Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JHCLS Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum
Hudali Mukti
Unknown Affiliation
Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Unraveling the Complex Policies Regulating Conflicts of Interest and Criminal Corruption Wedha, Yogi Yasa; I Made Hendra wijaya; Hudali Mukti; Turymshayeva , Arida
Journal of Human Rights, Culture and Legal System Vol. 5 No. 1 (2025): Journal of Human Rights, Culture and Legal System
Publisher : Lembaga Contrarius Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53955/jhcls.v5i1.486

Abstract

Corruption is significantly influenced by conflicts of interest in a variety of industries. Indonesia has implemented a variety of regulations to prevent corruption and conflicts of interest. Nevertheless, its implementation continues to encounter a variety of obstacles. This investigation aims to evaluate the intricacy of policies that regulate conflicts of interest and corruption and investigate strategies that can enhance the efficacy of corruption prevention and eradication in Indonesia. The research method employed is normative juridical, incorporating a conceptual approach, legislation, and comparative studies with Kazakhstan, which has a more stringent anti-corruption legal system. The study's findings indicate that Indonesia has implemented numerous regulations prohibiting corruption and conflicts of interest. However, there is a lack of transparency in decision-making, poor law enforcement, weak coordination between institutions, and disharmony between regulations. In contrast, Kazakhstan implements more stringent sanctions, centralized institutions, and regulations. A comprehensive approach to the prevention of conflicts of interest and malfeasance necessitates the optimization of legal substance, legal structure, and legal culture. The following strategies must be implemented: the development of clear regulations, the enforcement of stringent laws, the enhancement of transparency and accountability, and the protection of whistleblowers. To guarantee transparency, integrity, and pure governance in Indonesia, it is imperative to implement more comprehensive policy reforms that are not solely based on legal requirements but also consider social and cultural factors.
“KEWAJIBAN PERUSAHAAN PERTAMBANGAN DALAM MELAKSANAKAN REKLAMASI DAN PASCATAMBANG DI KOTA SAMARINDA” Ayu Linanda; Hudali Mukti
Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 8 No. 2 (2016): August
Publisher : Law Department, University of Widya Gama Mahakam Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24903/yrs.v8i2.156

Abstract

Penegakkan hukum terhadap kewajiban perusahaan pertambangan melaksanakan reklamasi dan pasca tambang bagaikan dua sisi mata uang. Di satu sisi pemerintah membuat ketentuan norma hukum yang mengharuskan perusahaan pertambangan bertanggung jawab secara langsung terhadap revitalisasi lingkungan, di sisi lain pemerintah juga melahirkan norma hukum yang tidak mengharuskan perusahaan pertambangan bertanggung jawab secara langsung untuk memperbaiki lingkungan. Akibatnya Pemerintah Daerah dituntut untuk inovatif dalam mengantisipasi tumpang tindih peraturan tersebut. Salah satunya, Pemerintah Kota Samarinda telah mengantisipasi pelanggaran perusahaan pertambangan dalam melaksanakan reklamasi dan pasca tambang dengan menerbitkan produk hukum sendiri yang mengikat para pemegang IUP (Izin Usaha Pertambangan) untuk bertanggung jawab secara langsung dalam melaksanakan reklamasi dan pasca tambang melalui evaluasi dan pembinaan, namun tentu hal ini tidak akan mengubah kecenderungan perusahaan pertambangan untuk mampu bertanggung jawab dalam melaksanakaan reklamasi dan pasca tambang.
“MEKANISME PENETAPAN WILAYAH PERTAMBANGAN RAKYAT OLEH WALIKOTA SAMARINDA DITINJAU DARI PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA DALAM WILAYAH KOTA SAMARINDA” Hardiansyah S.H; Hudali Mukti
Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 9 No. 2 (2017): August
Publisher : Law Department, University of Widya Gama Mahakam Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24903/yrs.v9i2.227

Abstract

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penetapan wilayah pertambangan rakyat pada pelaksanaannya dilapangan tidak pernah di implementasikan oleh pemerintah daerah dan terhadap konsultasi Walikota Samarinda dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada pelaksanaannya tidak pernah dilakukan karena terkendala oleh beberapa faktor. Sehingga disarankan pemerintah daerah bisa mengimplementasikan mekanisme penetapan wilayah pertambangan rakyat secara baik sejak dikeluarkannya peraturan daerah tersebut dan pemerintah provinsi sebaiknya mempertimbangkan untuk bisa memberikan izin pertambangan rakyat (IPR) maupun menetapkan wilayah pertambangan rakyat (WPR) di kota samarinda. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Mekanisme Penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat Oleh Walikota Samarinda di tinjau dari Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Wilayah Kota Samarinda dan Bentuk Konsultasi Walikota Samarinda dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat ditinjau dari Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2013 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Kota Samarinda. Penelitian ini merupakan penelitian hukum Normatif yang bersumber dari bahan hukum sekunder dan bahan hukum primer
Co-Authors Ayu Linanda Hardiansyah S.H Made Hendra Wijaya Turymshayeva , Arida Yogi Yasa Wedha