Garuda - Garba Rujukan Digital

PEMAHAMAN DAN SIKAP MAHASISWA TERHADAP UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (Studi Pada Mahasiswa Hukum Dan Ilmu Komunikasi Universitas Syiah Kuala Pengguna Media Sosial) Siti Nurbayani; Dahlan Ali
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 2, No 3 (2017): Agustus 2017
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (397.78 KB)

ABSTRAK - Penelitian ini berjudul “Pemahaman Dan Sikap Mahasiswa Terhadap Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Pada Mahasiswa Hukum Dan Ilmu Komunikasi Universitas Syiah Kuala Pengguna Media Sosial)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pemahaman dan Sikap Mahasiswa Terhadap Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif agar dapat dilakukan analisis statistik. Populasi penelitian ini adalah 1.738 orang dan setelah menggunakan rumus Slovin dengan kelonggaran ketidaktelitian 10% dari jumlah populasi, maka besarnya sampel yang diambil adalah 100 responden berasal dari mahasiswa Fakultas Hukum dan Program Studi Ilmu Komunikasi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori dependensi efek komunikasi massa yang pengaruh media ditentukan oleh hubungan timbal balik antara media dan masyarakat. Keinginan individual untuk informasi dari media adalah variabel utama dalam menjelaskan mengapa pesan media memiliki 3 efek yaitu : efek kognitif, afektif dan behavior. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari kuesioner yang skala pengukurannya menggunakan skala likert dan diolah secara statistik dengan program SPSS versi 21.0 yaitu uji validitas dan reliabilitas, analisis tabel tunggal, dan analisi statistik deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pemahaman mahasiswa terhadap UU ITE Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (1) dikategorikan tinggi atau sebanyak 65 orang (65%) menjawab setuju. Kemudian sikap responden terhadap kedua pasal tersebut dikategorikan tinggi atau sebanyak 50 orang (50%) menjawab setuju. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pemahaman dan sikap mahasiswa terhadap UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berada pada kategori tinggi. Kata Kunci : Pemahaman, Sikap, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Understanding and Students Attitudes Against Law No. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transaction (A Study on law and Communication students at Syiah Kuala University of Social Media Users ABSTRACT - This study entitled "Understanding and Students Attitudes Against Law No. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transaction (A Study on law and Communication students at Syiah Kuala University of Social Media Users)". This study aims to determine the Student Attitudes Toward Understanding and students attitudes against law No. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions (UU ITE). The method used in this research was descriptive method with quantitative approach in order to do statistical analysis. The population was 1,738 people, and after using the slovin formula with concession of inaccuracy 10% of the total population, therefore, the size of the sample taken was 100 respondents came from the student of Law Faculty and Communication Studies. The theory used in this study was the effect of dependency theory of mass communication which media influenced is determined by the reciprocal relationship between media and society. The willingness of individuals to information from the media is the main variable in explaining why media messages has three effects, namely: effects of cognitive, affective and behavioral. Primary data in this study were obtained from the questionnaire using a Likert scale measurement scale and statistically processed with SPSS version 21.0 is test validity and reliability, a single table analysis, and analysis of descriptive statistics. Based on the results of this study, it can be concluded that students' understanding of the information and electronic transaction Law Article 27 section (3) and Article 45 section (1) categorized as high or as many as 65 people (65%) responded to agree. Then the attitudes of respondents to both articles categorized as high or as many as 50 people (50%) responded to agree. Thus, it can be concluded that the understanding and attitudes of students to Law No. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transaction at the high category.Keywords: Understanding, Attitude, Law on Information and Electronic Transactions (UU ITE) Pemahaman Dan Sikap Mahasiswa Terhadap Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Pada Mahasiswa Hukum Dan Ilmu Komunikasi Universitas Syiah Kuala Pengguna Media Sosial)

Tindak Pidana Mengedarkan Narkotika Oleh Anak Dahrul Ichsan; Dahlan Ali
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 3, No 2: Mei 2019
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan faktor penyebab anak mengedarkan Narkotika Golongan I bukan tanaman di wilayah hukum Kota Banda Aceh dan upaya-upaya penanggulangan terhadap anak mengedarkan Narkotika Golongan I bukan tanaman di wilayah hukum Kota Banda Aceh. Data dalam penulisan artikel ini dilakukan dengan cara menggunakan metode penelitiam hukum empiris atau metode penelitian lapangan (field research) dengan mengumpulkan data primer yang diperoleh dengan melakukan teknik pengumpulan data wawancara dengan responden dan informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor penyebab anak mengedarkan narkotika golongan I bukan tanaman di Wilayah Kota Banda Aceh adalah faktor lemahnya kontrol keluarga, kurangnya pendidikan tentang narkotika, lingkungan dan faktor ekonomi dari si pelaku. Upaya-upaya penanggulangan terhadap anak mengedarkan narkotika golongan I bukan tanaman di Wilayah Kota Banda Aceh adalah melakukan sosialisasi dan penyuluhan hukum undang undang narkotika, melakukan pengawasan rutin terhadap anak-anak yang tinggal di lingkungan pengedar narkotika di Wilayah Banda Aceh, penyusunan standar operating prosedure tentang pembinaan khusus bagi anak yang mengedarkan narkotika, rehabilitasi melalui kerjasama dengan badan narkotika nasional dan pembinaan keagamaa. Disarankan Polresta Banda Aceh dan Badan Narkotika Nasional Propinsi/Kota Banda Aceh dapat memberikan pemahaman kepada anak anak dan pelajar agar tidak mengedarkan narkotika.

Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Pemalsuan Kartu Kredit Akbar Dani Saputra; Dahlan Ali
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 3, No 2: Mei 2019
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Pasal 263 KUHP barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun. Namun masih saja terjadinya tindak pidana pemalsuan salah satunya pemalsuan kartu kredit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana pemalsuan kartu kredit karena faktor ekonomi, pekerjaan nya mudah dan menghasilkan keuntungan yang berlipat, pendidikan, karena adanya peluang, serta karena lemahnya sistem pengawasan bank. Hambatan yang di hadapi oleh penyidik kepolisian yaitu identifikasi alat bukti dan barang bukti sulit dilakukan karena tidak semua orang menggunakan identitas aslinya ketika berinteraksi. Upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pemalsuan kartu kredit yaitu melakukan upaya preventif dan represif serta melakukan kerjasama dengan instansi terkait lainnya agar bisa meminimalisir tindak pidana yang akan terjadi. Disarankan kepada para nasabah lebih berhati-hati dalam menjaga data privasi kartu kreditnya, sehingga data tersebut tidak mudah dipalsukan, pihak bank seharusnya mengeluarkan suatu alat pendeteksi keaslian sebuah kartu kredit sehingga bisa terdata kartu yang digunakan tersebut asli atau tidak serta Memberikan hukuman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar menimbulkan efek jera terhadap para pelaku sehingga bisa meminimalisir terjadinya tindak pidana pemalsuan kartu kredit.

Tindak Pidana Penggelapan Pajak Eka Ulfadani; Dahlan Ali
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 3, No 2: Mei 2019
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menjelaskan; faktor penyebab terjadinya tindak pidana penggelapan pajak, hambatan dalam penyelesaian tindak pidana penggelapan pajak, dan upaya pencegahan dan penanggulangan kasus tindak pidana penggelapan pajak PT. Geuruete Meugah Perkasa. Perolehan data dalam penulisan artikel ini dilakukan dengan cara menggunakan metode penelitiam hukum empiris atau metode penelitian lapangan (field research) untuk mengumpulkan data primer yang diperoleh dengan melakukan teknik pengumpulan data observasi, kuesioner, dan wawancara dengan responden dan informan, yang selanjutnya dijadikan alat analisis dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah diidentifikasi dalam rumusan permasalahan. Hasil penelitian terhadap tiga permasalahan yang telah teridentifikasi dalam penelitian ini menunjukkan bahwa; pertama, faktor penyebab terjadinya tindak pidana penggelapan pajak di PT. Geurete Meugah Perkasa dipicu oleh karena adanya penolakan terhadap nilai pajak yang begitu tinggi, minimnya sosialisasi, adanya kesempatan dan keinginan, dan rendahnya rasa kepatuhan dan kesadaran hukum. Kedua, Hambatan yang ditemui dari sektor SDM, fasilitas, sarana, dan prasarana, dan alokasi anggaran. Ketiga, belum maksimalnya upaya penegakan hukum dalam menagani tindak pidana penggelapan pajak yang terjadi di PT. Geurete Meugah Perkasa. Disarankan untuk melakukan penindakan yang tegas dan nyata dalam rangka menanggapi faktor penyebab penyebab terjadinya tindak pidana penggelapan pajak, dan meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM, fasilitas, sarana, dan prasarana, serta meningkatkan dan mengoptimalkan alokasi anggaran, juga melakukan upaya perlindungan hukum preventif, kuratif, rehabilitatif, dan upaya perlindungan hukum represif dalam menyelenggarakan upaya penegakan hukum.

