Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal jurnal hukum das sollen IKHLAS: Jurnal Pengabdian Dosen dan Mahasiswa
Triyana Syahfitri
Unknown Affiliation
Computer Science & IT Education Electrical & Electronics Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
perlindungan hukum perlindungan hukum petani kelapa: perlindungan hukum petani kelapa terhadap praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Indonesia triyana syahfitri
JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 5 No 1 (2021): Jurnal Hukum Das Sollen
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32520/das-sollen.v5i1.1624

Abstract

Di Indonesia perkebunan kelapa merupakan salah satu mata pencaharian petani kelapa. Hasil kelapa yang dijual kepada perusahaan - perusahaan yang membutuhkan bahan baku dari kelapa untuk mengolah produk nya menjadi bahan jadi, memerlukan penetapan harga standar agar harga jual kelapa tidak mengalami fluktuasi harga yang tidak terkendali. Selain itu, petani kelapa juga akan mengalami kesulitan penjualan kelapa dikarenakan beberapa perusahaan yang membutuhkan bahan produksi dari kelapa tersebut, juga melakukan penanaman perkebunan kelapa sendiri,sehingga jumlah kelapa yang dihasilkan oleh petani kelapa di Indonesia, dikhawatirkan justru lebih banyak dari jumlah kebutuhan perusahaan pengolahan produk jadi dari bahan industry kelapa tersebut,hal ini juga tentu menjadi factor penentu harga jual kelapa. Guna menghindari terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat terhadap petani kelapa di Indonesia, maka dibutuhkan regulasi dan kebijakan dari pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum terhadap petani kelapa.
perlindungan hukum perlindungan hukum debitor terdampak covid 19 terhadap PKPU: perlindungan hukum debitor terdampak covid 19 terhadap kewajiban penundaan pembayaran utang triyana syahfitri
JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 6 No 2 (2021): Jurnal Hukum Das Sollen
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32520/das-sollen.v6i2.1837

Abstract

Pandemi Covid-19 berdampak negatif terhadap dunia usaha di berbagai sektor dan menjadi salah satu faktor penyebab tingginya jumlah pengajuan perkara Kepailitan di Pengadilan Niaga. Untuk mencegah hal tersebut, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan & Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang memberikan kesempatan kepada debitur untuk mengajukan penundaan pembayaran utang sebagai kesempatan untuk melunasi utangnya. Namun dalam proses penetapan status permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sampai dengan homologasi rencana penyelesaian penundaan kewajiban pembayaran utang, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan & Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang masih memberikan ruang bagi kreditur dengan itikad buruk untuk merugikan debitur. Oleh karena itu, dalam tulisan ini, penulis mengkaji bagaimana perlindungan hukum bagi debitur terhadap pelaksanaan perjanjian damai penangguhan pembayaran utang yang terkena dampak Covid-19. Hasil penelitian menunjukkan masih belum memadainya perlindungan hukum bagi debitur terhadap penangguhan perjanjian perdamaian pembayaran utang yang terkena dampak Covid-19 karena belum adanya ketentuan yang dapat melindungi debitur dalam undang-undang kepailitan dan penangguhan kewajiban pembayaran utang.
Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah dan Bank Dalam Pemberian Kredit Tanpa Agunan Apabila Terjadi Kredit Bermasalah Pasca Pandemi Covid 19 Triyana Syahfitri
JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 7 No 1 (2022): Jurnal Hukum Das Sollen
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32520/das-sollen.v7i1.2045

Abstract

Abstrak Kondisi perekonomian di Indonesia pasca terjadinya covid 19, memberikan pengaruh juga dibidang perekonomian, sehingga banyak masyarakat yang membutuhkan dana untuk modal usaha maupun kebutuhan hidupnya. Untuk mendapatkan modal tersebut, salah satu caranya yang dapat dilakukan oleh masyarakat adalah mengajukan pinjaman kredit ke perbankan. Kredit perbankan biasanya selalu membutuhkan agunan sebagai jaminan untuk kreditnya, namun menghadapi situasi saat pasca pandemi, banyaknya kredit yang diberikan tanpa agunan, termasuk oleh perbankan. Menghadapi situasi tersebut, maka dibutuhkan suatu perlindungan hukum bagi pihak nasabah maupun pihak bank dalam hal terjadinya kredit bermasalah atau dikenal dengan Non Performing Loan. Metode penelitian ini mengunakan penelitian hukum normative, dengan mengkaji literature-literatur sebagai bahan hukum yang berhubungan dengan penelitian ini, dengan cara studi kepustakaan.
Edukasi Hukum dan Pemberdayaan Komunitas Berbasis Lokal dalam Mewujudkan Perlindungan Anak dan Perempuan dari Tindak Kekerasan di Tingkat Desa Kabupaten Indragiri Hilir Siti Rahmah; Triyana Syahfitri; Herdiansyah; Darmiwati; Sri Hidayanti; Feni Puspitasari
IKHLAS: Jurnal Pengabdian Dosen dan Mahasiswa Vol. 4 No. 2 (2025): IKHLAS: Jurnal Pengabdian Dosen dan Mahasiswa
Publisher : Indra Institute Research & Publication

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58707/ikhlas.v4i2.1295

Abstract

Violence against women and children remains a pressing social issue, particularly in rural areas where access to legal services and information is limited. This community engagement activity aimed to enhance legal awareness and empower local communities in preventing and addressing acts of violence through legal education and grassroots empowerment. The study employed a participatory qualitative approach integrated into a legal outreach program conducted in Teluk Dalam Village, Kuala Indragiri District, Indragiri Hilir Regency. Methods included field observation, interactive lectures, and participatory evaluation. The results showed a significant improvement in participants' understanding of legal rights, types of violence, and reporting mechanisms. Active community participation in discussions and reflections indicated a shift in perception, where violence was no longer seen as tolerable but as a violation requiring action. The conclusion of this activity emphasizes that community-based legal education is an effective strategy for building legal awareness and strengthening local protection systems for vulnerable groups.
Co-Authors Darmiwati Feni Puspitasari Herdiansyah siti rahmah Sri Hidayanti