Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.659
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton Jurnal Hukum Lex Generalis Lontar Merah: Studi Keilmuan Hukum
Sulasno, Inas Zulfa
Unknown Affiliation
Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU USAHA ATAS PENJUALAN CIKI NGEBUL Marbun, Diva Yohana Margaretha; Nathasya, Shafira Nadya; Sulasno, Inas Zulfa; Chrisanta, Fiona
LONTAR MERAH Vol. 6 No. 1 (2023): Hukum Perlindungan Konsumen
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31002/lm.v6i1.3799

Abstract

Ciki ngebul adalah jajanan kekinian yang dapat mengeluarkan asap yang berasal dari nitrogen cair atau liquid nitrogen. Apabila nitrogen cair dikonsumsi secara berlebihan dan dalam jangka waktu panjang, maka dapat menimbulkan masalah kesehatan yang serius. Hal inilah yang membuktikan bahwa hak-hak konsumen belum dapat terlindungi sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Rumusan masalah yang akan dibahas adalah bagaimana penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha dalam kasus penjualan ciki ngebul yang beredar di masyarakat; serta bagaimana pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap konsumen atas penjualan ciki ngebul. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha dalam kasus penjualan ciki ngebul yang beredar di masyarakat; serta memahami bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap konsumen atas penjualan ciki ngebul. Penelitian ini dirancang dalam bentuk penelitian deskriptif dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan 2 (dua) hal. Pertama, penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha dalam kasus penjualan ciki ngebul yang beredar di masyarakat dapat ditempuh melalui cara musyawarah, di luar pengadilan, atau melalui pengadilan. Kedua, bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap konsumen atas penjualan ciki ngebul adalah pemberian ganti rugi berupa biaya perawatan karena telah menimbulkan kerugian terhadap kesehatan orang yang bersangkutan.
Studi Perbandingan Terhadap Pengaturan Penyelesaian Sengketa Perjanjian Investasi Bilateral antara Indonesia-Singapura dan India Sulasno, Inas Zulfa
Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton Vol. 10 No. 4 (2024): Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton
Publisher : Lembaga Jurnal dan Publikasi Universitas Muhammadiyah Buton

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35326/pencerah.v10i4.6485

Abstract

Sistem Investor-State Dispute Settlement (ISDS) dirancang untuk mendepolitisasi penyelesaian sengketa investasi, menggantikan mekanisme State-State Dispute Settlement (SSDS) yang sebelumnya digunakan. Penerapan ISDS menandai berkurangnya prinsip exhaustion of local remedies (ELR), yang mewajibkan warga negara asing untuk lebih dulu menyelesaikan sengketa melalui mekanisme hukum lokal. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-komparatif untuk menganalisis respons negara-negara seperti Indonesia, India, dan Brasil terhadap isu ISDS, khususnya dalam perancangan model baru Perjanjian Investasi Bilateral (Bilateral Investment Treaty/BIT). Pendekatan masing-masing negara berbeda, mencerminkan prioritas kebijakan domestik. Hasil menunjukan bahwa India mengadopsi prinsip ELR dan menyediakan mekanisme banding sebagai langkah tambahan untuk menjamin keadilan hukum. Sementara itu, Brasil menghindari ISDS dengan mengandalkan mekanisme State-State Arbitration (SSA), yang mempertahankan peran negara dalam menyelesaikan sengketa. Sebaliknya, Indonesia belum sepenuhnya mengadopsi prinsip ELR, tetapi lebih berfokus pada penguatan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa dan memfasilitasi prosedur Investor-State Arbitration (ISA). Pendekatan ini meningkatkan risiko Indonesia terhadap gugatan investor, yang dapat merugikan regulasi nasional dan menimbulkan beban finansial bagi negara. Hal ini membuat Indonesia rentan terhadap gugatan investor, yang berpotensi merugikan regulasi nasional dan keuangan negara.
Menakar Eksistensi dan Perlindungan Hukum Terhadap Sengketa Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Berdasarkan Hukum Positif Indonesia: (Studi Kasus Perkebunan Sawit di Kalimantan Selatan) Sulasno, Inas Zulfa; Eprilia, Farina Firda
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 3 No 3 (2022): Tema Hukum Adat dan Kebiasaan
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v3i3.197

Abstract

The polemic of customary land rights raises further questions regarding the existence and legal protection of indigenous peoples involving South Kalimantan oil palm plantation entrepreneurs, especially legal regulations that are still sectoral in nature and differing views on land, resulting in prolonged conflicts. The results of the research show that there are 3 factors that make the existence of ulayat rights recognized, namely The community, territory and inter-both factors that indigenous peoples have the rights. Meanwhile, legal protection can be in the form of formulating policies that present the government, indigenous peoples, and entrepreneurs.
Co-Authors Chrisanta, Fiona Eprilia, Farina Firda Marbun, Diva Yohana Margaretha Nathasya, Shafira Nadya