Dana Titipan Yang Tidak Diketahui Ahli Waris Pemiliknya di Baitul Mal Kota Banda Aceh Suryadi Suryadi; Dahlan Ali; Teuku Muttaqin Mansur
Syiah Kuala Law Journal Vol 1, No 3: Desember 2017
Publisher : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Pasal 8 Ayat (1) huruf e Qanun No. 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal menyebutkan Baitul Mal dapat bertindak sebagai pengelola harta yang tidak diketahui pemilik/ahli waris berdasarkan putusan Mahkamah Syar’iyah. Banyaknya tanah pasca bencana tsunami yang tidak diketahui lagi pemilik/ahli warisnya menimbulkan permasalahan dalam penanggulangannya. Pemerintah Kota Banda Aceh berencana melakukan rekonstruksi pembangunan kota yang berdampak pada lahan tanah, sehingga dikeluarkan sejumlah dana ganti rugi dari Pemerintah Kota Banda Aceh yang dititipkan pada Baitul Mal Banda Aceh, berdasarkan Putusan Mahkamah Syar’iyah. Keseluruhan dana titipan hanya sebagian kecil yang telah diketahui pemilik/ahli warisnya dan telah diambil dana titipan dari Baitul Mal Banda Aceh.Tujuan penulisan ini untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana Baitul Mal mendayagunakan dana titipan tanah terlantar yang tidak diketahui pemilik/ahli warisnya, dasar hukum yang digunakan Baitul Mal dalam mendayagunakan dana titipan tanah terlantar, dan kendala dan solusi Baitul Mal dalam mendayagunakan dana titipan tanah terlantar yang tidak diketahui pemilik/ahli waris.Article 8 Paragraph (1) letter e Qanun no. 10 Year 2007 about Baitul Mal mention Baitul Mal can act as a manager of property unknown to the owner / heir based on the decision of the Mahkamah Syar'iyah. The amount of land after the tsunami disaster of unknown again the owners / heirs cause problems in handling. The Municipal Government of Banda Aceh plans to reconstruct urban development that affects land, so that a number of compensation funds from Banda Aceh City Government are deposited in Baitul Mal Banda Aceh, based on the Decision of the Syar'iyah Court. The entire deposit fund is only a small portion that has been known to the owner / heir and has taken funds from the Baitul Mal Banda Aceh. The purpose of this paper is to know and examine how Baitul Mal utilize the funds of land abandoned land unknown to the owner / heirs, the legal basis used Baitul Mal in utilizing funds abandoned land, and constraints and solutions Baitul Mal in utilizing funds abandoned land not known to the owner / heir.

KEDUDUKAN NOTARIS SEBAGAI PEJABAT UMUM DITINJAU DARI KONSEP EQUALITY BEFORE THE LAW -, Edwar; Rani, Faisal A.; Ali, Dahlan
Jurnal Hukum & Pembangunan
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Notary is a general official in accordance with Law Number 2 of 2014 concerning amendments to Law Number 30 years 2014 concerning Notary Position Article 1 number 1. And for that when the notary carries out his duties as the maker of the notary deed is involved the existence of unlawful acts accordingly with Article 66 paragraph (1) of Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning the Position of Notary Public that for the benefit of the judicial process, investigators, public prosecutors, or judges with the approval of the notary public. with the issuance of Law Number 2 of 2014 concerning Notary Position Article 66 paragraph (1) MPD is replaced with MKN meaning that the legal apparatus must be permitted by the MKN to give legal discrimination or lack of equality in the eyes of the law. in accordance with the 1945 Constitution.

Tindak Pidana Penipuan dengan Menggunakan Sarana Akta Perjanjian yang Dibuat di Hadapan Notaris Helmi Abdul Azis; Dahlan Ali; Suhaimi
AT-TASYRI': JURNAL ILMIAH PRODI MUAMALAH Vol. 10 No. 1 (2018): At-Tasyri': Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syariah STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh

Notarial deed as an authentic deed has an important function in the life of society. The need for authentication in writing, in the form of an authentic deed is increasing in line with the growing demand for legal certainty which is one of the principles of the state of law. Notarial deed is the perfect tool of verification so as to ensure legal certainty, but in recent times it often used as a tool to commit crimes of fraud or other crimes. The results show that the deed of agreementmade in front of the notary can serve as a means to commit fraud criminal acts. For example, a deed made without the presence of complete parties, unclear object of the agreement and contains an unlawful causa element in the agreement which would potentially cause harm to either party in terms of misusing of the deed. The use of notarial deed as a tool for committing fraud crimes is a development of the modus operandi of crime by taking refuge behind thesanctity of the agreement, meaning that it is nothing other than to be protected from criminal penalties. A notary may be held accountable for crimes of fraud committed by another person by using the deed of agreement made in front of him as a tool of fraud crime. Certainly, with a note that a notary has issued a deed which he knows contains legal defects and then the deed is used by others as a tool of fraud crime, the act is included in the qualification of crime aids(medeplichtigheid).

Title

Found 7 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 7 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 7 Documents
Search