoCivic Vol 8, No 1 (2025): Edisi 2025
Publisher : Universitas Khairun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33387/geocivic.v8i1.9946

Abstract

Bureaucratic reform is an urgent need to improve the quality of state civil servants and realize good governance in Indonesia. Bureaucracy is often considered complicated, slow and unprofessional. To overcome this problem, the bureaucracy has intensified the principle of "Digital Serving" in providing public services, because digital services are a demand that will be able to get closer to the community. However, it is necessary to optimize the implementation of Dilan (Digital Serving) because the nature of digital transformation is not only changing ordinary services to online or by building applications in the public and civil society areas evenly.The problem of bureaucratic digitalization above, the purpose of this writing is to see how the digitalization of bureaucracy and public services changes within the scope of the state and civil society as the main elements of the basis of democratization in a modern country. The research method of normative bureaucratic ethics and the institutional organizational approach within the framework of the statute approach, conceptual approach, and analytical approach, Bureaucratic and institutional material tracing techniques using document study techniques, and study analysis using qualitative analysis. bureaucratic digitalization must be fulfilled within the bureaucracy, namely the ability to adapt structurally and functionally, as well as the readiness of its human resources in public services and civil society
PUSAT VS DAERAH: PEMEKARAN DAN KONFLIK BATAS ENAM DESA DI MALUKU UTARA Hi. Yusuf, Jusan; Hasim, Rustam; Amalia, Rasti
Jurnal GeoCivic Vol 6, No 2 (2023): EDISI OKTOBER
Publisher : Universitas Khairun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33387/geocivic.v6i2.7405

Abstract

This research aims to describe the territorial boundary conflicts of six villages in North Maluku in relation to the problems with the issuance of the law regarding the expansion of North Halmahera Regency, namely Law Number 1 of 2003. The focus that we want to look at is first, that the power relations of the regional center as an institution . As an institution, these power relations go through bureaucratic models. The central government is the state representative who has the authority to issue laws. The power relationship between the central government and provincial governments has two dimensions. The first dimension is that the provincial government has a position as a representative of the central government in the regions. This means that the relationship between the central government and the provincial government is a coordinative relationship. The second dimension is the position of the provincial government as the ruler of the provincial territory. This means that the relationship between the central government and the provincial government is a command or command relationship.This research was conducted with the object of 6 (six) disputed villages between two community groups and the government, namely the governments of West Halmahera Regency and North Halmahera Regency. The villages in question are Dum Dum, Akesahu, Akelamo Kao, Tetewang, Bobane Igo and Pasir Putih villages. Geographically, the six villages are located along the coast of Kao Bay on Halmahera Island.Keywords. Expansion, Conflict, Regional Boundaries, Six Villages
PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENGELOLA DANA DESA UNTUK PEMBANGUNAN MASYARAKAT DI DESA SAGAWELE KECAMATAN KAYOA SELATAN Hi. Yusuf, Jusan; Amalia, Rasti; Man, Imran
Jurnal GeoCivic Vol 4, No 2 (2021): Edisi Oktober
Publisher : Universitas Khairun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33387/geocivic.v4i2.4119

Abstract

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa dan Desa Adat yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja  Daerah  kabupaten/kota  dan  digunakan  untuk  membiayai  penyelenggaran pemerintahan, pembangunan.Penelitian dilakukan di Desa Sagawele, Kayoa Selatan, dan waktu penelitian selama 2 bulan, tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian kualitatif deskriptif, dengan sumber data primer dan sekunder. Untuk mendapatkan data yang akurat berkaitan dengan peran pemerintah desa dalam mengelola dana desa untuk pembangunan Desa, dengan penelitian menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, peran pemerintah dalam mengelola dana desa untuk pembangunan desa merupakan salah satu moto penggerak agar pemerintah desa dan masyarakat dalam pembangunan desa dapat terwjud dan terlaksana. Adapun bentuk-bentu peran pemerintah desa untuk membangun desa mencakup dua hal yaitu pembangunan secara fisik dan pembangunan secara non-fisik.Kata kunci; Peran Pemerintah Desa, Dana Desa, Pembangunan, dan Desa Sagawele.
Co-Authors Hasim, Rustam Hi. Yusuf, Jusan Karianga, Hendra Man, Imran