Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Analisa Yuridis Terhadap Pemberian Keterangan Palsu Dalam Persidangan Oleh Pihak Kepolisian Husni Thamrin; Ayu Linanda; Mochamad Rifai
Collegium Studiosum Journal Vol. 4 No. 1 (2021): Collegium Studiosum Journal
Publisher : LPPM STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/csj.v4i1.489

Abstract

False information is essentially a situation where a person gives a false statement on oath (he swears first then strengthened by giving information) or under oath (he gives information first then strengthened by oath), the arrangement on giving false information is contained in book II chapter IX of the Criminal Code entitled Perjury and False Statement and becomes the only article in book II chapter IX of the Criminal Code, i.e. Article 242 of the Criminal Code. In this study examined the false information provided by the police as one component of law enforcement. This research is a normative juridical law research. The technique used in this study is by inventorying primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials, and this type of research uses a statute approach with data analysis methods using qualitative approaches.
Analisa Yuridis Terhadap Pemberian Keterangan Palsu Dalam Persidangan Oleh Pihak Kepolisian Husni Thamrin; Ayu Linanda; Mochamad Rifai
Collegium Studiosum Journal Vol. 4 No. 1 (2021): Collegium Studiosum Journal
Publisher : LPPM STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/csj.v4i1.489

Abstract

False information is essentially a situation where a person gives a false statement on oath (he swears first then strengthened by giving information) or under oath (he gives information first then strengthened by oath), the arrangement on giving false information is contained in book II chapter IX of the Criminal Code entitled Perjury and False Statement and becomes the only article in book II chapter IX of the Criminal Code, i.e. Article 242 of the Criminal Code. In this study examined the false information provided by the police as one component of law enforcement. This research is a normative juridical law research. The technique used in this study is by inventorying primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials, and this type of research uses a statute approach with data analysis methods using qualitative approaches.
“KEWAJIBAN PERUSAHAAN PERTAMBANGAN DALAM MELAKSANAKAN REKLAMASI DAN PASCATAMBANG DI KOTA SAMARINDA” Ayu Linanda; Hudali Mukti
Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 8 No. 2 (2016): August
Publisher : Law Department, University of Widya Gama Mahakam Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24903/yrs.v8i2.156

Abstract

Penegakkan hukum terhadap kewajiban perusahaan pertambangan melaksanakan reklamasi dan pasca tambang bagaikan dua sisi mata uang. Di satu sisi pemerintah membuat ketentuan norma hukum yang mengharuskan perusahaan pertambangan bertanggung jawab secara langsung terhadap revitalisasi lingkungan, di sisi lain pemerintah juga melahirkan norma hukum yang tidak mengharuskan perusahaan pertambangan bertanggung jawab secara langsung untuk memperbaiki lingkungan. Akibatnya Pemerintah Daerah dituntut untuk inovatif dalam mengantisipasi tumpang tindih peraturan tersebut. Salah satunya, Pemerintah Kota Samarinda telah mengantisipasi pelanggaran perusahaan pertambangan dalam melaksanakan reklamasi dan pasca tambang dengan menerbitkan produk hukum sendiri yang mengikat para pemegang IUP (Izin Usaha Pertambangan) untuk bertanggung jawab secara langsung dalam melaksanakan reklamasi dan pasca tambang melalui evaluasi dan pembinaan, namun tentu hal ini tidak akan mengubah kecenderungan perusahaan pertambangan untuk mampu bertanggung jawab dalam melaksanakaan reklamasi dan pasca tambang.